Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 18 November 2026
Dua tahun setelah Pemilu 2024 berlalu,
seharusnya kehidupan politik Indonesia telah bergerak menuju agenda yang lebih
substantif: bekerja, membangun, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kontestasi politik telah selesai. Presiden dan para wakil rakyat telah
memperoleh mandat, pemerintahan telah terbentuk, dan berbagai janji politik
telah disampaikan kepada masyarakat. Kini saatnya mandat tersebut diwujudkan
dalam kebijakan dan kerja nyata.
Namun, apa yang justru menghiasi ruang
publik kita belakangan ini? Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo,
perdebatan mengenai ijazah dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
Raka, hingga isu dugaan penyadapan Presiden yang dikaitkan dengan kelompok di
sekitar Listyo Sigit Prabowo. Perdebatan antarelite berlangsung berhari-hari,
memenuhi pemberitaan media dan percakapan masyarakat. Seolah-olah masa depan
bangsa sedang ditentukan oleh pertarungan kepentingan di antara mereka.
Persoalan hukum dan konstitusional tentu
tidak boleh diabaikan. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui
mekanisme yang transparan dan berkeadilan. Namun, ada pertanyaan yang lebih
mendasar: mengapa energi politik nasional begitu banyak tersedot untuk urusan
elite, sementara persoalan kehidupan rakyat justru semakin kehilangan panggung?
Politik yang Kehilangan Orientasi
Pemilu seharusnya menjadi momentum bagi
rakyat untuk menentukan arah pembangunan dan memilih para pemimpin yang
dipercaya mampu memperbaiki kehidupan mereka. Setelah pemilu selesai, kompetisi
politik semestinya bergeser menjadi kompetisi kinerja. Pemerintah harus sibuk
membuktikan janji, sementara para wakil rakyat harus memastikan bahwa kebijakan
negara benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sayangnya, kita justru masih menyaksikan
percakapan politik yang seolah tidak pernah beranjak dari urusan kekuasaan.
Siapa yang sedang mempertahankan posisi, siapa yang sedang membangun pengaruh,
siapa yang berseberangan, dan siapa yang berpotensi menjadi pesaing dalam
kontestasi berikutnya.
Bahkan, perdebatan mengenai sadap-menyadap
di lingkaran elite kekuasaan memperlihatkan betapa banyak energi politik yang
tersedot ke dalam persoalan internal kekuasaan. Bagi masyarakat, drama semacam
ini semakin memperbesar kejenuhan terhadap politik yang terasa jauh dari
kebutuhan sehari-hari. Rakyat tentu berhak mengetahui kebenaran dan menuntut
pertanggungjawaban. Tetapi mereka juga berhak bertanya: sampai kapan urusan
elite menjadi prioritas pemberitaan dan percakapan nasional?
Sementara itu, pengangguran, daya beli
masyarakat, kemiskinan, ketimpangan pembangunan, persoalan petani dan nelayan,
mahalnya biaya pendidikan, serta kualitas pelayanan kesehatan tetap membutuhkan
perhatian serius. Banyak anak muda membutuhkan pekerjaan, pelaku UMKM
membutuhkan keberpihakan kebijakan, dan masyarakat di berbagai daerah masih
menunggu pembangunan yang lebih merata.
Bukankah persoalan-persoalan inilah yang
semestinya menjadi pusat perhatian pemerintahan?
Rakyat Tidak Boleh Terus Menjadi Penonton
Salah satu kelemahan demokrasi elektoral
kita adalah kecenderungan menempatkan rakyat sebagai aktor utama hanya
menjelang pemilu. Ketika suara dibutuhkan, rakyat didatangi, aspirasinya
didengarkan, dan janji kesejahteraan disampaikan. Namun, setelah kekuasaan
diperoleh, perhatian politik sering kali kembali berputar di sekitar
kepentingan elite dan konsolidasi kekuasaan.
Rakyat akhirnya hanya menjadi penonton dari
pertarungan yang sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan mereka.
Padahal, demokrasi tidak berhenti ketika
surat suara telah dihitung. Justru setelah pemilu, tanggung jawab masyarakat
untuk mengawasi kekuasaan menjadi semakin penting. Rakyat harus memiliki posisi
tawar yang kuat dalam memastikan bahwa pemerintah dan wakil rakyat bekerja
sesuai mandat yang diberikan.
Di sinilah pentingnya membangun mekanisme
demokratis untuk memberikan sanksi kepada politisi yang mengabaikan kepentingan
publik. Sanksi tersebut tidak harus berupa tindakan di luar konstitusi atau
upaya menjatuhkan pemerintahan. Rakyat memiliki instrumen yang sah: pengawasan
publik, kritik terbuka, advokasi kebijakan, pengungkapan kinerja, gerakan
masyarakat sipil, serta penggunaan hak pilih secara rasional dalam pemilu
berikutnya.
