Empat Pulau Telah Kembali

 

Telah dimuat di Harian Waspada edisi cetak Jumat 11 Juli 2025

Empat pulau yang sempat disengketakan akhirnya kembali ke pangkuan Aceh. Kepastian ini menjadi kabar gembira yang layak dirayakan, oleh masyarakat Aceh. Paling istimewa tentunya kelegaan yang dinikmati oleh masyarakat Aceh Singkil yang selama ini hidup dalam ketidakpastian administratif dan terancam kehilangan wilayah yang mereka yakini sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan ruang hidup mereka. Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil bukan hanya gugusan tanah tak bernama di tengah laut. Ia adalah identitas, penghidupan, dan harapan.

Sehingga wajar jika kegembiraan itu diluahkan dengan mengadakan seremonial kenduri akbar oleh segenap warga masyarakat Aceh Singkil, berlokasi di Pulau Panjang. Kenduri akbar sebagai wujud sukacita dan rasa syukur masyarakat atas kembalinya empat pulau yang sempat hilang. Perjuangan panjang dan melelahkan itu akhirnya berujung manis, semua pihak lega dan bergembira. Gubernur Muzakir Manaf sendiri turut hadir di acara kenduri akbar, menunjukkan atensinya yang besar atas usaha pemulangan kembali keempat pulau tersebut.

Kembalinya empat pulau ini seolah menjadi peneguhan atas keberanian rakyat Aceh Singkil mempertahankan hak mereka. Mereka bersuara lantang saat pemerintah pusat melalui Kemendagri tiba-tiba menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara. Lewat berbagai forum, aksi, dan pendekatan diplomatik, rakyat dan Pemerintah Aceh bersatu menyuarakan keberatan. Dan kini, sejarah mencatat: pulau-pulau itu kembali ke pangkuan Aceh. Ini adalah kemenangan rakyat.

Namun tak lama setelah euforia itu, muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Pemerintah Aceh melalui Gubernurnya menawarkan keempat pulau tersebut sebagai lahan investasi kepada Uni Emirat Arab. Muzakir Manaf agaknya bergerak cepat, beliau dengan kapasitas sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi Aceh tidak menyia-nyiakan peluang untuk bersegera memberdayakan pulau-pulau yang telah kembali ke pangkuan Aceh tersebut.

Rencananya, akan dibangun kawasan wisata halal kelas dunia di sana, dengan skema kerja sama yang melibatkan investor Timur Tengah. Memang beberapa tahun sebelumnya, Putra Mahkota UEA bahkan sudah pernah menunjukkan minat yang serius terhadap proyek serupa di wilayah lain Aceh Singkil, tepatnya Pulau Banyak. Meski akhirnya proyek itu tertunda jika tidak menyebutnya batal, karena persoalan akses dan infrastruktur.

Langkah Pemerintah Aceh ini tentu perlu diapresiasi. Di tengah krisis ekonomi dan sempitnya ruang fiskal daerah, mencari mitra investasi adalah upaya strategis untuk membangkitkan potensi ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menjadikan Aceh sebagai poros wisata bahari berbasis syariah. Kita menyambut terbuka niat baik ini. Namun demikian, ada catatan tegas yang perlu disuarakan: jangan lagi rakyat dipinggirkan.

Selama ini, terlalu banyak cerita pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai korban diam. Investasi datang, lahan dibebaskan, kawasan dipagari, lalu rakyat hanya bisa melihat dari jauh. Di atas nama pembangunan, hak-hak penghidupan rakyat terkikis. Nelayan kehilangan akses ke laut. Petani kehilangan tanah garapan. Anak-anak muda hanya menjadi penonton saat investor asing dan segelintir elit lokal berpesta pora di tanah mereka sendiri.

