Dandi Bachtiar View
Pikiran dan gagasan yang terlintas
Jumat, 13 November 2026
Kamis, 29 Oktober 2026
RUU Pemilu Menuju Keadilan Berbangsa
Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 28 Oktober 2026
Pemilihan umum
sering dipahami sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil
rakyat. Padahal, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan warga
memberikan suara, tetapi juga oleh aturan yang menentukan siapa yang dapat
berkompetisi, bagaimana suara dikonversi menjadi kekuasaan, dan sejauh mana
kepentingan rakyat diperjuangkan setelah pemilu usai. Karena itu, pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seharusnya tidak berhenti pada
penyempurnaan teknis penyelenggaraan. Ia merupakan kesempatan untuk merumuskan
kembali keadilan dalam kehidupan berbangsa.
Pembentukan Panitia
Kerja RUU Pemilu pada akhir September 2026 menandai dimulainya fase penting
menuju Pemilu 2029. Sejumlah persoalan mendasar harus diselesaikan, mulai dari
sistem pemilu, ambang batas parlemen, pemisahan pemilu nasional dan daerah,
hingga pembiayaan politik dan kelembagaan penyelenggara. Perdebatan mengenai
persoalan tersebut tidak terhindarkan. Namun, pertanyaan yang semestinya
mendasari seluruh pembahasan adalah: apakah perubahan aturan akan memperluas
kedaulatan rakyat atau justru mempersempitnya?
Undang-undang
pemilu bukan sekadar seperangkat prosedur administratif. Ia menentukan
distribusi kesempatan politik dan pada akhirnya memengaruhi distribusi
kekuasaan negara.
Melampaui
perdebatan tentang siapa yang berkuasa
Agus Riwanto, dalam
opini di Kompas pada 29 September 2026, mengingatkan risiko dominasi
elite politik dalam penyusunan RUU Pemilu. Titi Anggraeni, melalui Media
Indonesia pada 20 Oktober 2026, menyoroti persoalan kepatuhan
konstitusional, keterlambatan legislasi, dan keterbukaan pembahasan. Kedua
pandangan itu menegaskan pentingnya proses legislasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik para
pemegang kekuasaan.
Namun, persoalan
tidak berhenti pada siapa yang menyusun aturan atau bagaimana aturan disahkan.
Kita juga perlu bertanya, keadilan seperti apa yang hendak diwujudkan melalui
aturan tersebut? Proses terbuka dan kepatuhan terhadap konstitusi merupakan
prasyarat penting, tetapi belum otomatis menjamin hasil yang adil. Sebuah
undang-undang dapat dibahas sesuai prosedur, tetapi tetap menghasilkan sistem
yang membatasi keterwakilan kelompok tertentu.
Karena itu,
reformasi pemilu perlu dinilai melalui tiga ukuran sekaligus: keterbukaan
proses, kepatuhan terhadap konstitusi, dan keadilan substantif bagi warga
negara.
Keadilan tidak
cukup diukur dari hak mencoblos
Secara formal,
setiap warga yang memenuhi persyaratan memiliki hak memilih. Akan tetapi,
kesempatan untuk memengaruhi hasil kompetisi politik tidak selalu terbagi
secara seimbang. Kandidat dengan modal besar, jaringan luas, dan akses terhadap
sumber daya memiliki kemampuan berbeda dibandingkan mereka yang mengandalkan
kapasitas, gagasan, dan kedekatan dengan masyarakat.
Ketimpangan ini
menjadi serius ketika biaya pencalonan dan kampanye semakin menentukan peluang
kemenangan. Politik uang bukan hanya pelanggaran aturan pemilu, melainkan juga
gejala bahwa hubungan pemilih dan kandidat berisiko bergeser dari pertukaran
gagasan menjadi transaksi kepentingan. Jika proses politik terlalu bergantung
pada pemodal, kebijakan publik berisiko lebih responsif terhadap penyandang
dana daripada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, RUU
Pemilu perlu mengatur keterbukaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye secara berkala, termasuk identitas penyumbang sesuai ketentuan hukum,
serta memperjelas mekanisme audit dan sanksi atas pelanggaran. Laporan tersebut
perlu tersedia dalam format digital yang mudah diakses dan dibandingkan
masyarakat. Pengawasan juga harus diperkuat melalui koordinasi yang jelas
antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan lembaga penegak hukum.
Penindakan saja
tidak cukup. Negara perlu memperbaiki insentif yang mendorong kompetisi
berbiaya tinggi, memperluas pendidikan pemilih, serta memastikan pelanggaran
ditindak secara konsisten tanpa membedakan kekuatan politik pelakunya.
Tujuannya bukan menjamin semua kandidat memperoleh hasil yang sama, melainkan
memastikan uang tidak menjadi jalan pintas untuk membeli pengaruh politik.
Sistem pemilu harus
berpihak pada keterwakilan
Perdebatan mengenai
sistem proporsional terbuka dan tertutup memperlihatkan bahwa setiap desain
memiliki konsekuensi. Sistem terbuka memberi ruang kepada pemilih menentukan
calon secara langsung, tetapi dapat memperbesar kompetisi antarkandidat dan
biaya kampanye. Sistem tertutup memberi partai peran lebih besar dalam
menentukan calon terpilih, tetapi menuntut demokrasi internal yang kuat agar
tidak memperbesar dominasi elite partai.
Karena itu, RUU
Pemilu seharusnya mewajibkan evaluasi berbasis data sebelum menetapkan pilihan sistem.
Kajian perlu membandingkan dampaknya terhadap keterwakilan, hubungan wakil
dengan konstituen, biaya kampanye, dan demokrasi internal partai. Hasil kajian
beserta simulasi perolehan kursi harus dipublikasikan agar masyarakat dapat
menilai konsekuensinya.
Persoalan serupa
muncul dalam penetapan ambang batas parlemen. Penyederhanaan partai dapat
dipandang membantu efektivitas pemerintahan, tetapi ambang batas yang tidak
dirancang secara rasional berpotensi membuat suara sah tidak terwakili. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengharuskan perubahan norma ambang
batas parlemen untuk Pemilu 2029 dan seterusnya dengan berpedoman pada
persyaratan yang ditetapkan Mahkamah.
Rekomendasi
konkretnya, DPR perlu membuka simulasi beberapa skenario ambang batas
berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Simulasi harus menunjukkan jumlah suara
yang tidak terkonversi menjadi kursi, dampak terhadap distribusi kursi, dan
konsekuensi bagi keterwakilan politik. Angka akhirnya tidak sepatutnya
ditentukan hanya melalui kompromi antar partai, tetapi dijelaskan melalui
argumentasi dan data yang dapat diuji publik.
