Panggilan Ilmiah di Lubang Raksasa

Telah dimuat di harian Waspada edisi Kamis 5 Maret 2026

Fenomena lubang raksasa yang terus meluas di Kabupaten Aceh Tengah beberapa waktu terakhir menghadirkan kegelisahan yang tidak kecil di tengah masyarakat. Tanah yang selama ini menjadi sandaran hidup rakyat, lahan perkebunan produktif yang ditanami kopi dan komoditas hortikultura, perlahan hilang tersapu longsoran. Retakan tanah memanjang, tebing runtuh, dan cekungan semakin dalam dari hari ke hari. Sebagian infrastruktur sudah terdampak. Ancaman terhadap permukiman warga bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan bayang-bayang yang nyata.

Peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar kejadian alam yang biasa terjadi di wilayah pegunungan. Proses yang berlangsung tampak progresif, seolah-olah bergerak tanpa tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Tanah ambles, massa lereng runtuh, dan ruang kosong semakin menganga. Pertanyaan mendasar pun muncul: apa yang sesungguhnya terjadi di bawah permukaan tanah di kawasan tersebut?

Sebagian pihak menyebut fenomena ini menyerupai sinkhole. Namun sejumlah ahli menjelaskan bahwa mekanismenya kemungkinan berbeda dari sinkhole klasik yang umumnya terjadi di kawasan batuan karst. Di Aceh Tengah, material penyusunnya diduga berupa endapan vulkanik yang relatif rapuh dan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Kombinasi struktur tanah yang lemah, kemiringan lereng, serta peran air permukaan dan air bawah tanah diduga menjadi faktor yang mempercepat proses amblesan dan longsoran progresif tersebut.

Akan tetapi, dugaan tetaplah dugaan. Tanpa penyelidikan ilmiah yang komprehensif, kita hanya bergerak dalam ruang asumsi.

Dampak sosial dan ekonomi dari fenomena ini tidak dapat diremehkan. Lahan perkebunan yang hilang berarti hilangnya pendapatan keluarga. Jalur transportasi yang terputus berarti terganggunya distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Jika pergerakan tanah terus berlanjut dan mendekati kawasan permukiman, risiko terhadap keselamatan jiwa menjadi semakin besar. Dalam konteks seperti ini, penanganan tidak cukup hanya bersifat administratif atau reaktif. Ia memerlukan fondasi pengetahuan yang kuat.

Di sinilah peran akademisi dan peneliti menjadi sangat strategis.

Aceh memiliki perguruan tinggi dengan sumber daya manusia di bidang teknik geologi, teknik sipil, kebumian, dan disiplin terkait lainnya. Fenomena ini merupakan objek kajian nyata yang menuntut kehadiran ilmu pengetahuan. Dibutuhkan pemetaan geologi detail, survei geofisika bawah permukaan, analisis sifat mekanik tanah dan batuan, kajian hidrologi, serta pemodelan stabilitas lereng berbasis data empiris. Semua itu bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memahami dan memitigasi risiko.

Langkah paling awal yang harus dilakukan adalah identifikasi menyeluruh terhadap penyebab utama longsoran raksasa tersebut. Apakah terdapat rongga bawah tanah yang terbentuk akibat erosi internal? Apakah aliran air bawah permukaan membentuk saluran-saluran yang melemahkan struktur tanah? Apakah terdapat zona rekahan atau patahan yang mempercepat pergerakan massa tanah? Ataukah kombinasi dari berbagai faktor tersebut?

Tanpa jawaban yang jelas, setiap intervensi teknis berisiko tidak tepat sasaran. Bahkan bisa memperburuk keadaan.

Namun lebih dari sekadar kewajiban moral untuk membantu masyarakat, fenomena ini sesungguhnya menyimpan peluang besar bagi dunia akademik di Aceh. Ia adalah pintu masuk menuju penelitian berskala signifikan yang berbasis pada persoalan lokal. Sering kali kita berbicara tentang pentingnya riset yang relevan dengan kebutuhan daerah. Kini, sebuah kasus nyata hadir di hadapan kita.

Jika ditangani dengan serius, penelitian tentang fenomena ini tidak hanya akan menghasilkan solusi teknis bagi masyarakat terdampak, tetapi juga dapat melahirkan publikasi ilmiah, model mitigasi, bahkan pengembangan teori baru dalam kajian pergerakan tanah di material vulkanik tropis. Pengetahuan yang dihasilkan dari tanah Aceh dapat memberi kontribusi pada literatur geoteknik dan geologi internasional.

Negara melalui berbagai kebijakan pendidikan tinggi mendorong perguruan tinggi menjadi institusi yang berdampak. Dampak tersebut tidak hanya diukur dari jumlah artikel yang terindeks, tetapi juga dari sejauh mana kehadiran akademisi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fenomena lubang raksasa ini adalah kesempatan nyata untuk menunjukkan bahwa kampus bukan menara gading yang jauh dari kehidupan rakyat, melainkan mitra yang hadir dalam penyelesaian masalah konkret.

