Jihad Konstitusi pada Pasal 33 UUD 1945

Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi cetak Jumat 18 Juli 2025

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan industrialisasi, kita sering lupa bahwa Indonesia memiliki pasal sakral dalam konstitusinya yang mencerminkan tekad kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial. Pasal itu adalah Pasal 33 UUD 1945, khususnya pada ayat ketiga yang berbunyi:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Sepintas, ini adalah pernyataan hukum. Namun bila ditelusuri lebih dalam, ia adalah cerminan dari nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang luhur. Pasal ini bukan sekadar teks undang-undang, melainkan roh perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan kekayaan alam yang menjadi anugerah Tuhan. Sayangnya, antara semangat konstitusi dan kenyataan implementasinya seringkali terdapat jurang yang lebar.

Maka, membumikan Pasal 33 ayat 3 bukan hanya soal kebijakan ekonomi—melainkan jihad konstitusi, sebuah perjuangan panjang dan konsisten untuk menegakkan keadilan sosial dan menolak penghisapan terhadap sumber daya bangsa.

Tafsir Konstitusional yang Selaras dengan Islam

Pandangan Islam tentang kekayaan alam dan distribusinya sangat sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat 3. Dalam Islam, terdapat konsep "al-milkiyyah al-‘ammah" (kepemilikan umum), yaitu harta atau sumber daya yang tidak boleh dimiliki individu atau swasta karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan vital umat. Ini mencakup air, padang rumput, api (energi), dan seluruh SDA strategis.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud)

Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus di bawah kendali negara sebagai wakil rakyat, dengan tujuan kemaslahatan umum. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta secara bebas, apalagi asing, tanpa kendali yang kuat. Inilah bentuk tanggung jawab politik dan spiritual dalam Islam: negara sebagai amanah, bukan alat akumulasi kekuasaan atau kekayaan.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mencerminkan semangat ini dalam kerangka konstitusional. Negara adalah pengelola (bukan pemilik absolut), dan hasil pengelolaan harus "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Potret Buram Implementasi: Kekayaan Alam, Siapa yang Menikmati?

Sayangnya, praktik pengelolaan SDA di Indonesia sering kali bertolak belakang dengan semangat Pasal 33. Alih-alih menjadi alat kemakmuran rakyat, SDA justru sering menjadi ladang eksploitasi oleh korporasi besar dan elite kekuasaan. Negara tampak lebih sebagai pemberi izin, bukan pengatur dan pengendali sejati. Beberapa realita pahit berikut menggambarkan itu:

1.   Dominasi Asing dan Swasta:
Sektor tambang, minyak, dan gas bumi masih didominasi oleh perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional. Keuntungan mereka melimpah, namun masyarakat sekitar tambang tetap hidup dalam kemiskinan, tanpa akses memadai terhadap air bersih, pendidikan, atau infrastruktur.

2.   Privatisasi Sumber Daya Vital:
Di berbagai kota, pengelolaan air bersih pernah diswastakan, menyebabkan tarif mahal dan pelayanan buruk. Mahkamah Konstitusi pun membatalkan UU Sumber Daya Air yang membuka ruang terlalu luas bagi swasta karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3.

3.   Ketimpangan Kepemilikan Lahan dan Sawit:
Industri kelapa sawit berkembang pesat, namun rakyat kecil dan petani mandiri tetap terpinggirkan. Konsesi lahan luas hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan, sementara masyarakat adat terusir dari tanah ulayatnya.

Jihad Konstitusi: Melawan Oligarki, Menegakkan Keadilan

Apa yang terjadi di Indonesia hari ini bukan sekadar penyimpangan teknis kebijakan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Maka, perjuangan menegakkan Pasal 33 ayat 3 adalah jihad konstitusi, yakni upaya terus-menerus menegakkan cita-cita luhur bangsa dalam konstitusi kita.

Dalam konteks Islam, jihad tidak selalu berarti perang fisik. Jihad juga bisa berarti perjuangan intelektual, sosial, politik, dan moral untuk menegakkan nilai kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, jihad konstitusi berarti:

·     Mengawal legislasi dan kebijakan SDA agar tidak bertentangan dengan UUD dan prinsip keadilan.

·     Membangun kesadaran rakyat bahwa SDA adalah hak bersama, bukan milik elite.

·     Melawan praktik rente, korupsi, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan SDA.

·     Menumbuhkan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, meskipun pahit.

Sebagaimana kata Khalifah Umar bin Khattab, “Tidak ada kebaikan dalam sebuah kaum yang tidak berani mengatakan kebenaran kepada pemimpinnya.”

Jalan Panjang Menuju Keadilan Sosial

Perjuangan untuk membumikan Pasal 33 ayat 3 tidak bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan. Ia adalah perjuangan yang memerlukan kesabaran historis, keberanian moral, dan keteguhan kolektif.

Perlu ada politik nilai, bukan sekadar politik transaksional. Para pemimpin harus kembali menempatkan diri sebagai pelayan rakyat, bukan pemilik negara. Para birokrat harus memaknai amanah jabatan sebagai tanggung jawab spiritual, bukan alat memperkaya diri.

Gerakan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, ulama, dan jurnalis juga harus terus menyuarakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi ini. Mereka adalah penjaga nilai, garda moral bangsa, dan pengingat bahwa negara ini didirikan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi untuk keadilan dan kemakmuran yang merata.

Membangkitkan Kembali Jiwa Konstitusi

Pasal 33 ayat 3 bukan sekadar hukum positif. Ia adalah nilai luhur yang mencerminkan etika berbangsa dan berpemerintahan. Dalam Islam, menegakkan nilai keadilan dalam pengelolaan kekayaan publik adalah bentuk ibadah sosial, jihad yang lebih besar.