Konstitusi harus
diterjemahkan menjadi aturan yang operasional
Tindak lanjut
putusan Mahkamah Konstitusi merupakan agenda yang tidak dapat ditawar. Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan
wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, Putusan
Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah
dengan rentang waktu pelaksanaan yang harus diterjemahkan ke dalam peraturan.
RUU Pemilu perlu
mengatur secara terperinci jadwal dan tahapan, masa transisi jabatan, kesiapan
anggaran, serta pembagian kewenangan antarlembaga untuk melaksanakan desain
baru tersebut. Ketidakjelasan tidak boleh dibiarkan hingga mendekati tahapan
pemilu, karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara, peserta,
dan pemilih.
Untuk memastikan
konsistensi, DPR dan pemerintah perlu menyusun matriks terbuka yang memuat
setiap putusan MK terkait pemilu, norma yang harus diubah, tindak lanjut dalam
pasal RUU, dan status penyelesaiannya. Matriks ini memungkinkan masyarakat
memeriksa apakah putusan telah dilaksanakan secara substantif, bukan sekadar
disebut dalam penjelasan undang-undang.
Keterbukaan harus
dapat diukur
Partisipasi publik
sering dipahami sebatas undangan menghadiri konsultasi. Padahal, partisipasi
yang bermakna mengharuskan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan
kesempatan nyata memengaruhi pembahasan. Karena itu, draf RUU, naskah akademik,
daftar inventarisasi masalah, serta ringkasan perubahan pasal perlu
dipublikasikan sejak awal dan diperbarui setiap kali terjadi perubahan
substansial.
DPR juga perlu
menerbitkan ringkasan masukan publik beserta penjelasan mengenai usulan yang
diterima atau ditolak. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil,
penyelenggara pemilu, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, partai di
luar parlemen, dan masyarakat daerah harus memperoleh ruang yang proporsional
dalam proses konsultasi.
Pada saat yang
sama, seleksi anggota KPU dan Bawaslu perlu menjamin keterbukaan informasi,
kriteria berbasis kompetensi, pemeriksaan rekam jejak, serta pencegahan konflik
kepentingan. Independensi penyelenggara bukan hanya persoalan siapa yang
terpilih, melainkan juga bagaimana proses seleksinya berlangsung dan bagaimana
lembaga tersebut terlindungi dari intervensi.
Dari undang-undang
menuju keadilan berbangsa
Keberhasilan RUU
Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu pengesahan atau kelancaran pemungutan
suara. Ukuran yang lebih mendasar ialah apakah aturan tersebut memperluas
keterwakilan, mempersempit pengaruh uang, memperjelas pertanggungjawaban
politik, dan menjamin penyelenggaraan pemilu yang konstitusional.
Keadilan berbangsa
tidak lahir hanya karena setiap warga diberi satu suara. Ia tumbuh ketika suara
memiliki kesempatan yang layak untuk memengaruhi kebijakan, ketika akses
terhadap kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan, dan ketika
lembaga negara tunduk pada konstitusi.
RUU Pemilu karena
itu harus menjadi lebih dari sekadar kompromi mengenai aturan pertandingan
politik. Ia perlu menghasilkan aturan yang dapat diuji melalui data, diawasi
oleh masyarakat, dan dipertanggungjawabkan oleh pembentuk undang-undang. Sebab,
kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu,
melainkan juga oleh seberapa adil sistem memperlakukan seluruh rakyat, termasuk
mereka yang tidak berada di pihak pemenang.***
Banda Aceh, 24
Oktober 2026
Rabu, 07 Oktober 2026
Inkonsistensi Rocky
Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 7 Oktober 2026
Ada sesuatu yang terasa mengganjal ketika
melihat Rocky Gerung kini duduk di dalam lingkar kekuasaan. Sosok yang selama
bertahun-tahun dikenal sebagai salah seorang pengkritik paling keras
pemerintah, yang begitu fasih berbicara tentang pentingnya oposisi, kebebasan
berpikir dan sikap kritis terhadap kekuasaan, kini resmi menjadi bagian dari
lembaga yang berada di lingkungan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden
Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai salah seorang anggota Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan itu merupakan bagian dari
pengangkatan 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P
Tahun 2026. Dengan demikian, Rocky bukan lagi sekadar pengamat yang berdiri di
luar kekuasaan. Ia kini berada di dalam lingkar institusional kekuasaan itu
sendiri.
Tentu, masuknya Rocky ke Wantimpres tidak
otomatis berarti ia kehilangan hak untuk mengkritik. Bahkan setelah dilantik,
Rocky sendiri mengatakan bahwa tugas Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap
kebijakan Presiden. Menurutnya, Wantimpres harus mampu memberikan pertimbangan
dan mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa konkret pemerintahan agar dapat
melakukan evaluasi secara lebih jernih.
Secara normatif, argumentasi itu dapat
diterima.
Tetapi persoalannya bukan sekadar apakah
Rocky masih boleh mengkritik. Persoalannya adalah konsistensi moral dan politik dari seseorang yang selama
bertahun-tahun membangun identitas dirinya sebagai pengkritik kekuasaan dari
luar kekuasaan.
Di sinilah publik pantas bertanya. Bukankah
Rocky sendiri yang dahulu mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi pengkritik
siapa pun yang berkuasa?
Pada 26 Januari 2019, ketika secara terbuka
hadir dalam deklarasi alumni perguruan tinggi untuk pemenangan Prabowo-Sandi,
Rocky mengatakan dengan sangat tegas: “Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik.”
Ia bahkan meminta agar pernyataan itu dicatat sebagai jejak digital.
Kalimat itu bukan ucapan sambil lalu. Ia
justru menjadikannya semacam deklarasi prinsip.
Rocky ketika itu menjelaskan bahwa dirinya
adalah pengkritik kekuasaan. Ia mengatakan bahwa jika Jokowi berkuasa, ia
mengkritik Jokowi; jika Prabowo berkuasa, ia akan mengkritik Prabowo. Dengan
kata lain, menurut konstruksi pemikirannya sendiri, loyalitas seorang
intelektual bukan kepada penguasa, melainkan kepada prinsip dan kepentingan
masyarakat.
Pernyataan itu kemudian kembali ditegaskannya
dalam wawancara dengan DW pada April 2019. Ketika ditanya apakah ia akan tetap
bersuara jika pemerintahan Prabowo berkuasa, Rocky menjawab bahwa 12 menit setelah Prabowo dilantik ia akan
memberikan kritik pertama. Bahkan ia secara eksplisit mengatakan bahwa
jika Prabowo menang, kemungkinan membangun oposisi masih terbuka dan ia siap
beroposisi.