Kolaborasi ilmiah menjadi kunci. Akademisi lokal dapat menjalin kerja sama dengan Badan Geologi, kementerian teknis, serta lembaga penelitian nasional. Tidak tertutup kemungkinan pula membuka jejaring dengan peneliti mancanegara yang memiliki pengalaman dalam studi longsoran progresif atau fenomena amblesan tanah. Kolaborasi semacam ini bukan hanya memperkaya pendekatan metodologis, tetapi juga mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi mitigasi.

Bagi mahasiswa, fenomena ini adalah laboratorium fisik yang sangat nyata. Di luar ruang kuliah dan buku teks, terdapat persoalan lapangan yang kompleks, dinamis, dan multidimensional. Mahasiswa teknik geologi, teknik sipil, bahkan ilmu lingkungan dan perencanaan wilayah dapat terlibat dalam pengumpulan data, pengukuran lapangan, analisis laboratorium, hingga penyusunan rekomendasi teknis. Keterlibatan seperti ini tidak hanya memperkuat kompetensi akademik mereka, tetapi juga membentuk kepekaan sosial dan tanggung jawab profesional.

Generasi muda akademisi memiliki energi, idealisme, dan semangat eksplorasi yang besar. Fenomena di Aceh Tengah ini menanti sentuhan ilmiah mereka. Ia menanti pikiran kritis, ketelitian pengukuran, serta keberanian untuk merumuskan solusi. Dari sinilah kontribusi nyata dunia kampus dapat terlihat secara langsung oleh masyarakat.

Tentu saja, ada pertanyaan yang mungkin muncul: apakah fenomena ini sebaiknya dibiarkan bergerak secara alami hingga mencapai keseimbangan sendiri? Ataukah diperlukan intervensi teknik tertentu untuk mengendalikan atau memperlambat pergerakannya? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat ditentukan oleh opini semata. Ia harus lahir dari hasil kajian yang mendalam, berbasis data dan analisis yang teruji.

Yang jelas, membiarkan tanpa pemahaman bukanlah pilihan bijak. Setidaknya, pemetaan risiko harus segera dilakukan agar masyarakat sekitar memperoleh kepastian mengenai tingkat ancaman yang mereka hadapi. Informasi yang jelas dan transparan akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan relokasi, pengamanan infrastruktur, maupun strategi jangka panjang.

Lubang raksasa di Aceh Tengah bukan sekadar fenomena geologi. Ia adalah ujian bagi kepedulian kita terhadap ruang hidup rakyat. Ia juga merupakan panggilan bagi dunia akademik untuk menunjukkan relevansinya. Di tengah berbagai wacana tentang hilirisasi riset dan penguatan inovasi, inilah momentum untuk menghadirkan ilmu yang berakar pada kebutuhan masyarakat sendiri.

Aceh memiliki sumber daya intelektual yang tidak sedikit. Kini saatnya potensi tersebut terhubung dengan persoalan nyata di lapangan. Jika penelitian dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kolaboratif, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk mitigasi risiko yang lebih baik, kebijakan yang lebih tepat, dan rasa aman yang lebih terjaga.

Fenomena ini menyimpan misteri geologi yang perlu diungkap. Namun di balik misteri itu, terdapat kesempatan besar untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan mampu memberi arah, memberi solusi, dan memberi harapan.

Semoga para akademisi, peneliti, dan mahasiswa di Aceh melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai kejadian alam yang mengkhawatirkan, tetapi juga sebagai peluang pengabdian dan kontribusi nyata. Dari tanah yang retak dan longsor itu, semoga lahir kolaborasi, riset bermakna, dan langkah-langkah konkret demi kemaslahatan masyarakat.***

Banda Aceh, 28 Februari 2026

Selamat Datang Rektor Baru USK

Telah dimuat di harian Waspada edisi Selasa, 24 Februari 2026

Pemilihan rektor Universitas Syiah Kuala (USK) pada 2 Februari 2026 telah usai. Dan hasilnya Profesor Mirza Tabrani muncul sebagai rektor baru. Dan jika tak ada aral melintang Maret nanti, kepemimpinan baru beliau resmi dimulai. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar pergantian periode lima tahunan. Tetapi bagi kami yang hidup dan tumbuh di dalamnya, ini adalah momen menentukan arah masa depan salahsatu kampus kebanggaan Aceh.

Selamat kepada rektor baru. Sebuah ucapan tulus dari saya selain tidak saja sebagai bagian dari sivitas akademika di USK, namun juga sebagai warga Aceh yang mencintai USK. Karena kita semua menaruh harapan yang besar, ke mana USK ini akan dibawa.

PTN-BH: Status yang Harus Dimaknai dengan Benar

USK hari ini menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Status ini adalah capaian penting, buah dari proses panjang dan perjuangan kepemimpinan sebelumnya. Tetapi kita harus jujur pada diri sendiri: PTN-BH bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat.