Jika kita terus membiarkan SDA dikuasai oleh segelintir elite, maka bukan hanya konstitusi yang kita khianati, tapi juga prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa segala kekuasaan adalah milik Allah dan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia.

Oleh karena itu, jihad konstitusi pada Pasal 33 adalah jihad untuk masa depan Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat. Bukan jihad dengan senjata, tetapi jihad dengan pemikiran, kebijakan, dan komitmen moral untuk memastikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam kita benar-benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat—bukan hanya slogan, tapi kenyataan.***

Banda Aceh, 16 Juli 2025

Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc. adalah dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Perjuangan Panjang Menggapai Kedaulatan Ekonomi Rakyat

 

Telah dimuat di media online AJNN.net pada hari Rabu, 16 Juli 2025

Di antara sekian banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 menempati posisi istimewa dan strategis. Bunyinya yang tegas dan mengandung semangat kerakyatan telah menjadikannya sebagai "ayat sakral" dalam wacana ekonomi politik Indonesia. 

Pasal ini menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Kalimat ini tidak hanya memuat norma hukum, tetapi juga mencerminkan roh dan jiwa konstitusi ekonomi Indonesia: bahwa kekayaan alam bukan untuk dikuasai segelintir elite, tetapi harus dikelola demi kemaslahatan bersama.

Namun dalam praktiknya, implementasi ayat ini masih jauh panggang dari api. Banyak kalangan, baik akademisi, aktivis, maupun masyarakat adat, terus mempertanyakan apakah pengelolaan sumber daya alam (SDA) di negeri ini sudah benar-benar berpihak pada rakyat. Jawabannya, sayangnya, masih belum menggembirakan.

Dari Amanat ke Kenyataan

Secara filosofis, Pasal 33 Ayat 3 mengandung dua prinsip utama: penguasaan negara atas kekayaan alam, dan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata "dikuasai" di sini bukan dimaknai sebagai kepemilikan mutlak negara, tetapi sebagai bentuk public trusteeship—negara sebagai pengelola, pengatur, pengawas, dan penjamin agar kekayaan tersebut tidak jatuh ke tangan segelintir kelompok yang akan menggunakannya demi keuntungan pribadi.

Namun kenyataan di lapangan sering kali jauh berbeda. Sektor-sektor strategis seperti tambang, hutan, migas, dan energi kerap kali justru menjadi ladang bisnis bagi korporasi besar, baik lokal maupun asing. Negara sering kali hanya menjadi pemberi izin dan pemungut pajak, tanpa kuasa nyata dalam mengendalikan dampak sosial dan ekologis dari eksploitasi tersebut.

Contoh paling nyata adalah dalam sektor pertambangan. Dalam dua dekade terakhir, ekspansi pertambangan meningkat pesat dengan pemberian ribuan izin usaha pertambangan (IUP) ke berbagai perusahaan, yang sebagian besar berujung pada konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat. Ironisnya, banyak wilayah kaya tambang tetap miskin, terbelakang, dan tidak menikmati fasilitas dasar seperti air bersih, pendidikan, atau layanan kesehatan yang memadai.

Kontradiksi Kebijakan dan Realitas

Banyak kebijakan negara yang justru menyimpang dari semangat Pasal 33 Ayat 3. Salah satunya adalah kecenderungan privatisasi sektor publik, seperti pengelolaan air bersih. Beberapa kota besar di Indonesia pernah menyerahkan pengelolaan air kepada pihak swasta, yang pada akhirnya menyebabkan tarif air melonjak dan akses masyarakat miskin menjadi terbatas. Hal ini mendorong munculnya gugatan konstitusional, yang kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa air adalah hak dasar rakyat yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar.

Demikian pula dalam sektor energi dan listrik. Meskipun negara melalui BUMN seperti PLN masih menjadi aktor utama, namun ruang intervensi swasta terus melebar, bahkan dalam infrastruktur vital seperti pembangkit listrik. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan kritis: masihkah negara memegang kendali penuh atas cabang produksi penting, seperti yang juga disebutkan dalam Pasal 33 Ayat 2?

Pelajaran dari Freeport dan Sawit

Kasus pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh BUMN holding tambang MIND ID pada tahun 2018 sempat dielu-elukan sebagai momentum kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia akhirnya memegang kendali 51% saham perusahaan tambang emas terbesar itu, yang sebelumnya dikuasai oleh Freeport-McMoRan (AS) selama puluhan tahun. Banyak pihak menganggap langkah ini sebagai implementasi nyata dari Pasal 33 Ayat 3. Namun, realitas di lapangan tetap menyisakan tanda tanya: apakah keuntungan yang diperoleh benar-benar sudah mengalir ke masyarakat luas, terutama warga Papua yang tinggal di sekitar tambang?

Sementara itu, sektor perkebunan sawit juga menjadi sorotan. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, tetapi keberlimpahan ini tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi petani kecil. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan ekonomi, sawit justru memperparah ketimpangan kepemilikan lahan dan memperuncing konflik agraria. Lagi-lagi, Pasal 33 Ayat 3 menjadi saksi bisu kegagalan negara mewujudkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menafsirkan Kembali "Dikuasai Oleh Negara"

Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam perkara sektor migas, air, dan listrik, makna "dikuasai oleh negara" ditafsirkan secara luas. Negara tidak harus menjalankan usaha sendiri, tetapi harus tetap mengontrol secara efektif agar tidak terjadi monopoli atau eksploitasi yang merugikan rakyat.

Sayangnya, pengawasan negara sering lemah. Banyak pejabat justru terlibat dalam praktik rente dan konflik kepentingan dalam pemberian izin. Proses legislasi juga kerap kali lebih berpihak pada kepentingan oligarki ekonomi ketimbang rakyat. Sebut saja revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang banyak dikritik karena membuka peluang eksploitasi SDA oleh korporasi besar dengan pengawasan yang minim.

