Rabu, 18 November 2026

Elite Berebut Panggung, Siapa yang Urus Rakyat?

Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 18 November 2026

Dua tahun setelah Pemilu 2024 berlalu, seharusnya kehidupan politik Indonesia telah bergerak menuju agenda yang lebih substantif: bekerja, membangun, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kontestasi politik telah selesai. Presiden dan para wakil rakyat telah memperoleh mandat, pemerintahan telah terbentuk, dan berbagai janji politik telah disampaikan kepada masyarakat. Kini saatnya mandat tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan kerja nyata.

Namun, apa yang justru menghiasi ruang publik kita belakangan ini? Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, perdebatan mengenai ijazah dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga isu dugaan penyadapan Presiden yang dikaitkan dengan kelompok di sekitar Listyo Sigit Prabowo. Perdebatan antarelite berlangsung berhari-hari, memenuhi pemberitaan media dan percakapan masyarakat. Seolah-olah masa depan bangsa sedang ditentukan oleh pertarungan kepentingan di antara mereka.

Persoalan hukum dan konstitusional tentu tidak boleh diabaikan. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui mekanisme yang transparan dan berkeadilan. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa energi politik nasional begitu banyak tersedot untuk urusan elite, sementara persoalan kehidupan rakyat justru semakin kehilangan panggung?

Politik yang Kehilangan Orientasi

Pemilu seharusnya menjadi momentum bagi rakyat untuk menentukan arah pembangunan dan memilih para pemimpin yang dipercaya mampu memperbaiki kehidupan mereka. Setelah pemilu selesai, kompetisi politik semestinya bergeser menjadi kompetisi kinerja. Pemerintah harus sibuk membuktikan janji, sementara para wakil rakyat harus memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Sayangnya, kita justru masih menyaksikan percakapan politik yang seolah tidak pernah beranjak dari urusan kekuasaan. Siapa yang sedang mempertahankan posisi, siapa yang sedang membangun pengaruh, siapa yang berseberangan, dan siapa yang berpotensi menjadi pesaing dalam kontestasi berikutnya.

Bahkan, perdebatan mengenai sadap-menyadap di lingkaran elite kekuasaan memperlihatkan betapa banyak energi politik yang tersedot ke dalam persoalan internal kekuasaan. Bagi masyarakat, drama semacam ini semakin memperbesar kejenuhan terhadap politik yang terasa jauh dari kebutuhan sehari-hari. Rakyat tentu berhak mengetahui kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban. Tetapi mereka juga berhak bertanya: sampai kapan urusan elite menjadi prioritas pemberitaan dan percakapan nasional?

Sementara itu, pengangguran, daya beli masyarakat, kemiskinan, ketimpangan pembangunan, persoalan petani dan nelayan, mahalnya biaya pendidikan, serta kualitas pelayanan kesehatan tetap membutuhkan perhatian serius. Banyak anak muda membutuhkan pekerjaan, pelaku UMKM membutuhkan keberpihakan kebijakan, dan masyarakat di berbagai daerah masih menunggu pembangunan yang lebih merata.

Bukankah persoalan-persoalan inilah yang semestinya menjadi pusat perhatian pemerintahan?

Rakyat Tidak Boleh Terus Menjadi Penonton

Salah satu kelemahan demokrasi elektoral kita adalah kecenderungan menempatkan rakyat sebagai aktor utama hanya menjelang pemilu. Ketika suara dibutuhkan, rakyat didatangi, aspirasinya didengarkan, dan janji kesejahteraan disampaikan. Namun, setelah kekuasaan diperoleh, perhatian politik sering kali kembali berputar di sekitar kepentingan elite dan konsolidasi kekuasaan.

Rakyat akhirnya hanya menjadi penonton dari pertarungan yang sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan mereka.

Padahal, demokrasi tidak berhenti ketika surat suara telah dihitung. Justru setelah pemilu, tanggung jawab masyarakat untuk mengawasi kekuasaan menjadi semakin penting. Rakyat harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam memastikan bahwa pemerintah dan wakil rakyat bekerja sesuai mandat yang diberikan.

Di sinilah pentingnya membangun mekanisme demokratis untuk memberikan sanksi kepada politisi yang mengabaikan kepentingan publik. Sanksi tersebut tidak harus berupa tindakan di luar konstitusi atau upaya menjatuhkan pemerintahan. Rakyat memiliki instrumen yang sah: pengawasan publik, kritik terbuka, advokasi kebijakan, pengungkapan kinerja, gerakan masyarakat sipil, serta penggunaan hak pilih secara rasional dalam pemilu berikutnya.

Partai politik juga harus ikut mempertanggungjawabkan kinerja kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. Rekam jejak, realisasi janji, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi ukuran dalam menilai mereka. Jangan sampai politisi yang gagal menjalankan mandat justru kembali memperoleh panggung politik hanya karena kemampuan membangun popularitas dan jaringan kekuasaan.