Alat untuk memperkuat kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Alat untuk membangun tata kelola keuangan yang modern dan profesional. Alat untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara berkeadilan.

Jika PTN-BH hanya dimaknai sebagai fleksibilitas keuangan semata, maka kita sedang menyempitkan maknanya. Otonomi bukan untuk mengejar angka-angka, tetapi untuk memperkuat kualitas akademik.

Rektor baru harus memastikan bahwa Tri Dharma tetap menjadi kompas utama. Pendidikan harus semakin bermutu, bukan semakin transaksional. Penelitian harus semakin relevan dan berdampak, bukan sekadar mengejar indeks. Pengabdian kepada masyarakat harus menyentuh realitas Aceh secara nyata.

Universitas global terbaik pun berdiri di atas fondasi yang sama. Lihatlah bagaimana Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia dan yang lain membangun reputasinya. Mereka tidak hanya mengandalkan bangunan megah, tetapi konsistensi kualitas akademik dan tata kelola yang kuat. USK harus belajar, walau tidak perlu meniru secara membabi buta.

Tata Kelola: Membangun Sistem, Bukan Sekadar Kebijakan

Transisi ke PTN-BH menuntut kemampuan manajerial yang berbeda. Otonomi keuangan berarti tanggung jawab besar. Perencanaan jangka panjang harus matang. Diversifikasi pendapatan harus cerdas. Transparansi dan akuntabilitas tidak boleh sekedar menjadi jargon. Yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan periodik, melainkan sistem yang kokoh.

Jika sistem kuat, pergantian rektor tidak akan mengguncang stabilitas. Jika sistem lemah, maka setiap periode akan dimulai dari nol. Rektor baru memiliki peluang membangun arsitektur tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kesejahteraan sivitas akademika memang harapan yang sah. Tetapi jalan menuju kesejahteraan tidak boleh memeras ruh akademik. Dosen bukan tenaga pemasaran. Universitas bukan korporasi murni. Prof Mirza dalam pemaparan visi dan misinya sempat mengemukakan idenya untuk fokus pada memperbaiki tata kelola sistem keuangan. Dengan latar belakang pengalaman beliau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita percaya beliau akan mampu mewujudkan ide-idenya tersebut.

Kesejahteraan hanya akan berkelanjutan jika dibangun di atas ekosistem akademik yang sehat: beban kerja rasional, remunerasi adil dan transparan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Universitas unggul adalah universitas yang membebaskan dosennya berpikir dan berkarya.

USK dan Identitas Globalnya

Di tengah ambisi internasionalisasi, USK perlu bertanya: apa identitas unik kita?

Aceh memiliki kekhasan luar biasa: pengalaman bencana dan rekonstruksi, isu pesisir dan kelautan, energi dan lingkungan, pertanian tropis, dinamika sosial-budaya dan keislaman yang moderat. Ini adalah modal akademik.

USK tidak harus menjadi kampus tiruan dari Jakarta atau luar negeri. Keunggulan global justru lahir dari kekuatan lokal yang otentik. Menjadi dikenal dunia bukan berarti kehilangan jati diri. Sebaliknya, identitas yang kuatlah yang membuat universitas diperhitungkan.

Namun, izinkan saya menyentuh satu hal yang sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya sangat mendasar: wajah fisik dan jiwa kawasan Kopelma Darussalam.

Kampus yang Terasa Mengecil

Secara fisik, USK berkembang pesat. Gedung-gedung baru berdiri megah. Fasilitas bertambah. Secara kasat mata, ini kemajuan. Tetapi ada perasaan yang diam-diam muncul: kampus yang dulu terasa sangat luas kini terasa semakin sempit.

Dulu, berjalan di Kopelma Darussalam memberi kesan lapang. Pepohonan tua menaungi jalan. Jarak antarbangunan memberi ruang bagi cahaya dan angin. Sekarang, pembangunan yang masif membuat banyak sudut terasa padat. Ruang terbuka menyusut. Parkir semakin sesak. Bangunan berdiri berdekatan. Kita tentu tidak anti pembangunan. Tetapi pembangunan tanpa visi tata ruang jangka panjang dapat menggerus karakter kawasan.

Bandingkan dengan kampus-kampus besar di Malaysia. Gedung mereka modern, tetapi ruang terbuka tetap terjaga. Lanskap direncanakan sebagai bagian dari identitas, bukan sisa dari proyek. USK perlu menata ulang masterplan kawasan Kopelma Darussalam. Kampus bukan hanya kumpulan gedung, tetapi ekosistem ruang hidup.

Kebersihan: Cermin Budaya Akademik

Isu kebersihan mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di situlah budaya terlihat. Masih sering kita jumpai sampah plastik berserakan setelah kegiatan mahasiswa. Drainase kurang terawat. Sudut-sudut tertentu terlihat kumuh. Padahal USK adalah etalase intelektual Aceh.