Peran Masyarakat Sipil dan Arah Perjuangan

Dalam konteks ini, masyarakat sipil menjadi aktor penting untuk mengingatkan negara agar tidak mengkhianati konstitusi. Gerakan lingkungan, kelompok tani, masyarakat adat, akademisi, hingga jurnalis telah memainkan peran penting dalam menyuarakan penyimpangan kebijakan dari semangat Pasal 33 Ayat 3. Mereka menjadi penjaga moral konstitusi ketika negara mulai melupakan mandat utamanya.

Namun, perjuangan ini tidak mudah. Kekuasaan modal dan kekuatan politik sering kali saling berselingkuh, membentuk tembok besar yang menghadang aspirasi rakyat. Di sisi lain, masih lemahnya pendidikan politik dan kesadaran konstitusi di tingkat akar rumput menjadikan pasal-pasal ideal seperti Pasal 33 ini hanya menjadi retorika kosong dalam perdebatan elite.

Sebuah Perjuangan Panjang

Implementasi Pasal 33 Ayat 3 bukanlah pekerjaan satu periode pemerintahan, atau satu dekade pembangunan. Ini adalah perjuangan panjang dan melelahkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber daya yang seharusnya menjadi hak bersama. Ia membutuhkan kesadaran kolektif, kemauan politik yang tulus, serta keberanian untuk melawan kepentingan segelintir elite ekonomi yang selama ini menguasai panggung.

Di sinilah dibutuhkan tokoh-tokoh negarawan sejati yang memikirkan dengan keras bagaimana mencari solusi atas masalah kedaulatan ekonomi rakyat, dan menjadikan isu ini sebagai topik hangat sepanjang masa. Siapa pun itu, baik mahasiswa, aktifis sipil, akademisi, pegawai negeri, pegawai swasta, wartawan, hakim, jaksa dan profesi apa saja yang peduli perlu terus berjuang menyuarakan cita-cita suci bangsa ini.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya namun masih diliputi ketimpangan sosial, korupsi, dan krisis lingkungan, roh dari Pasal 33 Ayat 3 adalah nyala obor yang harus terus dijaga. Mewujudkan substansi ayat ini dalam praktik nyata bukan hanya soal hukum atau ekonomi, tetapi menyangkut moralitas berbangsa: apakah kita benar-benar ingin membangun negara yang adil dan makmur untuk semua, atau hanya menjadi tanah jajahan baru bagi oligarki berbaju modern.***

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc. adalah dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Empat Pulau Telah Kembali

 

Telah dimuat di Harian Waspada edisi cetak Jumat 11 Juli 2025

Empat pulau yang sempat disengketakan akhirnya kembali ke pangkuan Aceh. Kepastian ini menjadi kabar gembira yang layak dirayakan, oleh masyarakat Aceh. Paling istimewa tentunya kelegaan yang dinikmati oleh masyarakat Aceh Singkil yang selama ini hidup dalam ketidakpastian administratif dan terancam kehilangan wilayah yang mereka yakini sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan ruang hidup mereka. Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil bukan hanya gugusan tanah tak bernama di tengah laut. Ia adalah identitas, penghidupan, dan harapan.

Sehingga wajar jika kegembiraan itu diluahkan dengan mengadakan seremonial kenduri akbar oleh segenap warga masyarakat Aceh Singkil, berlokasi di Pulau Panjang. Kenduri akbar sebagai wujud sukacita dan rasa syukur masyarakat atas kembalinya empat pulau yang sempat hilang. Perjuangan panjang dan melelahkan itu akhirnya berujung manis, semua pihak lega dan bergembira. Gubernur Muzakir Manaf sendiri turut hadir di acara kenduri akbar, menunjukkan atensinya yang besar atas usaha pemulangan kembali keempat pulau tersebut.

Kembalinya empat pulau ini seolah menjadi peneguhan atas keberanian rakyat Aceh Singkil mempertahankan hak mereka. Mereka bersuara lantang saat pemerintah pusat melalui Kemendagri tiba-tiba menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara. Lewat berbagai forum, aksi, dan pendekatan diplomatik, rakyat dan Pemerintah Aceh bersatu menyuarakan keberatan. Dan kini, sejarah mencatat: pulau-pulau itu kembali ke pangkuan Aceh. Ini adalah kemenangan rakyat.

Namun tak lama setelah euforia itu, muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Pemerintah Aceh melalui Gubernurnya menawarkan keempat pulau tersebut sebagai lahan investasi kepada Uni Emirat Arab. Muzakir Manaf agaknya bergerak cepat, beliau dengan kapasitas sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi Aceh tidak menyia-nyiakan peluang untuk bersegera memberdayakan pulau-pulau yang telah kembali ke pangkuan Aceh tersebut.

Rencananya, akan dibangun kawasan wisata halal kelas dunia di sana, dengan skema kerja sama yang melibatkan investor Timur Tengah. Memang beberapa tahun sebelumnya, Putra Mahkota UEA bahkan sudah pernah menunjukkan minat yang serius terhadap proyek serupa di wilayah lain Aceh Singkil, tepatnya Pulau Banyak. Meski akhirnya proyek itu tertunda jika tidak menyebutnya batal, karena persoalan akses dan infrastruktur.

Langkah Pemerintah Aceh ini tentu perlu diapresiasi. Di tengah krisis ekonomi dan sempitnya ruang fiskal daerah, mencari mitra investasi adalah upaya strategis untuk membangkitkan potensi ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menjadikan Aceh sebagai poros wisata bahari berbasis syariah. Kita menyambut terbuka niat baik ini. Namun demikian, ada catatan tegas yang perlu disuarakan: jangan lagi rakyat dipinggirkan.