Ini bukan lagi satu pernyataan yang berdiri
sendiri.
Pada Agustus 2019, Rocky juga mengatakan
bahwa dalam demokrasi, oposisi adalah sesuatu yang normal. Menurutnya, sejak
kekuasaan dimulai, pada saat yang sama oposisi juga mulai bekerja. Ia bahkan
mengkritik anggapan bahwa oposisi adalah kelompok yang kalah atau pecundang.
Lalu datanglah perkembangan politik setelah
Pilpres 2019.
Prabowo tidak menjadi presiden. Ia kemudian
bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Rocky, konsisten dengan
ucapannya ketika itu, justru menyatakan dirinya beroposisi terhadap Prabowo.
Pada Oktober 2019, ketika Prabowo merapat ke pemerintahan Jokowi, Rocky
menyatakan bahwa dirinya mulai beroposisi kepada Prabowo. Bahkan Partai
Gerindra ketika itu menyatakan mendukung sikap Rocky tersebut dan mengingatkan
bahwa Rocky sebelumnya telah berjanji akan tetap menjadi oposisi seandainya
Prabowo yang menjadi presiden.
Pada satu kesempatan lain, ada momen ketika
Rocky Gerung ditanyakan langsung oleh Feri Amsari, apa sikap bung Rocky jika
diminta untuk mengabdi di pemerintahan? Tanpa ragu beliau menjawab: “Saya akan
menolak dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya!”
Di titik inilah rekam jejak Rocky menjadi
menarik.
Ia dahulu begitu yakin bahwa kekuasaan harus selalu diawasi. Ia
mengajarkan kepada publik bahwa seorang intelektual tidak boleh kehilangan
jarak dengan kekuasaan. Ia membangun citra sebagai orang yang tidak takut
berhadapan dengan pemerintah. Bahkan identitas “oposisi” seolah menjadi bagian
penting dari karakter intelektualnya.
Karena itu, keputusan menerima posisi
sebagai anggota Wantimpres Prabowo wajar jika menimbulkan kekecewaan.
Bukan karena Rocky tidak boleh bekerja
untuk negara. Bukan pula karena seorang pengkritik pemerintah haram menerima
jabatan negara. Seorang intelektual tentu berhak berubah pikiran dan memilih
jalan pengabdian yang berbeda. Masuk ke pemerintahan juga tidak otomatis merupakan
dosa politik.
Yang patut dipersoalkan adalah jarak antara identitas yang selama ini
dibangun dengan pilihan politik yang sekarang diambil.
Selama berada di luar kekuasaan, menjadi
kritis relatif mudah. Kita dapat mengatakan apa saja yang kita anggap benar
karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan
pemerintahan. Tetapi ketika seseorang menerima posisi resmi di lingkungan
kekuasaan, tantangannya menjadi jauh lebih berat.
Ia tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ia telah
menjadi bagian dari sistem. Dan justru di situlah ukuran independensi seorang
intelektual sebenarnya diuji.
Rocky sekarang mengatakan bahwa ia tetap
akan kritis. Baiklah. Publik tentu harus memberikan kesempatan untuk
membuktikannya. Jangan buru-buru mengatakan bahwa ia telah kehilangan
idealismenya. Mungkin justru dari dalam Istana ia dapat memberikan kritik yang
lebih tajam dan lebih berguna bagi Presiden.
Tetapi ada satu pertanyaan yang sulit
dihindari: apakah kritik dari seorang
anggota Wantimpres akan memiliki bobot moral yang sama dengan kritik Rocky
ketika ia berdiri di luar Istana?bInilah persoalan sesungguhnya.
Ketika seseorang memperoleh akses,
fasilitas, kedudukan dan legitimasi dari kekuasaan, independensinya akan selalu
diuji oleh publik. Bukan hanya oleh apa yang ia katakan, tetapi juga oleh apa
yang ia pilih untuk diamkan.
Sebab oposisi yang sesungguhnya bukan
sekadar keberanian mengucapkan kata-kata keras. Oposisi adalah keberanian
mempertahankan jarak ketika kekuasaan menawarkan kedekatan. Karena itu, saya
justru berharap Rocky tidak berubah.
Jika pemerintah Prabowo membuat kebijakan
yang keliru, kritiklah. Jika kebijakan pemerintah merugikan rakyat, katakan
dengan terang. Jika kekuasaan mulai terlalu nyaman dengan dirinya sendiri,
ingatkan. Jika Presiden salah, jangan mencari alasan untuk membenarkannya hanya
karena Rocky kini duduk di lembaga penasihat Presiden.
Jangan sampai “akal sehat” yang selama ini
menjadi jargon Rocky berubah menjadi “akal kompromi”.
Publik juga harus adil. Rocky belum tentu
kehilangan sikap kritis hanya karena menjadi Wantimpres. Bahkan ia sendiri
mengatakan bahwa lembaga tersebut harus kritis terhadap kebijakan Presiden.
Tetapi justru karena itulah standar
terhadap dirinya sekarang harus lebih tinggi. Dahulu ia mengkritik kekuasaan
dari luar. Sekarang ia berada di dalam.
Dahulu ia mengatakan akan memberikan kritik
kepada Prabowo 12 menit setelah
dilantik. Kini pertanyaannya menjadi jauh lebih sederhana: berapa menit setelah menjadi bagian dari
kekuasaan, Rocky masih berani mengkritik kekuasaan itu sendiri?
Jawabannya bukan berada pada kata-kata
Rocky hari ini. Jawabannya akan terlihat dari sikapnya ketika kebijakan
pemerintah menghadapi masalah, ketika keputusan Presiden kontroversial, ketika
kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, dan ketika kritik
terhadap pemerintah tidak lagi nyaman untuk disampaikan.
Di situlah konsistensi seorang Rocky Gerung
akan benar-benar diuji. Sebab pada akhirnya, seorang intelektual tidak dikenang
karena seberapa keras ia berbicara ketika berada di luar kekuasaan. Ia justru
diuji oleh seberapa teguh ia
mempertahankan prinsip ketika kekuasaan membuka pintunya.
Dan bagi Rocky Gerung, pintu itu kini sudah
terbuka.***
Banda Aceh, 4 Oktober 2026
Penulis: Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.
Dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas
Syiah Kuala (USK) - Banda Aceh
Rabu, 16 September 2026
Nepal, Ketika Bumi Mulai Menagih
Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 16 September 2026
Ada ironi besar dalam peradaban manusia
hari ini.