Kampus bersih bukan sekadar indah dipandang. Ia mencerminkan disiplin, rasa memiliki, dan penghargaan terhadap ruang publik.

Rektor baru perlu menjadikan kebersihan sebagai gerakan kolektif, bukan sekadar program seremonial. Melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai satu komunitas yang menjaga rumah bersama. Kampus yang bersih akan menaikkan wibawa tanpa perlu banyak pidato.

Rumah Dosen: Warisan yang Terlupakan

Ada satu kawasan yang menurut saya menyimpan potensi besar: rumah-rumah dosen lama di Kopelma Darussalam.

Bangunan-bangunan itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah saksi sejarah perjalanan USK. Di sanalah dulu gagasan-gagasan besar lahir. Di ruang-ruangnya mungkin pernah dirumuskan arah pembangunan Aceh.

Alih-alih dibiarkan menua tanpa arah, kawasan ini seharusnya ditata ulang dengan visi kebudayaan. Direvitalisasi dengan menjaga arsitektur aslinya. Dijadikan ikon sejarah kampus.

Bayangkan jika salah satu rumah dijadikan Museum Sejarah USK. Di dalamnya terpajang dokumentasi masa awal berdiri, masa konflik, masa tsunami, hingga fase rekonstruksi dan transformasi PTN-BH.

Mahasiswa baru tidak hanya menerima kartu mahasiswa, tetapi juga diperkenalkan pada sejarah rumah intelektualnya. Kampus besar bukan hanya dibangun oleh beton, tetapi oleh memori kolektif.

Legacy yang Lebih dari Sekadar Gedung

Rektor datang dan pergi. Lima tahun berlalu cepat. Tetapi jejak kebijakan akan tinggal lama.

Legacy tidak selalu berbentuk gedung tinggi. Ia bisa berupa sistem tata kelola yang kuat. Bisa berupa budaya akademik yang hidup. Bisa berupa kampus yang bersih, hijau, tertata. Bisa berupa kawasan rumah dosen yang menjadi museum sejarah. USK adalah jantong hate rakyat Aceh. Ia bukan sekadar institusi, tetapi simbol kemajuan daerah ini.

Kami para dosen ingin bekerja dalam suasana yang inspiratif. Mahasiswa ingin belajar dalam lingkungan yang membanggakan. Masyarakat Aceh ingin melihat USK berdiri sebagai universitas yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Rektor baru memiliki kesempatan emas: menata sistem sekaligus merawat jiwa Kopelma Darussalam. Karena pada akhirnya, universitas yang besar bukanlah yang paling tinggi gedungnya, tetapi yang paling kuat identitas dan martabatnya.***

Banda Aceh, 15 Februari 2026

Penentuan Hilal yang Efisien dan Efektif

 

Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi Senin, 23 Februari 2026

Setiap menjelang Ramadan, dan juga Syawal, bangsa ini hampir selalu memasuki fase yang sama: menunggu pengumuman resmi awal bulan hijriah. Media ramai, masyarakat berspekulasi, dan sidang isbat berlangsung hingga malam. Padahal, secara astronomi, posisi bulan sudah dapat dihitung dengan sangat presisi jauh hari sebelumnya. Yang kemudian menjadi persoalan bukan lagi sainsnya, melainkan mekanisme dan tata kelolanya.

Sudah saatnya Indonesia memiliki sistem penentuan hilal yang lebih sederhana, efisien, dan tetap mampu diterima semua pihak. Negara perlu hadir dengan mekanisme yang tegas, ilmiah, dan tidak berlarut-larut, namun tetap memberi ruang bagi perbedaan tanpa pendekatan represif.

Astronomi Sudah Sangat Presisi

Ilmu falak modern mampu menghitung waktu ijtimak, tinggi bulan, elongasi, bahkan probabilitas visibilitas hilal dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Perhitungan orbit bulan hari ini jauh lebih presisi dibandingkan beberapa dekade lalu. Kita bisa memprediksi gerhana hingga ratusan tahun ke depan. Maka sebenarnya, secara ilmiah, tidak ada lagi ruang ketidakpastian besar dalam menentukan apakah bulan sudah berada di atas ufuk atau belum saat matahari terbenam.

Karena itu, perdebatan tahunan bukanlah soal benar atau salah secara astronomi, melainkan soal kriteria dan pendekatan fikih. Di Indonesia, pendekatan rukyat lebih dominan di kalangan tradisional seperti Nahdlatul Ulama, sementara hisab wujudul hilal digunakan oleh Muhammadiyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengadopsi pendekatan imkanur rukyat yang kini merujuk pada kesepakatan regional MABIMS.

Perbedaan ini sah secara tradisi keilmuan Islam. Namun dalam konteks negara modern, pertanyaannya adalah: bagaimana tata kelola yang paling efisien tanpa mengorbankan prinsip?

Mengapa Terasa Berlarut-larut?