Kita tidak ingin cerita seperti itu kembali terulang di Aceh Singkil. Keempat pulau yang kembali ke Aceh itu harus tetap menjadi milik rakyat Aceh, bukan hanya secara administratif, tapi secara nyata dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kesejahteraannya. Jika benar ada investasi pariwisata yang akan digarap, maka rakyat sepatutnya terlibat sejak awal. Mereka harus duduk di meja perencanaan, bukan hanya berdiri di luar pagar proyek. Mereka harus menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton. Jika tidak, maka kemenangan ini akan berubah menjadi ironi.

Rakyat Aceh Singkil bukan anti terhadap pembangunan. Mereka bukan pula menolak wisata halal atau investor Timur Tengah. Mereka hanya tidak ingin kehilangan lagi ruang hidup yang telah mereka jaga selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan saat investor sebelumnya dari UEA batal masuk ke Pulau Banyak, sebagian warga justru merasa lega. Karena mereka tahu, investasi yang eksklusif justru seringkali menjauhkan rakyat dari tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan harus menjadikan rencana investasi ini sebagai momentum untuk mengubah paradigma. Investasi tidak boleh hanya dipandang dari besarnya dana yang masuk atau mewahnya infrastruktur yang dibangun. Investasi harus diukur dari sejauh mana ia mensejahterakan rakyat secara langsung.

Apa yang bisa dilakukan? Pertama, pastikan bahwa setiap proses perencanaan investasi dilakukan secara transparan dan partisipatif. Libatkan tokoh adat, pemuda, nelayan, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam musyawarah. Dengarkan suara mereka, karena merekalah yang paling paham denyut kehidupan di pulau-pulau itu. Bisa jadi langkah ini terkesan bertele-tele dan menyurutkan langkah investor bergerak cepat. Namun pemerintah Aceh harus memastikan kepada investor bahwa kepentingan masyarakat lokal juga penting, dan prinsip win-win solution perlu diterapkan untuk memastikan proyek bisa berjalan.

Kedua, dorong model ekowisata berbasis komunitas. Jangan buru-buru menyerahkan seluruh pulau ke investor tunggal. Berikan ruang bagi koperasi lokal, BUMG, atau usaha kecil rakyat untuk mengelola sebagian kawasan. Model seperti ini sudah berhasil di banyak tempat di Indonesia dan dunia.

Ketiga, siapkan skema bagi hasil yang adil. Jika investor masuk dengan membangun fasilitas mewah, pastikan sebagian keuntungan kembali ke desa-desa sekitar. Bisa dalam bentuk dana CSR yang diawasi bersama, beasiswa pendidikan, atau pelatihan kerja bagi generasi muda lokal.

Keempat, jangan kompromikan aspek lingkungan hidup dan kearifan lokal. Pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap kerusakan ekologis. Jangan sampai pembangunan resor justru merusak terumbu karang, hutan bakau, atau memutus rantai penghidupan masyarakat yang bergantung pada laut.

Kelima, pastikan akses publik ke pulau tetap terbuka. Jangan sampai rakyat dilarang mengunjungi pantai yang selama ini mereka rawat. Jangan sampai laut menjadi milik eksklusif wisatawan kaya, sementara nelayan setempat terusir.

Dan terakhir, bangun infrastruktur transportasi dan digital yang terjangkau. Bukan hanya untuk menyambut investor, tapi agar rakyat sendiri bisa mengakses layanan dasar dan memasarkan produk-produk lokal mereka ke luar.

Jika semua ini dilakukan, maka investasi yang dirancang bukan hanya akan menguntungkan investor, tapi benar-benar membawa berkah bagi rakyat Aceh Singkil. Empat pulau yang kembali akan menjadi simbol bukan hanya dari kedaulatan administratif, tapi juga dari kemenangan rakyat dalam mempertahankan martabat dan masa depan mereka.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah investasi bukan pada seberapa mewah resor yang dibangun, tetapi pada seberapa besar senyum yang bisa kita lihat di wajah rakyat yang hidup di sekitarnya.***

Banda Aceh, 7 Juli 2025