Kita mampu mengirim manusia ke luar
angkasa, menciptakan kecerdasan buatan, membangun senjata yang mampu
menghancurkan kota dalam hitungan menit, dan mengembangkan teknologi yang
semakin canggih. Tetapi untuk menyelamatkan atmosfer yang menjadi rumah kita
bersama, kita masih sibuk berdebat tentang siapa yang harus mengalah, siapa
yang harus membayar, dan siapa yang paling bertanggung jawab.
Sementara itu, bumi terus bergerak menuju
titik yang semakin sulit kita kendalikan.
Tragedi Nepal pada 26 Agustus 2026
seharusnya menjadi peringatan keras.
Banjir bandang dahsyat di kawasan
perbatasan Nepal-Tibet bukan sekadar banjir biasa. Para ahli kini mengarah kuat
pada runtuhnya massa gletser dan batuan di kawasan Himalaya yang kemudian
berubah menjadi longsoran es-batu dan debris flow raksasa. Gelombang material
itu masuk ke sungai dan menghantam wilayah di sepanjang aliran hingga jauh ke
hilir. Analisis geofisika bahkan menunjukkan getaran yang semula diduga sebagai
gempa ternyata merupakan konsekuensi dari runtuhan tersebut.
Namun yang jauh lebih penting daripada
mencari satu pemicu sesaat adalah memahami mengapa lingkungan pegunungan tinggi seperti Himalaya semakin tidak
stabil. Jawabannya tidak sederhana, tetapi arahnya semakin jelas. Planet
yang semakin panas mengubah dunia es.
Gletser mencair dan menyusut. Permafrost mencair.
Air memasuki rekahan batuan dan es. Lereng yang selama ribuan tahun berada
dalam keadaan relatif stabil dapat berubah menjadi rapuh. Para ahli
memperingatkan bahwa pemanasan global akan meningkatkan risiko longsoran,
debris flow dan bencana yang berkaitan dengan gletser di kawasan pegunungan
tinggi.
Karena itu, tragedi Nepal tidak semestinya
kita lihat hanya sebagai bencana alam. Ia adalah peringatan dari bumi yang sedang berubah.
Kita terlalu sibuk
dengan diri sendiri
Ironisnya, ketika alam memberikan
peringatan seperti itu, manusia justru semakin sibuk berkonflik. Negara-negara
mengembangkan senjata dengan kemampuan yang semakin mengerikan. Perang
menghabiskan triliunan dolar. Rudal, pesawat tempur, kapal perang, kendaraan
lapis baja dan berbagai teknologi militer terus diproduksi dan digunakan.
Kita bahkan menyaksikan bagaimana teknologi
yang seharusnya menjadi simbol kecerdasan manusia digunakan untuk membunuh
manusia lainnya.
Di tempat lain, hutan terus ditebang.
Industri terus diperluas. Konsumsi energi fosil masih menjadi fondasi penting
perekonomian dunia. Eksploitasi sumber daya alam berlangsung dengan kecepatan
yang sering kali lebih tinggi daripada kemampuan alam untuk memulihkan dirinya.
Kita seolah lupa bahwa semua aktivitas
tersebut berlangsung di dalam satu atmosfer yang sama.
Atmosfer tidak mengenal batas negara. Karbon
yang dilepaskan di satu benua tidak berhenti di garis perbatasan. Pemanasan
yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tidak memilih apakah korbannya berasal
dari negara kaya atau negara miskin.
Tetapi dampaknya justru sangat tidak adil. Negara-negara
yang kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil dapat menjadi korban
yang sangat besar. Nepal adalah salah satunya.
Negara yang hampir tidak menentukan arah
emisi global justru hidup di bawah bayang-bayang perubahan Himalaya yang
berlangsung semakin cepat.
Nepal bukan hanya
tentang Nepal
Bencana Nepal seharusnya membuat kita
bertanya: siapa berikutnya? Mungkin
masyarakat yang tinggal di pesisir. Mungkin pulau-pulau kecil di tengah
samudera. Mungkin kota-kota yang dibangun di dataran rendah. Mungkin masyarakat
yang hidup di lereng gunung. Atau mungkin kita sendiri.
Indonesia seharusnya tidak merasa menjadi
penonton.
Kita masih mengingat bencana banjir dan
longsor besar yang menghantam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada
akhir November 2025. Hujan ekstrem menjadi pemicu utama rangkaian banjir dan
longsor tersebut, sementara kondisi daerah aliran sungai dan kerusakan
lingkungan ikut menentukan besarnya dampak di berbagai tempat. Kajian mengenai
peristiwa itu bahkan telah mengidentifikasi rantai bencana ekstrem berupa
hujan–longsor–banjir sebagai suatu compound disaster.
Apakah semua bencana tersebut semata-mata
disebabkan perubahan iklim? Tidak.
Tetapi apakah perubahan iklim boleh kita
abaikan? Juga tidak.
Inilah kesalahan besar dalam perdebatan
mengenai perubahan iklim. Kita sering menuntut sebuah bencana untuk membuktikan
bahwa 100 persen penyebabnya adalah
pemanasan global, seolah-olah tanpa pembuktian itu kita boleh kembali
menjalankan kehidupan seperti biasa.
Padahal persoalan yang sebenarnya jauh
lebih sederhana. Jika dunia yang semakin panas membuat gletser semakin tidak
stabil, membuat hujan ekstrem semakin berisiko, membuat laut semakin tinggi dan
memperbesar berbagai jenis bahaya alam, bukankah masuk akal jika kita bertindak
sebelum semuanya menjadi lebih buruk?
Kita tidak perlu menunggu sebuah bencana
memiliki label "100 persen climate change" untuk mulai berubah.
Perang tidak boleh
mengalahkan iklim
Ada sesuatu yang lebih menyedihkan lagi. Kita
memiliki banyak sekali forum internasional untuk membahas keamanan. Kita
memiliki berbagai aliansi militer. Kita memiliki lembaga yang mengatur
perdagangan dunia. Negara-negara dapat dengan cepat mengumpulkan sumber daya
ketika kepentingan strategis mereka terancam.
Tetapi ketika atmosfer bumi membutuhkan
kerja sama yang sama seriusnya, kita sering kembali kepada ego nasional. Kita
menghitung keuntungan sendiri. Kita melindungi industri sendiri. Kita
mempertahankan kepentingan energi sendiri. Kita menyalahkan negara lain.
Kita menuntut negara lain mengurangi emisi,
tetapi enggan mengubah pola konsumsi sendiri. Kita berbicara tentang masa depan
anak cucu sambil tetap membakar masa depan itu sedikit demi sedikit.
Bahkan perang yang menggunakan teknologi
modern juga memiliki jejak lingkungan yang nyata dari penggunaan bahan bakar
dan logistik militer hingga kerusakan infrastruktur dan ekosistem. Namun isu
tersebut hampir selalu tenggelam di bawah narasi geopolitik dan keamanan. Seolah-olah
bumi dapat menanggung semuanya. Padahal bumi tidak sedang bernegosiasi dengan
kita.