Sidang isbat yang berlangsung hingga malam hari seolah memberi kesan bahwa keputusan baru bisa diambil setelah diskusi panjang dan laporan rukyat masuk dari berbagai daerah. Padahal, data astronomi sudah tersedia sejak jauh hari. Jika secara hisab diketahui bahwa tinggi bulan masih di bawah kriteria minimum, secara ilmiah peluang terlihat hampir nol. Sebaliknya, jika sudah jauh di atas kriteria, probabilitas terlihat sangat besar.

Mekanisme yang terlalu dramatik ini secara psikologis menciptakan kesan bahwa negara masih “menunggu kepastian”. Padahal kepastian ilmiah sudah ada.

Kita tentu menghargai tradisi musyawarah. Namun musyawarah tidak harus berarti prosedur yang panjang dan repetitif setiap tahun. Negara modern bekerja dengan sistem yang stabil dan prediktif, bukan keputusan mendadak yang terasa insidental.

Prinsip Sederhana yang Bisa Diterapkan

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan fondasi reformasi sistem penentuan hilal nasional.

Pertama, tetapkan kriteria nasional jangka panjang yang tidak berubah-ubah.
Kriteria visibilitas hilal harus disepakati untuk periode panjang, misalnya 25–50 tahun. Setelah ditetapkan, pemerintah cukup menjalankan kalender berdasarkan kriteria tersebut tanpa perlu diskusi ulang setiap tahun. Stabilitas ini penting untuk membangun kepercayaan publik.

Kedua, pisahkan data ilmiah dan forum simbolik.
Data astronomi bersifat objektif. Penetapannya bisa dilakukan jauh hari sebelumnya oleh tim astronom independen yang profesional. Sementara itu, forum keagamaan dapat berfungsi sebagai ruang edukasi dan sosialisasi, bukan sebagai arena penentuan ulang yang bersifat politis.

Ketiga, sederhanakan pengumuman resmi.
Tidak perlu lagi sidang isbat yang berlangsung hingga malam hari dan menunggu laporan satu per satu. Pemerintah dapat menjadwalkan pengumuman pada waktu tetap dengan dasar perhitungan yang telah diumumkan sebelumnya secara transparan.

Dengan sistem seperti ini, negara tetap memiliki otoritas resmi, tetapi prosesnya menjadi efisien dan tidak menimbulkan kegamangan publik.

Ruang Perbedaan Tanpa Represi

Namun, penting ditegaskan bahwa penyederhanaan sistem tidak berarti pemaksaan keseragaman mutlak. Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jika ada kelompok yang memilih mengikuti metode berbeda, hal itu tidak perlu diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Negara cukup menetapkan satu kalender resmi untuk kepentingan administrasi publik: libur nasional, sekolah, layanan publik, dan aktivitas kenegaraan. Di luar itu, masyarakat yang memiliki keyakinan metodologis berbeda tetap diberi ruang tanpa tekanan.

Pendekatan non-represif justru akan memperkuat legitimasi pemerintah. Sebab legitimasi bukan lahir dari pemaksaan, melainkan dari konsistensi dan transparansi.

Kalender Hijriah Nasional yang Prediktif

Bayangkan jika Indonesia memiliki kalender hijriah nasional yang sudah dipublikasikan untuk 10–20 tahun ke depan berdasarkan kriteria tetap. Dunia pendidikan, industri, dan masyarakat dapat merencanakan kegiatan jauh hari. Tidak ada lagi spekulasi tahunan.

Hal ini bukan hal mustahil. Secara teknis, perhitungan sudah tersedia. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik dan kesepakatan kelembagaan.

Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi pelopor integrasi kalender hijriah regional Asia Tenggara jika sistemnya stabil dan kredibel. Selama ini, perbedaan justru sering membuat kita terlihat belum matang dalam tata kelola isu yang sebenarnya dapat diselesaikan secara teknokratis.

Edukasi Publik sebagai Kunci

Reformasi sistem harus dibarengi edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa hisab modern bukan sekadar “teori”, melainkan hasil observasi dan matematika yang sangat akurat. Sebaliknya, rukyat bukan praktik kuno, melainkan bagian dari tradisi ilmiah yang historis.

Jika publik memahami bahwa keduanya sebenarnya tidak bertentangan secara prinsip, resistensi akan berkurang. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi visualisasi, siaran langsung pemantauan hilal, dan publikasi data terbuka untuk meningkatkan literasi astronomi masyarakat.

Transparansi akan mengurangi kecurigaan.

Negara Hadir dengan Otoritas Ilmiah

Dalam negara modern, otoritas keagamaan dan otoritas administratif perlu berjalan selaras, bukan saling bersaing. Pemerintah sebaiknya membangun tim astronomi nasional yang benar-benar independen, terdiri dari akademisi dan praktisi observatorium, yang bekerja berdasarkan standar ilmiah internasional.

Keputusan akhir tetap diumumkan pemerintah, tetapi berbasis laporan ilmiah yang terstandar. Dengan demikian, sidang isbat tidak lagi menjadi arena perdebatan, melainkan sekadar forum formalitas pengesahan.