Selama ini, terlalu banyak cerita pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai korban diam. Investasi datang, lahan dibebaskan, kawasan dipagari, lalu rakyat hanya bisa melihat dari jauh. Di atas nama pembangunan, hak-hak penghidupan rakyat terkikis. Nelayan kehilangan akses ke laut. Petani kehilangan tanah garapan. Anak-anak muda hanya menjadi penonton saat investor asing dan segelintir elit lokal berpesta pora di tanah mereka sendiri.

Kita tidak ingin cerita seperti itu kembali terulang di Aceh Singkil. Keempat pulau yang kembali ke Aceh itu harus tetap menjadi milik rakyat Aceh, bukan hanya secara administratif, tapi secara nyata dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kesejahteraannya. Jika benar ada investasi pariwisata yang akan digarap, maka rakyat sepatutnya terlibat sejak awal. Mereka harus duduk di meja perencanaan, bukan hanya berdiri di luar pagar proyek. Mereka harus menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton. Jika tidak, maka kemenangan ini akan berubah menjadi ironi.

Rakyat Aceh Singkil bukan anti terhadap pembangunan. Mereka bukan pula menolak wisata halal atau investor Timur Tengah. Mereka hanya tidak ingin kehilangan lagi ruang hidup yang telah mereka jaga selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan saat investor sebelumnya dari UEA batal masuk ke Pulau Banyak, sebagian warga justru merasa lega. Karena mereka tahu, investasi yang eksklusif justru seringkali menjauhkan rakyat dari tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan harus menjadikan rencana investasi ini sebagai momentum untuk mengubah paradigma. Investasi tidak boleh hanya dipandang dari besarnya dana yang masuk atau mewahnya infrastruktur yang dibangun. Investasi harus diukur dari sejauh mana ia mensejahterakan rakyat secara langsung.

Apa yang bisa dilakukan? Pertama, pastikan bahwa setiap proses perencanaan investasi dilakukan secara transparan dan partisipatif. Libatkan tokoh adat, pemuda, nelayan, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam musyawarah. Dengarkan suara mereka, karena merekalah yang paling paham denyut kehidupan di pulau-pulau itu. Bisa jadi langkah ini terkesan bertele-tele dan menyurutkan langkah investor bergerak cepat. Namun pemerintah Aceh harus memastikan kepada investor bahwa kepentingan masyarakat lokal juga penting, dan prinsip win-win solution perlu diterapkan untuk memastikan proyek bisa berjalan.

Kedua, dorong model ekowisata berbasis komunitas. Jangan buru-buru menyerahkan seluruh pulau ke investor tunggal. Berikan ruang bagi koperasi lokal, BUMG, atau usaha kecil rakyat untuk mengelola sebagian kawasan. Model seperti ini sudah berhasil di banyak tempat di Indonesia dan dunia.

Ketiga, siapkan skema bagi hasil yang adil. Jika investor masuk dengan membangun fasilitas mewah, pastikan sebagian keuntungan kembali ke desa-desa sekitar. Bisa dalam bentuk dana CSR yang diawasi bersama, beasiswa pendidikan, atau pelatihan kerja bagi generasi muda lokal.

Keempat, jangan kompromikan aspek lingkungan hidup dan kearifan lokal. Pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap kerusakan ekologis. Jangan sampai pembangunan resor justru merusak terumbu karang, hutan bakau, atau memutus rantai penghidupan masyarakat yang bergantung pada laut.

Kelima, pastikan akses publik ke pulau tetap terbuka. Jangan sampai rakyat dilarang mengunjungi pantai yang selama ini mereka rawat. Jangan sampai laut menjadi milik eksklusif wisatawan kaya, sementara nelayan setempat terusir.

Dan terakhir, bangun infrastruktur transportasi dan digital yang terjangkau. Bukan hanya untuk menyambut investor, tapi agar rakyat sendiri bisa mengakses layanan dasar dan memasarkan produk-produk lokal mereka ke luar.

Jika semua ini dilakukan, maka investasi yang dirancang bukan hanya akan menguntungkan investor, tapi benar-benar membawa berkah bagi rakyat Aceh Singkil. Empat pulau yang kembali akan menjadi simbol bukan hanya dari kedaulatan administratif, tapi juga dari kemenangan rakyat dalam mempertahankan martabat dan masa depan mereka.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah investasi bukan pada seberapa mewah resor yang dibangun, tetapi pada seberapa besar senyum yang bisa kita lihat di wajah rakyat yang hidup di sekitarnya.***

Banda Aceh, 7 Juli 2025

Ragam Kendala Pembangunan PLTP Seulawah: Energi Hijau di Persimpangan Dilema Ekologis dan Teknis

 

Telah dimuat di media online SagoeTV.com pada Senin, 7 Juli 2025

Di tengah urgensi global terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang nyaris tak tertandingi: kekayaan sumber daya panas bumi. Dengan lebih dari 40% potensi panas bumi dunia berada di kawasan Cincin Api Pasifik, Indonesia duduk di barisan depan dalam peta energi hijau dunia. Aceh, sebagai bagian dari wilayah geotermal aktif itu, juga menyimpan potensi besar.

Menurut data Kementerian ESDM, Aceh memiliki total potensi panas bumi sekitar 1.045 MW, tersebar di sejumlah titik seperti Seulawah Agam, Jaboi, Ie Suum, dan Burni Telong. Dari jumlah tersebut, potensi terbesar dan paling diunggulkan berada di Seulawah Agam, dengan estimasi awal sebesar 170 MW, dan target pengembangan tahap pertama sebesar 55 MW. Jika dikembangkan optimal, sumber energi ini dapat menopang kebutuhan listrik regional, mengurangi ketergantungan pada PLTU berbahan bakar fosil, dan mendorong industrialisasi hijau di Aceh.