Dunia harus
berhenti menunggu
Pertanyaan yang paling mengerikan bukanlah
apakah perubahan iklim akan menimbulkan bencana yang lebih besar.
Pertanyaannya adalah: seberapa besar bencana yang harus terjadi
sebelum manusia bersedia bekerja sama? Haruskah kita menunggu gletser
yang runtuh menghantam kota besar?
Haruskah sebuah negara maju mengalami
kehancuran akibat banjir ekstrem terlebih dahulu agar dunia menyadari bahwa
perubahan iklim bukan persoalan negara miskin? Haruskah sebuah kota
metropolitan tenggelam? Haruskah jutaan manusia kehilangan tempat tinggal? Kalau
kita menunggu sampai itu terjadi, mungkin kita sudah terlambat. Kita tidak
boleh menunggu kiamat untuk membuktikan bahwa bumi sedang sakit.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian
politik untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menghentikan
kerusakan hutan, mempercepat transisi energi, memperkuat sistem peringatan dini
dan membangun infrastruktur yang mampu menghadapi iklim yang sudah berubah. Tetapi
yang paling penting adalah kerja sama.
Dunia harus kembali belajar bahwa ada
persoalan yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu negara. Perang dapat
mempunyai pemenang dan pecundang. Politik dapat mempunyai pihak yang menang dan
kalah. Tetapi perubahan iklim tidak mengenal konsep tersebut. Jika bumi menjadi
semakin tidak layak dihuni, tidak ada negara yang benar-benar menang.
Tragedi Nepal memberi kita sebuah gambaran
yang sangat konkret. Di sana, bukan sekadar angka temperatur yang naik di layar
komputer. Bukan sekadar grafik konsentrasi karbon dioksida. Bukan sekadar
laporan konferensi internasional. Yang runtuh adalah gletser. Yang bergerak
adalah gunung.Yang datang adalah gelombang air, es, batu dan lumpur. Yang
hilang adalah manusia. Dan yang tersisa adalah pertanyaan kepada kita semua.
Apakah kita masih
akan sibuk saling berperang ketika bumi sudah mulai menunjukkan akibat dari
kesalahan kita sendiri? Kali ini Nepal
yang merasakan. Besok mungkin pulau kecil di Pasifik. Lusa mungkin kota
pesisir.
Suatu hari mungkin wilayah pegunungan yang
selama ini kita anggap aman. Tidak ada yang tahu siapa yang berikutnya. Tetapi
satu hal kita tahu: bumi tidak bisa
diganti. Karena itu, dunia harus berhenti bertanya siapa yang paling
berhak mempertahankan kepentingannya sendiri.
Kita harus mulai bertanya: Apa yang harus kita lakukan bersama agar
anak-anak kita masih memiliki bumi yang layak dihuni?
Nepal telah memberikan peringatannya. Jangan
sampai manusia baru belajar mendengarkan setelah bumi mengirimkan peringatan
yang jauh lebih mahal.***
Banda Aceh, 9 September 2026
Penulis: Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.
Dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas
Syiah Kuala (USK) - Banda Aceh
https://fsd.usk.ac.id/dandibachtiar
https://scholar.google.co.id/citations?user=eqIxf5gAAAAJ&hl=id
Sabtu, 12 September 2026
Belajar dari PISA, Saatnya Aceh Memiliki Cermin Pendidikan Sendiri
Telah ditayangkan di harian Serambi Indonesia online pada hari Jumat, 11 September 2026
Hasil Programme for
International Student Assessment (PISA) 2025 kembali mengundang perhatian kita.
PISA bukan ujian kelulusan dan bukan pula kompetisi antarsiswa. PISA adalah
asesmen internasional yang diselenggarakan OECD untuk melihat sejauh mana anak
berusia sekitar 15 tahun mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang
mereka pelajari untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata.
PISA 2025
menempatkan sains sebagai bidang utama, dengan matematika dan membaca sebagai
bidang lainnya. Untuk pertama kalinya, PISA juga mengukur kemampuan Learning
in the Digital World, yakni kemampuan siswa membangun pengetahuan dan
memecahkan masalah dengan menggunakan perangkat komputasional. Lebih dari 90
negara dan ekonomi mengikuti siklus PISA 2025.
Indonesia
memperoleh skor 389 untuk sains, 365 untuk membaca dan 364 untuk matematika.
Skor tersebut memang menunjukkan sedikit perbaikan pada sains dan membaca
dibandingkan 2022, sementara matematika sedikit menurun. Namun perubahan
tersebut belum cukup untuk menunjukkan adanya perubahan yang signifikan secara
statistik. Bahkan, kesenjangan dengan rata-rata OECD masih cukup besar. Dalam
sains, misalnya, rata-rata Indonesia 389 dibandingkan rata-rata OECD 482.
Tetapi bagi Aceh,
ada pertanyaan yang lebih menarik. Di
mana posisi anak-anak Aceh? Jawabannya ternyata tidak sederhana. PISA dirancang
untuk menghasilkan gambaran kemampuan siswa Indonesia secara nasional. Aceh
tidak mempunyai skor PISA tersendiri yang dapat digunakan untuk mengatakan
bahwa kemampuan siswa Aceh berada pada angka tertentu.
Mungkin ada anak
Aceh yang ikut menjadi bagian dari sampel PISA Indonesia. Namun kita tidak
memiliki “rapor PISA Aceh” yang dapat digunakan untuk membandingkan Aceh dengan
provinsi lain.
Bagi saya, ini
bukan kekurangan yang perlu disesali. Justru di sinilah terdapat sebuah
peluang.
PISA
bukan sekadar angka
Selama ini
pembicaraan tentang PISA sering berhenti pada pertanyaan: Indonesia berada di
peringkat berapa? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang sebenarnya mampu dilakukan anak
setelah bertahun-tahun bersekolah?
Apakah ia mampu
membaca sebuah informasi kemudian menemukan gagasan utamanya? Apakah ia mampu
memahami tabel dan grafik? Apakah ia dapat menggunakan matematika untuk
menyelesaikan persoalan sehari-hari? Apakah ia mampu menjelaskan mengapa suatu
fenomena terjadi? Apakah ia dapat membedakan informasi yang masuk akal dengan
informasi yang menyesatkan?
Dengan kata lain,
PISA tidak terutama bertanya berapa banyak materi yang sudah dihafal anak,
tetapi seberapa jauh pengetahuan itu
dapat digunakan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Inilah filosofi
yang sesungguhnya sangat berharga bagi Aceh.