Partai politik juga harus ikut
mempertanggungjawabkan kinerja kader-kadernya yang menduduki jabatan publik.
Rekam jejak, realisasi janji, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat
harus menjadi ukuran dalam menilai mereka. Jangan sampai politisi yang gagal
menjalankan mandat justru kembali memperoleh panggung politik hanya karena
kemampuan membangun popularitas dan jaringan kekuasaan.
Dengan demikian, rakyat tidak sekadar
menjadi pemilih lima tahunan, tetapi menjadi pengawas kekuasaan setiap hari.
Saatnya Masyarakat Sipil Mengambil Peran
Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil
harus mengambil peran lebih aktif. Mahasiswa, akademisi, aktivis, organisasi
profesi, media, kelompok masyarakat, dan berbagai elemen yang peduli terhadap
masa depan bangsa perlu membangun agenda bersama untuk mengembalikan orientasi
pemerintahan kepada kepentingan rakyat.
Gerakan tersebut jangan terjebak menjadi
pendukung atau penentang kelompok politik tertentu. Kita membutuhkan gerakan
independen yang mengawasi siapa pun yang sedang berkuasa, sekaligus menawarkan
solusi terhadap persoalan bangsa.
Mahasiswa perlu kembali menjadi kekuatan
intelektual dan moral yang kritis. Akademisi harus berani menyampaikan kajian
dan rekomendasi kebijakan berdasarkan keahlian masing-masing. Media perlu
memberikan ruang lebih besar bagi persoalan publik, bukan hanya mengikuti arus
pertarungan elite. Organisasi masyarakat harus memperkuat advokasi terhadap
kelompok yang selama ini kurang memperoleh perhatian.
Pengawasan terhadap APBN dan APBD, evaluasi
program pemerintah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan
kualitas pelayanan publik harus menjadi agenda yang terus disuarakan.
Kita membutuhkan gerakan masyarakat sipil
yang mampu mengubah pertanyaan publik. Bukan lagi semata-mata siapa yang sedang
berseteru dengan siapa, melainkan apa yang telah dikerjakan pemerintah untuk
rakyat dan sejauh mana janji-janji politik telah diwujudkan.
Pemerintah Harus Kembali Bekerja untuk
Rakyat
Pemerintah tidak boleh menjadikan dinamika
politik sebagai alasan untuk kehilangan fokus. Presiden beserta seluruh jajaran
kabinet memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa agenda pembangunan
berjalan dan janji-janji kampanye diterjemahkan menjadi program yang terukur.
Keberhasilan pemerintahan tidak cukup
dinilai dari stabilitas politik, popularitas, atau kemampuan mempertahankan
dukungan elite. Lebih penting dari itu adalah bagaimana pemerintah menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah,
mengendalikan beban hidup rakyat, serta menyediakan pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas.
Pemerintah juga harus terbuka terhadap
kritik. Kritik masyarakat bukan ancaman terhadap kekuasaan, melainkan bagian
dari mekanisme demokrasi untuk memperbaiki penyelenggaraan negara. Tidak ada
pemerintahan yang boleh merasa terlalu kuat untuk dikritik atau terlalu sibuk
dengan urusan politik internal sehingga melupakan mandat rakyat.
Kita tidak sedang meminta agar politik
dihilangkan dari kehidupan bernegara. Politik tetap penting sebagai instrumen
pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan. Namun, politik harus memiliki
tujuan yang jelas: melayani kepentingan masyarakat, bukan menjadi pekerjaan
tanpa akhir untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan berikutnya.
Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan
demokrasi yang lebih berorientasi pada hasil dan kesejahteraan rakyat. Pemilu
telah berlalu, mandat telah diberikan, dan janji telah disampaikan. Kini
saatnya rakyat menagih pelaksanaannya.
Elite boleh berbeda pandangan,
berkompetisi, bahkan berhadapan dalam persoalan hukum dan politik. Tetapi
jangan sampai pertarungan mereka membuat negara kehilangan arah dan melupakan
tanggung jawab utamanya.
Rakyat tidak
membutuhkan elite yang terus-menerus berebut panggung. Rakyat membutuhkan
pemerintah yang bekerja, wakil rakyat yang bertanggung jawab, dan demokrasi
yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Sebab, republik ini bukan didirikan untuk
menjadi panggung permanen bagi perebutan kekuasaan. Negara ini didirikan untuk
rakyat. Dan sudah saatnya rakyat kembali menjadi pusat dari seluruh agenda
politik Indonesia.***
Banda Aceh, 10 November 2026