Dengan demikian, rakyat tidak sekadar menjadi pemilih lima tahunan, tetapi menjadi pengawas kekuasaan setiap hari.

Saatnya Masyarakat Sipil Mengambil Peran

Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil harus mengambil peran lebih aktif. Mahasiswa, akademisi, aktivis, organisasi profesi, media, kelompok masyarakat, dan berbagai elemen yang peduli terhadap masa depan bangsa perlu membangun agenda bersama untuk mengembalikan orientasi pemerintahan kepada kepentingan rakyat.

Gerakan tersebut jangan terjebak menjadi pendukung atau penentang kelompok politik tertentu. Kita membutuhkan gerakan independen yang mengawasi siapa pun yang sedang berkuasa, sekaligus menawarkan solusi terhadap persoalan bangsa.

Mahasiswa perlu kembali menjadi kekuatan intelektual dan moral yang kritis. Akademisi harus berani menyampaikan kajian dan rekomendasi kebijakan berdasarkan keahlian masing-masing. Media perlu memberikan ruang lebih besar bagi persoalan publik, bukan hanya mengikuti arus pertarungan elite. Organisasi masyarakat harus memperkuat advokasi terhadap kelompok yang selama ini kurang memperoleh perhatian.

Pengawasan terhadap APBN dan APBD, evaluasi program pemerintah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik harus menjadi agenda yang terus disuarakan.

Kita membutuhkan gerakan masyarakat sipil yang mampu mengubah pertanyaan publik. Bukan lagi semata-mata siapa yang sedang berseteru dengan siapa, melainkan apa yang telah dikerjakan pemerintah untuk rakyat dan sejauh mana janji-janji politik telah diwujudkan.

Pemerintah Harus Kembali Bekerja untuk Rakyat

Pemerintah tidak boleh menjadikan dinamika politik sebagai alasan untuk kehilangan fokus. Presiden beserta seluruh jajaran kabinet memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa agenda pembangunan berjalan dan janji-janji kampanye diterjemahkan menjadi program yang terukur.

Keberhasilan pemerintahan tidak cukup dinilai dari stabilitas politik, popularitas, atau kemampuan mempertahankan dukungan elite. Lebih penting dari itu adalah bagaimana pemerintah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, mengendalikan beban hidup rakyat, serta menyediakan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik. Kritik masyarakat bukan ancaman terhadap kekuasaan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memperbaiki penyelenggaraan negara. Tidak ada pemerintahan yang boleh merasa terlalu kuat untuk dikritik atau terlalu sibuk dengan urusan politik internal sehingga melupakan mandat rakyat.

Kita tidak sedang meminta agar politik dihilangkan dari kehidupan bernegara. Politik tetap penting sebagai instrumen pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan. Namun, politik harus memiliki tujuan yang jelas: melayani kepentingan masyarakat, bukan menjadi pekerjaan tanpa akhir untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan berikutnya.

Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan demokrasi yang lebih berorientasi pada hasil dan kesejahteraan rakyat. Pemilu telah berlalu, mandat telah diberikan, dan janji telah disampaikan. Kini saatnya rakyat menagih pelaksanaannya.

Elite boleh berbeda pandangan, berkompetisi, bahkan berhadapan dalam persoalan hukum dan politik. Tetapi jangan sampai pertarungan mereka membuat negara kehilangan arah dan melupakan tanggung jawab utamanya.

Rakyat tidak membutuhkan elite yang terus-menerus berebut panggung. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, wakil rakyat yang bertanggung jawab, dan demokrasi yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan.

Sebab, republik ini bukan didirikan untuk menjadi panggung permanen bagi perebutan kekuasaan. Negara ini didirikan untuk rakyat. Dan sudah saatnya rakyat kembali menjadi pusat dari seluruh agenda politik Indonesia.***

Banda Aceh, 10 November 2026 

Jumat, 13 November 2026

Pajak Yang Berkeadilan Dalam Pandangan Islam

Telah dimuat di harian Waspada edisi Jumat, 13 November 2026

Gagasan memperluas penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi informal kembali menjadi perbincangan setelah Hashim Djojohadikusumo menyinggung transaksi sehari-hari, seperti jasa tukang pangkas rambut, tukang pijat, warung makan, dan salon, yang selama ini belum tercatat secara optimal dalam sistem perpajakan. Pernyataan itu segera memunculkan pertanyaan: apakah negara akan menjadikan transaksi rakyat kecil sebagai sumber penerimaan baru?

Pemerintah kemudian memberikan klarifikasi bahwa usaha mikro dengan omzet tertentu tetap memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Namun, perdebatan tersebut membuka persoalan yang lebih mendasar: bagaimana seharusnya negara memperoleh pendapatan dan kepada siapa beban pembiayaan pembangunan dibebankan?

Bagi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pertanyaan ini menarik untuk dilihat dari perspektif Islam. Sebab, Islam tidak hanya berbicara tentang kewajiban membayar, tetapi juga tentang keadilan dalam mengambil dan mengelola harta masyarakat.