Aceh
sebenarnya sudah memiliki banyak data
Aceh tidak
kekurangan data pendidikan. BPS Aceh secara rutin menerbitkan Statistik
Pendidikan Provinsi Aceh, dengan data yang bersumber antara lain dari BPS
dan Dinas Pendidikan Aceh. Bahkan data satuan pendidikan, guru dan peserta
didik tersedia menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan.
Kita dapat
mengetahui berapa jumlah sekolah, guru dan murid. Kita dapat mengetahui angka
partisipasi sekolah. Kita dapat mengetahui kondisi sarana dan berbagai
indikator pendidikan lainnya.
Namun ada
pertanyaan yang lebih sulit dijawab: Apa
yang sebenarnya bisa dilakukan anak-anak Aceh dengan pengetahuan yang mereka
peroleh di sekolah?
Berapa banyak siswa
SMP atau SMA yang mampu membaca grafik dengan benar? Berapa banyak yang mampu
menyelesaikan persoalan matematika yang tidak persis sama dengan contoh
gurunya? Berapa banyak yang mampu menggunakan konsep sains untuk menjelaskan
persoalan lingkungan di sekitarnya?
Data tentang jumlah
siswa tidak otomatis menjawab pertanyaan tersebut. Kita memiliki banyak data
tentang input dan proses, tetapi
masih membutuhkan sistem informasi yang lebih kuat tentang kompetensi dan kemampuan berpikir siswa.
Mengapa
tidak membangun “PISA Aceh”?
Saya tidak
bermaksud mengusulkan Aceh membuat salinan PISA. PISA adalah sistem
internasional yang sangat kompleks dengan metodologi sampling, instrumen, skala
pengukuran dan prosedur statistik yang ketat. Menirunya secara penuh tentu
bukan pekerjaan sederhana.
Yang lebih
realistis adalah mengadopsi filosofinya.
Aceh dapat
mengembangkan suatu asesmen berkala terhadap anak usia tertentu, terutama
sekitar usia 15 tahun, untuk memperoleh gambaran kemampuan mereka dalam tiga
bidang utama: literasi membaca, literasi matematika dan literasi sains. Sebut
saja, misalnya, Aceh Student Learning
Assessment.
Tujuannya bukan
mencari sekolah mana yang paling tinggi nilainya dan kemudian menghukum sekolah
yang berada di bawahnya. Tujuannya adalah memperoleh peta kemampuan belajar anak Aceh.
Sampelnya pun tidak
harus mengetes seluruh siswa. Dengan metode sampling yang tepat, sejumlah siswa
yang mewakili kabupaten/kota, wilayah perkotaan dan perdesaan, sekolah umum dan
kejuruan, serta karakteristik sosial ekonomi dapat memberikan informasi yang
jauh lebih berguna.
Setiap tiga atau
empat tahun, asesmen yang sama dapat dilakukan kembali.
Dengan demikian,
Aceh tidak hanya mempunyai data: berapa jumlah siswa kita?, tetapi juga: apa yang mampu dilakukan siswa kita?
Soalnya harus berbicara tentang Aceh. Di sinilah sistem tersebut dapat menjadi
lebih menarik. Tidak perlu semua soal berbicara tentang persoalan abstrak yang
jauh dari kehidupan siswa. Anak Aceh dapat diberi persoalan tentang banjir,
sampah, energi, air bersih, pesisir, pertanian, perkebunan, transportasi,
kebencanaan atau perubahan lingkungan.
Misalnya dalam
literasi matematika: Sebuah keluarga di Aceh menghabiskan sejumlah kilowatt-jam
listrik setiap bulan. Jika sebagian kebutuhan listrik digantikan panel surya,
berapa energi yang dapat dihemat dan apakah investasi tersebut layak?
Dalam literasi
sains: Mengapa air sungai menjadi lebih keruh setelah hujan deras? Data
kualitas air diberikan dan siswa diminta menjelaskan kemungkinan penyebabnya.
Dalam literasi
membaca: Siswa diberikan dua informasi mengenai suatu persoalan lingkungan.
Mereka diminta menentukan klaim mana yang lebih kuat berdasarkan data.
Tidak ada satu
rumus yang langsung memberitahu jawaban. Anak harus membaca, memahami, menghitung, menalar, mengevaluasi dan menjelaskan.
Itulah semangat PISA.
Dari
asesmen menjadi sistem informasi pendidikan
Yang lebih penting,
hasil asesmen jangan berhenti menjadi sebuah laporan tebal di kantor
pemerintah. Kita dapat membangun dashboard
kemampuan belajar Aceh.
Misalnya setiap
tiga tahun kita mengetahui: kemampuan literasi membaca Aceh; kemampuan
numerasi; kemampuan sains; kemampuan problem solving; kesenjangan
antarkabupaten; perbedaan wilayah urban dan rural; kesenjangan antarkelompok
sosial; serta perubahan kemampuan dari satu periode ke periode berikutnya.
Data tersebut
kemudian dapat dipadukan dengan data pendidikan yang sudah dimiliki pemerintah.
Dengan demikian kita mulai dapat menjawab pertanyaan kebijakan yang lebih
penting: Apakah peningkatan jumlah guru diikuti peningkatan kemampuan siswa? Apakah
program literasi benar-benar meningkatkan kemampuan membaca? Apakah
digitalisasi sekolah menghasilkan kemampuan problem solving yang lebih baik? Kabupaten
mana yang membutuhkan intervensi lebih besar? Sekolah seperti apa yang mampu
menghasilkan siswa dengan kemampuan tinggi meskipun sumber dayanya terbatas?
Inilah nilai
sebenarnya dari data pendidikan.
Jangan
jadikan anak sebagai angka
Namun ada satu hal
yang harus dijaga. Sistem semacam ini jangan berubah menjadi perlombaan ranking
sekolah atau kabupaten. Jika itu terjadi, sekolah akan mengejar skor, guru
mengajarkan soal, dan siswa dilatih menghadapi tes. Kita kembali ke persoalan
yang sama. Tujuan akhirnya harus tetap: memperbaiki
pembelajaran.
Jika hasil asesmen
menunjukkan kemampuan membaca rendah, maka pertanyaannya bukan siapa yang harus
disalahkan, tetapi bagaimana guru dapat
memperbaiki pembelajaran membaca.
Jika numerasi
rendah, kita mencari model pembelajaran matematika yang lebih baik. Jika kemampuan
sains rendah, kita memperkuat pembelajaran berbasis penyelidikan dan persoalan
nyata. Dengan demikian, asesmen menjadi cermin, bukan palu untuk
menghukum.