Langkah ini akan membuat proses lebih profesional dan tidak bergantung pada dinamika psikologis tahunan.

Efisiensi Bukan Menghilangkan Nilai Spiritual

Ada kekhawatiran bahwa penyederhanaan sistem akan menghilangkan nilai spiritual penantian hilal. Padahal, spiritualitas tidak bergantung pada panjangnya prosedur administratif. Umat tetap bisa menyambut Ramadan dengan khidmat tanpa harus menunggu drama pengumuman hingga larut malam.

Justru kepastian yang lebih cepat memungkinkan umat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Menuju Kedewasaan Kolektif

Pada akhirnya, penentuan hilal bukan hanya persoalan astronomi atau fikih. Ia adalah cermin kedewasaan kolektif kita dalam mengelola perbedaan. Negara perlu tegas dalam sistem, tetapi lembut dalam menyikapi keberagaman. Masyarakat perlu kritis, tetapi tidak reaktif.

Sistem yang efisien dan efektif bukan berarti menghapus diskusi. Ia hanya memindahkan diskusi ke ruang yang lebih konstruktif dan tidak berulang setiap tahun. Jika kriteria sudah disepakati jangka panjang, maka energi bangsa dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih substansial.

Indonesia memiliki sumber daya ilmiah, pengalaman kelembagaan, dan tradisi musyawarah yang kuat. Tidak ada alasan untuk terus terjebak dalam mekanisme yang terasa berlarut-larut.

Sudah saatnya kita beranjak dari “menunggu keputusan” menuju “mengelola sistem”. Pemerintah menetapkan kalender secara tegas dan transparan. Masyarakat yang berbeda pandangan tetap dihormati. Tanpa represi, tanpa kegaduhan.

Penentuan hilal seharusnya menjadi simbol keteraturan dan kemajuan, bukan perdebatan tahunan yang melelahkan. Dengan keberanian mereformasi mekanisme, Indonesia dapat menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan bersama dalam sistem yang sederhana, efisien, dan diterima semua pihak.***

Banda Aceh, 18 Februari 2026

Uang Yang Diam Mengendap Tak Memberi Kehidupan

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Jumat, 20 Februari 2026

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengguncang ruang diskusi publik. Ia menyoroti banyaknya dana pemerintah daerah yang menumpuk di rekening Bank Indonesia. Uang yang seharusnya sudah dianggarkan untuk rakyat, tetapi belum juga mengalir ke lapangan. “Uang itu harus segera beredar, bukan mengendap,” begitu pesan Purbaya. Sebab, ekonomi tidak akan hidup jika uang hanya tidur di kas daerah, aman namun tak memberi kehidupan.

 

Pernyataan ini, bila ditilik lebih dalam, sesungguhnya sejalan dengan pandangan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya perputaran harta (dawran al-mal). Dalam Islam, uang yang berhenti mengalir dianggap kehilangan keberkahannya. Prinsip ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga fungsional: harta yang berputar menumbuhkan manfaat, sementara harta yang ditimbun hanya menimbulkan stagnasi sosial.

 

Masjid Jogokaryan dan prinsip saldo nol

 

Lihatlah bagaimana Masjid Jogokaryan di Yogyakarta mempraktikkan filosofi ini. Masjid yang terkenal sebagai pelopor gerakan ekonomi umat tersebut menerapkan kebijakan “saldo kas nol”. Artinya, setiap dana yang masuk dari jamaah tidak disimpan lama-lama di rekening masjid, tetapi segera disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kegiatan keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi warga sekitar.

 

Hasilnya luar biasa: masjid itu tidak pernah kekurangan dana, karena kepercayaan umat semakin besar ketika mereka melihat uang yang mereka titipkan benar-benar mengalir dan bekerja untuk kebaikan bersama. Prinsip ini sederhana tetapi dalam: uang yang mengalir menumbuhkan kepercayaan, sedangkan uang yang diam menumbuhkan kecurigaan.

 

Zakat sebagai mekanisme sirkulasi kekayaan

 

Konsep zakat dalam Islam juga memperlihatkan pandangan yang sama. Zakat diwajibkan setelah harta mencapai batas tertentu (nisab) dan tersimpan selama satu tahun penuh (haul). Ini artinya, Islam memberi waktu kepada harta untuk berputar dan digunakan secara produktif. Namun jika harta itu hanya disimpan tanpa manfaat, maka zakat menjadi semacam hukuman sosial atau denda atas harta yang terlalu lama diam.

 

Zakat bukan sekadar ibadah, melainkan juga instrumen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Tujuannya menjaga agar kekayaan tidak menumpuk di segelintir tangan, melainkan terus berputar di tengah masyarakat. Dengan begitu, keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi bisa terjaga.