Namun kenyataan di lapangan jauh dari ideal. Proyek PLTP Seulawah Agam, yang sudah digagas sejak lebih dari satu dekade lalu, hingga kini belum juga menghasilkan setitik pun listrik. Berulang kali dilakukan ground breaking, tetapi pelaksanaan pembangunan masih tersendat. Di balik cita-cita besar energi bersih, tersimpan banyak lapisan kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknis, ekologis, hingga sosial dan geologis.

1. Tata Kelola Berliku dan Ketergantungan pada Pusat

Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakpastian dalam manajemen dan tata kelola proyek. Sejak awal, pembangunan PLTP Seulawah dipayungi oleh kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Pertamina Geothermal Energy (PGE), membentuk PT Geothermal Energy Seulawah (GES). Namun proses pembentukan BUMD lokal dan komitmen investasi tak berjalan mulus. Terjadi tarik-ulur kewenangan, ketergantungan terhadap keputusan pusat, dan lambannya koordinasi lintas lembaga.

Dalam konteks otonomi daerah, seharusnya Aceh bisa lebih fleksibel dalam mengelola sumber dayanya. Namun, absennya struktur kelembagaan yang solid dan minimnya kapasitas SDM teknis di sektor energi baru terbarukan membuat daerah seperti “penonton” dalam proyek strategisnya sendiri.

2. Akses Lokasi yang Sulit dan Infrastruktur Pendukung yang Terbatas

PLTP Seulawah terletak di kawasan pegunungan berbukit, dengan akses yang hanya bisa dilalui kendaraan khusus. Ketiadaan infrastruktur dasar, seperti jalan permanen, jaringan logistik, serta basecamp teknis, memperlambat proses mobilisasi alat berat dan pekerja. Musim hujan yang panjang di Aceh Besar kerap memperburuk medan dan meningkatkan risiko kecelakaan konstruksi.

Pembangunan PLTP bukan hanya soal pengeboran, tapi juga jaringan transmisi, gardu induk, serta pemeliharaan fasilitas di lokasi terpencil. Minimnya dukungan infrastruktur dari awal memperbesar ongkos proyek dan memperpanjang durasi pengerjaan.

3. Dilema Ekologis: Energi Hijau di Kawasan Hijau

Potensi panas bumi Seulawah berada di zona kaki Gunung Seulawah Agam, yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)—kawasan konservasi kritis yang menjadi habitat satwa langka seperti gajah, harimau, dan orangutan sumatera.

Meskipun pengeboran dilakukan di zona pemanfaatan (bukan zona inti), aktivitas manusia dalam skala besar tetap menimbulkan efek domino: pembukaan jalan, suara mesin, cahaya malam hari, hingga peningkatan tekanan sosial terhadap satwa liar.

Kekhawatiran sebagian kalangan adalah bahwa pembangunan PLTP, meski menyandang label “energi hijau”, bisa menjadi kuda troya bagi fragmentasi kawasan konservasi. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum lingkungan yang tegas, proyek ini bisa menjadi preseden buruk.

4. Gempa Buatan: Risiko Tersembunyi dari Eksplorasi Panas Bumi

Isu lain yang patut diwaspadai—meskipun belum populer di ruang publik—adalah potensi induced seismicity alias gempa buatan. Ini terjadi ketika fluida disuntikkan atau diekstrak dari dalam tanah dalam jumlah besar dan waktu lama, mengubah tekanan di batuan dalam dan berpotensi memicu pergeseran lempeng kecil.

Kejadian paling terkenal adalah gempa M5.5 di Pohang, Korea Selatan (2017), yang disebabkan oleh proyek panas bumi dengan teknologi Enhanced Geothermal System (EGS). Di Indonesia, proyek panas bumi umumnya masih memakai metode konvensional (hydrothermal), sehingga risikonya relatif lebih kecil. Namun PLTP Seulawah berada di zona sesar aktif, dan eksplorasi awal telah menunjukkan aktivitas seismik mikro.

Risiko ini tidak berarti proyek harus dihentikan. Tetapi studi geoteknik yang mendalam, pemantauan seismik real-time, serta keterbukaan informasi mutlak dibutuhkan. Risiko geologis harus menjadi bagian dari diskusi publik dan bukan hanya konsumsi teknokratik.

5. Hambatan Sosial dan Rendahnya Literasi Energi

Tak bisa dimungkiri, resistensi sosial masih menjadi kendala dalam banyak proyek infrastruktur besar. Masyarakat lokal di sekitar kawasan proyek kerap tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses sosialisasi dan konsultasi. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan, kecemasan, bahkan penolakan halus.

Di Aceh, di mana pengalaman konflik dan trauma masa lalu masih membekas, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan secara hati-hati dan penuh empati. Literasi energi dan kebermanfaatan ekonomi jangka panjang harus disampaikan secara terbuka agar publik merasa memiliki proyek tersebut.

Menyongsong Masa Depan: Apa yang Bisa Dilakukan?

Agar proyek PLTP Seulawah dan potensi energi panas bumi Aceh tidak terus terjebak dalam lingkaran stagnasi, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

Penguatan Kelembagaan Daerah; Pemerintah Aceh perlu memperkuat struktur BUMD energi dan mendorong peningkatan kapasitas SDM teknis. Otonomi energi harus diiringi dengan tata kelola yang kuat dan akuntabel.

Percepatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; Investasi awal dalam membangun jalan, logistik, dan fasilitas pendukung akan mempercepat seluruh tahapan proyek. Pemerintah pusat harus hadir sebagai mitra, bukan sekadar regulator.

Audit Ekologis dan Mitigasi Risiko Geologi; Kajian dampak lingkungan harus diperbaharui secara berkala dengan melibatkan lembaga independen, pakar lokal, dan masyarakat sipil. Sistem pemantauan gempa mikro dan tekanan fluida harus dibuka untuk publik sebagai bentuk transparansi.