Aceh
membutuhkan keberanian untuk mengukur dirinya sendiri
Aceh selama ini
mempunyai banyak alasan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Kita
memiliki sumber daya manusia, perguruan tinggi, guru, sekolah dan lembaga
pemerintah yang dapat bekerja bersama.
Bahkan BPS Aceh
sendiri telah mendorong penguatan literasi statistik di kalangan pelajar
melalui program seperti Pojok Statistik dan kerja sama dengan sekolah serta
Dinas Pendidikan.
Yang dibutuhkan
sekarang adalah menghubungkan berbagai kekuatan tersebut.
Perguruan tinggi
dapat membantu merancang instrumen dan metodologi. Dinas Pendidikan dapat
menyediakan akses sekolah dan menggunakan hasilnya untuk kebijakan. BPS dapat
memperkuat metodologi data dan analisis. Guru dapat membantu memastikan
instrumen sesuai dengan realitas pembelajaran. Pemerintah Aceh dapat
menggunakan hasilnya sebagai dasar intervensi.
Pada akhirnya, Aceh
tidak perlu menunggu OECD untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak-anaknya. PISA telah memberikan kita sebuah filosofi:
pendidikan harus menghasilkan anak yang mampu menggunakan pengetahuannya untuk
memahami dunia dan memecahkan persoalan.
Sekarang
pertanyaannya adalah apakah kita berani membawa filosofi itu ke dalam konteks
Aceh. Mungkin sudah waktunya Aceh memiliki cermin pendidikan sendiri. Bukan untuk mencari siapa yang paling
tinggi. Bukan pula untuk mempermalukan siapa yang paling rendah.
Tetapi agar setiap
beberapa tahun kita dapat melihat dengan jujur: apakah anak-anak Aceh semakin mampu membaca dunia, memahami persoalan,
berpikir dengan data, menggunakan ilmu pengetahuan dan mengambil keputusan
untuk masa depan mereka?
Jika jawabannya
semakin baik, sesungguhnya kita tidak hanya sedang meningkatkan skor sebuah
asesmen. Kita sedang meningkatkan kualitas manusia Aceh.***
(dandibachtiar@usk.ac.id)
Banda Aceh, 10
September 2026
Penulis: Dr. Ir.
Dandi Bachtiar, M. Sc.
Rabu, 02 September 2026
Konferensi Predator, Penyakit Dunia Akademik
Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 2 September 2026
Beberapa tahun
silam, ketika saya menempuh pendidikan pascasarjana di Malaysia, seorang profesor
senior dari Malaysia bercerita di dalam kelas tentang pengalamannya menghadiri
sebuah konferensi internasional di Eropa. Ia berangkat dengan perasaan bangga.
Bagaimana tidak? Undangan yang diterimanya membawa nama konferensi internasional,
diselenggarakan di salah satu kota di Eropa, dengan pembicara dari berbagai
negara. Di atas kertas, semuanya tampak meyakinkan.
Namun, begitu tiba
di lokasi, rasa bangga itu perlahan berubah menjadi keheranan.
Penyelenggaraan
konferensi jauh dari bayangannya tentang forum ilmiah internasional. Peserta
tidak banyak. Beberapa sesi tidak berlangsung sebagaimana tercantum dalam
program. Kualitas presentasi pun tidak seperti yang diharapkan. Ada kesan bahwa
penyelenggara lebih sibuk mengurus administrasi dan pendaftaran daripada
membangun diskusi ilmiah.
Ia dan beberapa
koleganya kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Pengalaman semacam
ini sesungguhnya bukan cerita baru. Konferensi predator atau predatory
conference telah menjadi perhatian komunitas akademik internasional
setidaknya sejak lebih dari satu dekade lalu. Pada awal 2010-an, berbagai
akademisi sudah memperingatkan munculnya penyelenggara konferensi yang
menggunakan kemasan ilmiah untuk menarik peserta dan memperoleh keuntungan,
tetapi tidak menyediakan proses ilmiah yang layak.
Artinya, ketika
sekarang kita ramai membicarakan konferensi abal-abal di Indonesia, jangan
sampai muncul kesan bahwa fenomena ini merupakan penyakit khas akademia
Indonesia. Bukan. Ini adalah penyakit lama dunia akademik. Yang berubah adalah
perhatian kita terhadapnya.
Bukan monopoli negara berkembang
Salah satu hal
menarik dari fenomena konferensi predator adalah bahwa ia tidak mengenal batas
negara. Penelitian tentang konferensi yang dipandang bermasalah menunjukkan
bahwa peserta dan presenter datang dari berbagai belahan dunia.
Sebuah penelitian
yang menganalisis lebih dari 40.000 presenter pada konferensi yang
diselenggarakan oleh dua organisasi yang dikategorikan sebagai penyelenggara
konferensi bermasalah menemukan peserta dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman,
Prancis, Italia, Spanyol, Australia, Kanada, Jepang, dan berbagai negara
lainnya.
Bahkan, sebagian
presenter berafiliasi dengan universitas yang termasuk dalam jajaran
universitas terbaik dunia. Dengan kata lain, akademisi dari negara maju pun
tidak kebal.
Ada kisah seorang
peneliti dari Inggris yang benar-benar menghadiri konferensi di Copenhagen,
Denmark. Setelah tiba di lokasi, ia mendapati konferensi yang dijadwalkan
berlangsung dua hari ternyata hanya berjalan beberapa jam. Pesertanya sangat
sedikit dan sejumlah topik yang dipresentasikan begitu beragam sehingga sulit
melihat komunitas ilmiah yang sesungguhnya di balik acara tersebut. Pengalaman
itu mahal. Ia harus membayar biaya pendaftaran, perjalanan, dan akomodasi untuk
sebuah forum yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
Kisah ini penting
karena menunjukkan bahwa konferensi predator bukan persoalan akademisi dari
negara berkembang yang kurang teliti. Bahkan peneliti dari negara maju dapat
terjebak.
Ketika lokasi menjadi komoditas
Ada ironi lain yang
patut diperhatikan. Dalam penelitian terhadap ribuan konferensi yang
dikategorikan bermasalah, London dan Paris termasuk kota yang sangat sering
digunakan sebagai lokasi. Kota-kota dengan reputasi internasional dan daya
tarik wisata ternyata juga dapat menjadi panggung bagi konferensi yang kualitas
ilmiahnya dipertanyakan.
Di sinilah kita
perlu berhenti sejenak. Mengapa sebuah konferensi di London terasa lebih
bergengsi daripada konferensi yang sama di kota lain? Mengapa label “European
Conference” atau “International Conference” dapat membuat kita memberikan
kepercayaan bahkan sebelum memeriksa siapa penyelenggaranya?