 

Larangan menimbun harta (kanz)

 

Al-Qur’an secara tegas menolak perilaku menimbun harta. Dalam Surah At-Taubah ayat 34–35, Allah mengecam mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, dan mengancam mereka dengan azab pedih di hari kiamat. Pesan ini sangat jelas: harta yang disimpan tanpa kemanfaatan adalah beban sosial dan spiritual.

 

Dalam konteks ekonomi modern, menimbun harta bisa berarti menahan aliran dana publik baik di kas pemerintah, BUMN, atau lembaga keagamaan, hingga tidak segera memberi dampak produktif bagi masyarakat. Padahal, di luar sana, banyak usaha kecil, petani, dan pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk bertahan dan tumbuh.

 

Ekonomi yang hidup adalah ekonomi yang berputar

 

Ketika uang berputar, lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat, dan pajak bertambah. Semua ini berujung pada kesejahteraan bersama. Namun ketika uang hanya disimpan atas nama kehati-hatian birokratis, ekonomi daerah kehilangan darahnya. Prinsip ini sudah lama disadari oleh para ulama dan ekonom Islam: harta harus terus bergerak agar membawa keberkahan.

 

Islam mengajarkan keseimbangan antara menjaga dan menyalurkan harta. Menyimpan secukupnya untuk kebutuhan dasar diperbolehkan, tetapi menimbunnya hingga tak memberi manfaat bagi orang lain adalah bentuk ketidakadilan. Di sinilah letak relevansi pesan Purbaya: uang publik bukan untuk dipajang di rekening, tetapi untuk dikerjakan bagi kemaslahatan rakyat.

 

Membangun keberanian birokrasi

 

Sering kali, alasan utama dana daerah mengendap di bank adalah ketakutan akan kesalahan administrasi dan audit. Para pejabat daerah lebih memilih aman daripada bergerak. Namun inilah titik yang perlu dibenahi. Sistem harus memberi ruang bagi keberanian mengelola dana publik secara cepat dan tepat, tanpa harus takut disalahkan selama tujuannya jelas dan manfaatnya nyata.

 

Keberanian ini adalah wujud tanggung jawab moral: bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi angka dingin dalam laporan keuangan. Dalam Islam, ini disebut amanah, kepercayaan yang harus dijaga dan diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar formalitas birokrasi.

 

Uang yang hidup, masyarakat yang berkah

 

Akhirnya, baik Islam maupun ekonomi modern sama-sama sepakat bahwa uang harus hidup. Uang yang berputar menciptakan nilai, pekerjaan, dan keadilan. Sementara uang yang diam, meskipun aman, tak memberi kehidupan.

 

Jika pemerintah daerah benar-benar ingin membangun ekonomi yang berkeadilan, maka prinsipnya jelas: jangan biarkan uang tidur terlalu lama. Karena seperti halnya saldo masjid yang seharusnya nol, uang publik pun harus mengalir agar membawa berkah bagi semua.***

 

Banda Aceh, 22 Oktober 2025

Revisi Pilkada & Hak Rakyat

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Selasa, 3 Februari 2026

Tiada angin tiada hujan, tiba-tiba pemerintah di awal tahun 2026 ini membangkitkan isu revisi UU Pilkada. Tidak tanggung-tanggung, arahnya adalah mengubah sistem pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan melalui perwakilan atau DPRD. Alasan utama yang mendasari pemikiran perubahan adalah pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi, setelah bertahun-tahun pemberlakuan pilkada langsung pasca reformasi.

Tulisan Djohermansyah Djohan berjudul “Harga Pilkada Mahal” (Kompas, 2 Januari 2026) patut diapresiasi karena jujur mengakui satu problem mendasar demokrasi lokal kita: Pilkada telah menjadi proses yang sangat mahal. Biaya tinggi itu bukan hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga mendorong praktik politik transaksional yang pada akhirnya merusak kualitas kepemimpinan daerah. Dalam tulisannya, Djohermansyah menyarankan perlunya revisi total terhadap aturan Pilkada, meski belum merinci arah revisi tersebut.

Di titik inilah diskusi publik perlu dilanjutkan. Revisi aturan Pilkada memang mendesak, tetapi arah revisinya menjadi krusial. Jangan sampai solusi atas mahalnya biaya Pilkada justru mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Mengubah mekanisme Pilkada menjadi dipilih DPRD, misalnya, mungkin tampak efisien secara anggaran, tetapi berisiko mahal secara demokrasi.

Tulisan ini hendak melengkapi gagasan Djohermansyah dengan menawarkan langkah-langkah konkret: bagaimana Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dengan biaya yang jauh lebih rendah dan lebih rasional.

Yang Mahal Bukan Memilih, Tapi Cara Berpolitik

Perlu ditegaskan sejak awal: mahalnya Pilkada bukan terletak pada proses pemungutan suara itu sendiri. Anggaran KPU untuk logistik, TPS, dan penyelenggara sebenarnya relatif stabil dan terukur. Yang membuat Pilkada membengkak adalah biaya kampanye dan biaya politik informal, dari baliho masif, iklan berbayar, mobilisasi massa, hingga praktik politik uang.