Dialog Sosial yang Terbuka dan Partisipatif; Warga lokal, tokoh adat, dan komunitas sekitar harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Program tanggung jawab sosial (CSR) perlu diarahkan pada pembangunan kapasitas, bukan sekadar bantuan simbolik.

Pemanfaatan Multisumber Dana dan Teknologi Hijau; Pemerintah dapat membuka peluang investasi hijau dari mitra internasional, selama tetap mengutamakan kedaulatan teknologi dan pengawasan ketat.

Energi Bersih, Tapi Tidak Netral Risiko

Panas bumi adalah sumber energi yang menjanjikan—bersih, stabil, dan lokal. Namun seperti semua infrastruktur besar, ia tidak netral dari risiko. Pembangunan PLTP Seulawah adalah ujian besar bagi Aceh: apakah kita sanggup menyeimbangkan kepentingan energi, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat?

Jika dikelola dengan hati-hati, PLTP Seulawah bisa menjadi contoh transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Tetapi jika gegabah, ia bisa menjadi simbol lain dari pembangunan yang gagal memahami tanah tempat ia berpijak.***

Banda Aceh, 12 Juni 2025 

Paradoks Energi Hijau

 

Telah dimuat di koran Waspada edisi cetak Jumat, 4 Juli 2025

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kontroversi pemberitaan eksploitasi tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, salah satu kawasan biodiversitas laut terkaya di dunia. Izin tambang yang sempat dikeluarkan di wilayah Papua Barat Daya itu diprotes luas karena mengancam ekosistem hutan tropis dan kehidupan masyarakat adat setempat. Yang ironis, hasil tambang ini bukan untuk energi kotor seperti batu bara, melainkan untuk energi hijau: bahan baku baterai kendaraan listrik.

Jadi tambang nikel yang semakin marak di kawasan hutan-hutan di wilayah Timur Indonesia memiliki misi ‘suci’ untuk mendukung pengembangan energi hijau, melalui ekstraksi nikel sebagai bahanbaku baterai untuk teknologi mobil listrik di masa depan.

Pertanyaannya: mengapa atas nama “hijau”, kita rela merusak yang telah hijau sejak dahulu? Inilah yang disebut oleh banyak pakar sebagai paradoks energi hijau, sebuah kontradiksi yang semakin nyata di tengah gencarnya kampanye transisi energi global.

Transisi Energi: Dari Fosil ke Terbarukan

Karena krisis perubahan iklim global yang semakin mendesak, dunia kini menghadapi tantangan besar. Dekarbonisasi yaitu mengurangi sepenuhnya paparan karbon yang berdampak kepada pemanasan global dan krisis iklim menjadi agenda utama dunia. Dari sektor pemenuhan energi, persoalan energi global yang utama adalah transisi dari energi fosil yaitu migas dan batubara ke energi terbarukan. Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan sudah menjadi sebuah keniscayaan.

Perubahan iklim, polusi, dan krisis ekologi global telah mendorong dunia beralih ke sumber daya yang lebih bersih seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa. Kendaraan listrik menjadi simbol zaman baru. Panel surya dan baterai litium disebut-sebut sebagai “penyelamat” planet ini.

Namun, di balik narasi heroik itu, tersembunyi luka-luka baru yang mulai menganga.

Ironi di Balik Energi “Hijau”

Teknologi energi hijau ternyata bergantung pada sejumlah mineral kritis: litium, kobalt, nikel, mangan, hingga tanah jarang (rare earth). Untuk memproduksi baterai mobil listrik, satu unit bisa membutuhkan puluhan kilogram nikel. Ketika permintaan meningkat, maka ekspansi tambang pun tak terelakkan.

Sayangnya, sebagian besar cadangan mineral hijau dunia berada di kawasan tropis, savana, dan wilayah adat di negara berkembang — dari Congo hingga Indonesia. Alih-alih membawa kesejahteraan, eksploitasi ini sering menimbulkan dampak lingkungan, konflik sosial, hingga perpindahan paksa komunitas lokal.

Raja Ampat hanyalah salah satu potret dari fenomena global yang lebih luas: saat energi hijau menjadi dalih baru bagi ekstraktivisme lama.

Apa Itu Paradoks Energi Hijau?

Paradoks energi hijau merujuk pada kontradiksi yang muncul saat teknologi yang bertujuan menyelamatkan lingkungan justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial baru.

Berbagai bentuk paradoks ini meliputi beberapa hal seperti berikut: Penambangan mineral hijau yang merusak ekosistem hutan, sungai, dan laut, bahkan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Produksi teknologi hijau yang meninggalkan jejak karbon besar, terutama di fase penambangan, pemurnian, dan manufaktur. Sistem daur ulang yang belum siap, sehingga limbah baterai dan panel surya berpotensi menjadi bom waktu ekologis di masa depan. Serta, ketimpangan global. Yaitu, negara maju mendapat teknologi bersih, negara berkembang menanggung limbah dan kerusakan tambang.

Transisi energi yang tidak adil ini disebut oleh para aktivis lingkungan sebagai bentuk baru dari "kolonialisme hijau."

Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?

Pertanyaan yang tak boleh dihindari adalah: siapa yang diuntungkan dari revolusi hijau ini, dan siapa yang menanggung biayanya? Raksasa otomotif dan teknologi seperti Tesla, BYD, hingga Apple kini berlomba menyerap nikel, litium, dan kobalt dari selatan dunia. Di sisi lain, petani lokal, masyarakat adat, dan ekosistem alami menjadi korban dari ambisi “ramah lingkungan” yang tidak berpijak pada keadilan.

Kondisi ini diperparah oleh absennya sistem perlindungan yang kuat. Izin tambang bisa keluar dengan mudah. Komunitas lokal kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan ketika konflik muncul, negara lebih sering berpihak pada investasi dibanding pada warganya sendiri.

Mengapa Solusi Konkret Masih Sulit?