Barangkali karena
dunia akademik masih memiliki hierarki prestise yang kuat. Ada anggapan bahwa
ilmu pengetahuan yang datang dari pusat-pusat akademik tradisional di Eropa
atau Amerika Utara secara otomatis lebih berkualitas. Sebaliknya, kegiatan
ilmiah dari negara berkembang sering kali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan
pengakuan.
Konferensi predator
memahami psikologi ini. Yang dijual bukan hanya tiket konferensi. Yang dijual
adalah pengalaman internasional, sertifikat, jejaring, prestise, dan dalam
kasus tertentu, ilusi bahwa seseorang telah menjadi bagian dari komunitas
ilmiah global.
Karena itu, lokasi
dapat menjadi bagian dari komoditas. London, Paris, Vienna, Rome, Copenhagen,
atau kota Eropa lainnya dapat menjadi daya tarik tersendiri. Padahal, kualitas
ilmiah sebuah konferensi tidak pernah ditentukan oleh alamat hotel tempat
konferensi berlangsung.
Penyakit lama, tetapi terus beradaptasi
Komunitas akademik
internasional sebenarnya sudah lama menyadari persoalan ini. Sejak awal
2010-an, berbagai akademisi telah memperingatkan tentang predatory meetings.
Setelah itu muncul penelitian, panduan, peringatan institusi, dan berbagai
upaya untuk membantu peneliti mengenali konferensi yang bermasalah.
Sejumlah
universitas bahkan harus memperingatkan civitas akademik mereka agar tidak
tertipu oleh konferensi yang menggunakan nama institusi atau konferensi resmi
secara tidak sah. Ini menunjukkan satu hal penting: dunia akademik tidak
menganggap konferensi predator sebagai fenomena yang harus diterima sebagai
bagian normal dari kehidupan ilmiah.
Sebaliknya, ia
berusaha membangun semacam imunitas
akademik.
Caranya bukan hanya
dengan membuat daftar hitam. Peneliti didorong untuk memeriksa siapa
penyelenggaranya, siapa anggota komite ilmiahnya, bagaimana proses peer
review dilakukan, siapa pembicaranya, di mana prosiding diterbitkan,
bagaimana rekam jejak konferensi sebelumnya, dan apakah ada komunitas ilmiah
yang benar-benar berada di belakang acara tersebut.
Jika ditemukan
kejanggalan, responsnya sederhana tetapi penting: jangan hadir, jangan
membayar, jangan mengirim makalah, dan jangan memberikan legitimasi. Dengan
kata lain, konferensi predator harus diisolasi dari ekosistem ilmiah.
Lalu bagaimana dengan kita?
Di sinilah
pemberitaan mengenai maraknya konferensi abal-abal di Indonesia menjadi
relevan. Kita tentu perlu memperingatkan akademisi agar lebih berhati-hati.
Dosen muda yang menerima undangan konferensi internasional tidak boleh hanya
melihat negara tempat acara diselenggarakan, hotelnya, atau daftar pembicara
yang terpampang di situs web.
Namun, kita juga
perlu berhati-hati agar tidak jatuh pada kesimpulan bahwa konferensi predator
adalah masalah khas Indonesia. Tidak demikian. Fenomena ini bersifat global dan
telah berlangsung lama. Karena itu, respons kita juga sebaiknya tidak berhenti
pada pertanyaan: siapa yang salah?
Yang lebih penting
adalah: bagaimana kita membangun sistem
kekebalan akademik?
Akademisi perlu
dibekali kemampuan memeriksa kredibilitas konferensi. Perguruan tinggi perlu
memiliki mekanisme verifikasi sebelum membiayai perjalanan atau mengakui kegiatan
konferensi sebagai bagian dari kinerja akademik. Asosiasi keilmuan dapat
memainkan peran sebagai sumber rujukan bagi konferensi yang legitimate. Dan
yang tidak kalah penting, sistem penilaian kinerja akademik jangan sampai
memberikan insentif sedemikian besar kepada jumlah kegiatan sehingga membuka
pasar bagi penyelenggara konferensi predator.
Kita juga perlu
mengubah cara pandang. Menghadiri konferensi di Eropa bukan dengan sendirinya
menunjukkan kualitas akademik. Memiliki sertifikat konferensi internasional
bukan pula bukti bahwa seseorang telah berkontribusi pada perkembangan ilmu
pengetahuan.
Ukuran sebenarnya
jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: apakah gagasan kita diuji? Apakah
penelitian kita dikritik? Apakah kita mendapatkan masukan yang membuat
penelitian menjadi lebih baik? Apakah dari pertemuan itu lahir kolaborasi,
pengetahuan, atau pertanyaan baru? Jika jawabannya tidak, maka label
“internasional” tidak banyak berarti.
Jangan merasa kita sedang menghadapi penyakit sendiri
Konferensi predator
dapat muncul di mana saja. Ia dapat memanfaatkan nama kota besar, universitas
terkenal, hotel bergengsi, pembicara internasional, bahkan istilah peer
review untuk membangun kepercayaan. Karena itu, kita tidak perlu merasa
rendah diri ketika menemukan bahwa fenomena tersebut juga tumbuh di Indonesia.
Amerika Serikat,
Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan negara-negara
maju lainnya juga pernah berhadapan dengannya. Bahkan akademisi dari
universitas terkemuka mereka pernah menjadi peserta atau korban.
Yang membedakan
bukan negara mana yang pernah memiliki konferensi predator. Yang membedakan
adalah seberapa cepat komunitas
akademiknya mengenali, menolak, dan mengisolasinya.
Ilmu pengetahuan
tidak membutuhkan pagar negara untuk mengenali penipuan. Konferensi predator
bukan penyakit Indonesia. Ia adalah penyakit lama dunia akademik. Tugas kita
bukan berpura-pura bahwa kita kebal.
Tugas kita adalah
membangun imunitas, agar konferensi yang menjual nama besar tetapi mengosongkan
makna ilmiah tidak pernah memperoleh tempat terhormat dalam kehidupan akademik
kita.***
Banda Aceh, 12
Agustus 2026
-
Telah dimuat di media online SagoeTV.com edisi Jumat, 30 Mei 2025 Bagi masyarakat Aceh nama Kohler bukanlah nama asing. Namanya diingat se...
-
Telah dimuat di harian Waspada edisi Kamis 5 Maret 2026 Fenomena lubang raksasa yang terus meluas di Kabupaten Aceh Tengah beberapa waktu te...
-
Telah dimuat di Harian Waspada edisi Rabu, 28 Mei 2025 Kita sedikit terhenyak ketika menyaksikan para dokter, bahkan profesor medis muncul...