Dengan kata lain, problemnya bukan pada prinsip pemilihan langsung, melainkan pada desain regulasi kampanye yang longgar dan penegakan hukum yang lemah. Jika ini yang diperbaiki, biaya Pilkada dapat ditekan tanpa harus menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Kampanye Harus Dikuasai Negara, Bukan Modal

Langkah pertama yang perlu dipertimbangkan dalam revisi aturan Pilkada adalah mengubah model kampanye dari berbasis modal menjadi berbasis negara. Negara, melalui KPU perlu mengambil alih hampir seluruh ruang kampanye.

Kampanye dapat dibatasi hanya pada: (1) debat publik resmi yang disiarkan televisi, radio, dan kanal digital; (2) penyampaian visi-misi melalui platform yang difasilitasi KPU; (3) pertemuan terbatas di ruang publik resmi tanpa atribut berlebihan.

Sebaliknya, iklan politik berbayar di media massa dan media sosial perlu dilarang total. Baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye komersial harus dihapuskan. Dengan cara ini, kompetisi tidak lagi ditentukan oleh tebalnya dompet, melainkan oleh kualitas gagasan.

Dana Kampanye Tunggal dan Setara

Revisi aturan Pilkada juga perlu berani menyentuh sumber utama biaya politik: pendanaan kampanye. Selama kandidat masih bergantung pada donatur besar atau mahar partai, biaya Pilkada akan selalu tinggi, dan kepala daerah terpilih akan terus berada dalam lingkaran balas jasa politik.

Solusinya adalah dana kampanye tunggal dari negara. Setiap pasangan calon memperoleh jumlah dana yang sama, disalurkan dan diaudit langsung oleh KPU. Sumber dana lain, baik dari individu, korporasi, maupun partai harus dilarang keras.

Pendekatan ini mungkin terdengar radikal, tetapi secara ekonomi justru lebih murah dalam jangka panjang. Negara mengeluarkan biaya terbatas di depan, tetapi menghemat biaya sosial dan fiskal akibat korupsi dan kebijakan rente selama lima tahun pemerintahan daerah.

Digitalisasi untuk Efisiensi, Bukan Sekadar Gaya

Biaya Pilkada juga dapat ditekan melalui digitalisasi yang tepat sasaran. Kampanye digital seharusnya difokuskan pada platform resmi, bukan iklan algoritmik berbayar yang mahal dan rawan manipulasi. Konten kampanye dapat diarsipkan secara terbuka sehingga publik dan pengawas dapat mengaudit narasi dan janji politik kandidat.

Ke depan, pemungutan suara elektronik (e-voting) dapat diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah perkotaan dan wilayah dengan kesiapan infrastruktur. Pendekatan hibrida, digital dan manual, akan menurunkan biaya logistik tanpa mengorbankan inklusivitas.

Serentak Nasional dan Struktur yang Dipangkas

Pilkada serentak nasional juga perlu dipertegas sebagai instrumen efisiensi. Satu hari pemilihan, satu rantai logistik, dan struktur penyelenggara yang ramping akan memangkas biaya besar. Banyak pemborosan selama ini justru berasal dari struktur ad hoc yang tumpang tindih dan tidak efisien.

Penegakan Hukum: Kunci yang Sering Diabaikan

Semahal apa pun regulasi dirancang, tanpa penegakan hukum yang tegas, biaya politik akan tetap tinggi. Politik uang, kampanye ilegal, dan pelanggaran dana kampanye harus berujung pada sanksi nyata, termasuk diskualifikasi. Selama pelanggaran hanya berakhir pada denda administratif, kandidat akan selalu memasukkan biaya pelanggaran sebagai “ongkos politik”.

Memilih DPRD Bukan Solusi Jangka Panjang

Mengalihkan Pilkada ke DPRD mungkin tampak sebagai jalan pintas, tetapi sesungguhnya hanya memindahkan biaya dari ruang publik ke ruang tertutup. Transaksi politik tidak hilang, hanya berubah bentuk. Kepala daerah yang lahir dari proses elite juga berisiko kehilangan legitimasi sosial, yang pada akhirnya memicu instabilitas politik lokal.

Di titik ini, gagasan Djohermansyah Djohan tentang perlunya revisi total aturan Pilkada patut didukung. Namun revisi itu harus diarahkan untuk memperbaiki desain politik biaya tinggi, bukan mencabut kedaulatan rakyat. Demokrasi memang mahal, tetapi ketidakadilan dan oligarki jauh lebih mahal.

Pilkada langsung tidak harus mahal, asal negara berani mengatur kampanye secara ketat, membiayai secara adil, dan menegakkan hukum tanpa kompromi. Revisi aturan Pilkada seharusnya menjadi momentum memperdalam kualitas demokrasi, bukan memundurkannya.***

Banda Aceh, 25 Januari 2026