Sayangnya, hingga kini dunia belum memiliki solusi konkret dan menyeluruh untuk menyelesaikan paradoks energi hijau. Ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama; Keterbatasan teknologi daur ulang yang masih mahal dan belum efisien secara skala industri. Kedua; Logika ekonomi global yang tetap berorientasi pada pertumbuhan, bukan pengurangan konsumsi. Ketiga; Ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang dalam menentukan arah transisi energi. Dan keempat; Kurangnya regulasi internasional soal ektraksi bahan mentah untuk energi terbarukan.

Akibatnya, alih-alih memperbaiki dunia, transisi energi sering hanya mengganti satu bentuk kerusakan dengan bentuk lainnya.

Menuju Transisi yang Adil (Just Transition)

Kita tak bisa menolak kebutuhan akan energi bersih. Tapi yang kita butuhkan bukan sekadar “energi hijau”, melainkan transisi yang adil — yang berpihak pada manusia, alam, dan masa depan bersama.

Sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit dan realistik untuk dapat mengurai sumbatan paradoks energi hijau. Langkah-langkah itu antara lain:

Reformasi tata kelola tambang: Stop izin tambang di kawasan konservasi dan tanah adat. Kaji ulang semua konsesi nikel dan litium berdasarkan prinsip lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Perlu ada kehati-hatian dalam menerbitkan izin pertambangan nikel dan lainnya yang malah berdampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Dorong ekonomi sirkular: Investasi serius dalam riset dan infrastruktur daur ulang untuk panel surya dan baterai. Prinsip-prinsip daur ulang perlu diterapkan untuk komponen-komponen mineral pembentuk teknologi hijau.

Kurangi konsumsi, bukan hanya ganti energi: Transisi tak cukup dengan “mengganti mesin”, tapi perlu mengubah pola hidup dan produksi. Kampanye hemat energi harus terus digalakkan. Karena perilaku boros energi, meskipun pada energi hijau akan memberi dampak negatif pada kualitas penggunaan energi. Perlu optimalisasi pada setiap pemanfaatan energi.

Desentralisasi energi: Bangun sistem energi terbarukan berbasis komunitas, bukan proyek raksasa yang eksploitatif. Mungkin upaya ini akan berimbas kepada efisiensi, namun akan lebih bersifat efektif dan tepat sasaran.

Alih teknologi ke negara berkembang: Agar negara-negara produsen bahan mentah juga bisa menikmati nilai tambah dan teknologi bersih.

Jangan Menghijaukan dengan Luka

Raja Ampat adalah pengingat keras bahwa “energi hijau” tidak otomatis berarti “berkelanjutan” jika dilakukan tanpa etika dan keadilan. Kita tidak bisa menambang dengan dalih menyelamatkan iklim, tapi meninggalkan krisis kemanusiaan dan kehancuran ekologi di belakangnya. Hijau yang sejati adalah hijau yang adil. Transisi energi harus bukan hanya soal sumber daya, tapi juga tentang nilai, relasi kuasa, dan keberpihakan. Jika tidak, maka energi hijau hanya akan menjadi wajah baru dari luka lama.***

Banda Aceh, 25 Juni 2025

Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M.Sc.

http://fsd.usk.ac.id/dandibachtiar/

https://scholar.google.co.id/citations?user=eqIxf5gAAAAJ&hl=id

Hikmah dari Empat Pulau: Aceh Bersatu, Indonesia Kuat

 

Telah dimuat di SagoeTV online pada hari Selasa, 1 Juli 2025

Putusan Presiden Republik Indonesia yang mengembalikan status empat pulau—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—ke wilayah administrasi Provinsi Aceh adalah kabar menggembirakan bagi rakyat Aceh. Keputusan ini tidak hanya membatalkan kebijakan Kemendagri yang dianggap keliru secara administratif dan menyakitkan secara psikologis, tetapi juga meneguhkan kembali prinsip bahwa keadilan bisa ditegakkan melalui jalur konstitusional. Aceh menang, tapi lebih dari itu: Aceh kembali menemukan dirinya.

Kasus ini, menjadi viral setelah muncul Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, dan menuai kemarahan publik setelah media mengangkatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Aceh. Keempat pulau tersebut, yang selama ini tercatat dalam peta Aceh Singkil, tiba-tiba dipindahkan ke wilayah Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Rasa tersinggung dan marah yang muncul bukan semata soal garis batas, tapi tentang kehormatan, identitas, dan kepercayaan yang kembali dilukai oleh pusat.

Namun di balik gejolak emosi dan kemarahan, ada hikmah yang sangat besar yang patut kita renungkan.

Ketika Aceh Kembali Bersatu

Kasus ini telah membangunkan semangat kolektif masyarakat Aceh yang selama ini seperti tertidur. Kita menyaksikan sesuatu yang sangat langka: seluruh komponen di Aceh, dari pejabat eksekutif daerah, tokoh-tokoh politik dari berbagai partai, akademisi, mahasiswa, aktivis, hingga ulama, bersatu menyuarakan penolakan. Suatu bentuk solidaritas yang seolah menghidupkan kembali denyut nadi perjuangan rakyat Aceh.

Kita ingat bahwa selama ini, salah satu persoalan mendasar yang menghambat kemajuan Aceh bukanlah faktor eksternal, melainkan konflik internal. Pasca damai Helsinki 2005, kita menyaksikan berbagai faksi, kelompok kepentingan, dan elit lokal justru terlibat dalam persaingan perebutan sumber daya dan kekuasaan, yang sering kali membawa dampak destruktif. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sering kali terjebak dalam tarik menarik kepentingan politik praktis. Kebijakan pembangunan tidak jarang macet karena konflik horizontal antar sesama anak negeri sendiri.

Tidak hanya itu, publik juga kerap menyaksikan bagaimana dinamika di Aceh dipenuhi aroma saling curiga, saling sikut, dan lemahnya sinergi antarkomponen. Bahkan suara ulama dan akademisi pun kadang kehilangan gaung di tengah hiruk-pikuk elit politik. Semua ini melahirkan kesan bahwa Aceh adalah rumah besar yang berisik laksana tidak punya fokus bersama.

Namun, polemik empat pulau ini seperti menjadi titik balik. Tiba-tiba, semua faksi berhenti berkonflik dan memilih untuk berdiri dalam satu barisan. Rakyat Aceh dari Singkil hingga Lhokseumawe, dari Sabang hingga Subulussalam, menyuarakan hal yang sama: “Pulau kami, harga diri kami!” Momentum ini seolah menjadi titik terang yang menyadarkan bahwa dalam situasi krisis, Aceh mampu menanggalkan ego sektoral dan bersatu menjaga kehormatan wilayahnya.

Pemekaran: Wacana yang Perlu Dicermati

Namun, di tengah euforia kebersamaan ini, ada pelajaran penting yang tidak boleh kita abaikan. Selama beberapa tahun terakhir, kita juga menyaksikan munculnya wacana pemekaran wilayah di Aceh. Beberapa kawasan seperti Aceh Leuser Antara, Aceh Barat Selatan (Barsela), dan Aceh Selatan Jaya telah menyuarakan aspirasi untuk memisahkan diri dan membentuk provinsi baru.

Meski dilandasi oleh alasan administratif dan pemerataan pembangunan, wacana pemekaran ini menyimpan potensi besar untuk membelah Aceh secara politik, sosial, bahkan identitas. Kita harus jujur mengakui bahwa banyak dari narasi pemekaran yang justru muncul akibat lemahnya komunikasi dan solidaritas antar wilayah di Aceh sendiri.

Jika pemekaran ini terjadi tanpa kedewasaan politik, maka kita sedang menciptakan bibit-bibit konflik baru di masa depan. Bukankah lebih bijak bila energi yang kita gunakan untuk memperjuangkan pemekaran justru dialihkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah?

Kasus empat pulau ini memberikan pelajaran jelas: ketika Aceh bersatu, Aceh kuat. Sebaliknya, ketika Aceh terpecah, Aceh lemah dan mudah dimanfaatkan oleh pihak luar. Jangan sampai musuh yang sesungguhnya berada di luar justru mendapatkan keuntungan dari retaknya persatuan kita di dalam.

Pemerintah Pusat Harus Belajar: Aceh Bukan Daerah Biasa

Pemerintah pusat juga harus mengambil pelajaran penting dari kontroversi ini. Bahwa tidak semua daerah bisa diperlakukan dengan pendekatan administratif yang sama. Aceh bukan daerah biasa. Aceh memiliki status khusus berdasarkan lex specialis yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang merupakan produk hukum turunan dari perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki.

UUPA bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah simbol kepercayaan dan rekonsiliasi. Mengabaikannya dalam penyusunan kebijakan—terutama yang menyangkut wilayah, sumber daya alam, dan kewenangan daerah—sama artinya dengan mengingkari janji damai itu sendiri. Tidak heran bila banyak pihak di Aceh merasakan luka mendalam saat pemerintah pusat mengeluarkan keputusan sepihak tentang status wilayah mereka, tanpa koordinasi atau konsultasi yang layak.

Oleh karena itu, momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah pusat untuk lebih menghargai semangat otonomi daerah dan kekhususan Aceh. Segala kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan Aceh harus menjadikan UUPA sebagai pijakan utama, bukan sekadar formalitas hukum.

Perjuangan Bermartabat dalam Bingkai Demokrasi

Yang juga patut diapresiasi adalah cara rakyat Aceh memperjuangkan haknya. Tidak ada aksi anarkis, tidak ada simbol-simbol separatis, tidak ada retorika memecah belah bangsa. Yang ada adalah aksi unjuk rasa damai, surat resmi dari gubernur dan DPR Aceh ke Presiden, pernyataan tegas dari para tokoh, serta kampanye media sosial yang edukatif dan menyentuh nurani.

Aceh telah menunjukkan bahwa kekecewaan dan protes bisa disampaikan dalam bingkai demokrasi dan konstitusi. Ini menjadi contoh penting bagi daerah lain di Indonesia, bahwa perjuangan hak daerah tidak selalu harus bermuara pada konfrontasi, tetapi bisa ditempuh melalui saluran legal dan komunikasi terbuka.

Lebih dari itu, perjuangan ini juga menjadi bukti bahwa nasionalisme itu bukan soal tunduk, tapi soal kesetaraan. Bukan tentang membungkam, tapi tentang mendengar. Dan bukan tentang pemaksaan, tapi tentang penghargaan.

Saatnya Melangkah Bersama, Kembali ke Satu Aceh

Kini, dengan kembalinya empat pulau tersebut ke pangkuan Aceh, jangan sampai kita terjebak dalam euforia sesaat. Justru inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan introspeksi kolektif: menguatkan kelembagaan lokal, memperbaiki tata kelola, mempererat silaturahmi antarwilayah, dan merawat semangat persatuan.

Jangan lagi kita terpecah oleh isu pemekaran yang belum matang. Jangan lagi kita terjebak dalam konflik kepentingan yang membuat kita lupa bahwa yang kita perjuangkan bukan hanya wilayah, tetapi masa depan generasi Aceh.

Jika peristiwa ini bisa menyadarkan semua pihak—baik di pusat maupun di daerah—tentang pentingnya keadilan, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hukum, maka sesungguhnya empat pulau ini telah menyumbangkan lebih dari sekadar ruang geografis. Mereka telah menjadi titik balik kesadaran kolektif: bahwa hanya dengan bersatu, Aceh bisa kuat. Dan hanya dengan menghormati Aceh, Indonesia bisa benar-benar utuh.***

Banda Aceh, 18 Juni 2025