Pajak dan tanggung jawab negara

Dalam sejarah pemerintahan Islam, keuangan negara tidak hanya bersumber dari zakat. Terdapat pula instrumen seperti kharaj, jizyah, ushr, serta penerimaan dari pengelolaan sumber daya dan aset negara. Instrumen tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat pada zamannya.

Zakat memiliki ketentuan khusus, termasuk mengenai siapa yang wajib membayar dan siapa yang berhak menerima. Karena itu, zakat tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pajak modern yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.

Dalam perkembangan pemikiran fikih, terdapat pandangan ulama yang membolehkan pungutan di luar zakat apabila negara menghadapi kebutuhan nyata, sementara sumber penerimaan yang tersedia tidak mencukupi. Kebolehan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pungutan harus didasarkan pada kebutuhan yang sah, dilakukan secara adil, dan tidak menjadi alat kezaliman.

Dengan demikian, Islam tidak menutup kemungkinan adanya diversifikasi sumber penerimaan negara. Negara dapat mengembangkan instrumen fiskal sesuai kebutuhan zaman, selama tidak mengabaikan prinsip keadilan dan amanah.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pajak dibolehkan, melainkan bagaimana pajak dipungut, siapa yang menanggungnya, dan untuk kepentingan siapa hasilnya digunakan.

Keadilan tidak berarti semua orang dibebani sama

Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Namun, keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang seragam kepada setiap orang. Perbedaan kemampuan dan keadaan harus menjadi pertimbangan.

Seorang tukang pangkas rambut yang bekerja sendiri, seorang tukang pijat yang melayani pelanggan dari rumah ke rumah, dan sebuah perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah tentu memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda.

Omzet usaha kecil juga tidak dapat langsung dianggap sebagai keuntungan. Di dalamnya terdapat biaya sewa tempat, listrik, peralatan, bahan usaha, transportasi, serta kebutuhan hidup keluarga.

Jika negara hanya melihat besarnya transaksi tanpa mempertimbangkan kemampuan riil pelaku usaha, kebijakan pajak berpotensi menjadi beban yang tidak proporsional.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap usaha mikro bukanlah bentuk pemanjaan atau pembiaran terhadap ketidakpatuhan. Ia merupakan bagian dari keadilan fiskal. Negara perlu membedakan masyarakat yang belum mampu membayar dari pihak yang sebenarnya mampu, tetapi sengaja menghindari kewajibannya.

Karena itu, upaya memperluas basis pajak seharusnya tidak dimaknai sebagai kewajiban memungut pajak dari setiap transaksi kecil. Pendataan ekonomi informal dapat dilakukan untuk memperbaiki statistik, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, dan mempermudah usaha kecil berkembang menjadi usaha formal.

Mendahulukan kemaslahatan umat

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan Islam adalah kemaslahatan umum. Harta publik bukan milik pribadi penguasa, melainkan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Al-Qur'an, dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Pesan ini memberikan landasan moral bagi kebijakan fiskal yang tidak sekadar mengejar besarnya penerimaan, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat pembangunan.

Negara membutuhkan pendapatan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, keamanan, dan berbagai pelayanan publik. Dalam negara modern, kebutuhan tersebut sangat besar dan tidak mungkin selalu dipenuhi hanya dari zakat.

Namun, tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan setiap cara memperoleh dana. Membiayai program sosial, misalnya, merupakan tujuan yang mulia. Tetapi pembiayaannya harus tetap memperhatikan siapa yang dibebani dan bagaimana beban tersebut dibagi secara adil.

Jika penerimaan negara ditingkatkan dengan menekan masyarakat yang penghasilannya pas-pasan, sementara kelompok bermodal besar masih memiliki ruang untuk menghindari kewajiban, maka kebijakan tersebut kehilangan keseimbangan moralnya.

Kemaslahatan umat harus menjadi ukuran, bukan sekadar besarnya angka penerimaan dalam APBN.

Prioritas pembenahan sebelum memperluas beban

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa langkah yang lebih mendesak untuk memperkuat penerimaan negara secara berkeadilan.

Pertama, menutup kebocoran dan praktik penghindaran pajak oleh pihak yang memiliki kemampuan ekonomi besar. Perusahaan yang sengaja memecah badan usaha untuk memperoleh fasilitas pajak UMKM, misalnya, perlu diawasi agar fasilitas yang diperuntukkan bagi usaha kecil tidak disalahgunakan.

Kedua, memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan aset negara. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak.

Ketiga, memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban pajak apabila mereka melihat bahwa uang yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang berkualitas.

Keempat, membangun sistem perpajakan yang sederhana dan proporsional bagi usaha kecil. Formalisasi ekonomi semestinya membantu pelaku usaha berkembang, bukan membuat mereka takut berhadapan dengan birokrasi.

Kelima, memastikan bahwa kebijakan pajak tidak memperlebar kesenjangan. Kelompok yang lebih mampu dapat menanggung beban lebih besar, sementara masyarakat rentan memperoleh perlindungan yang memadai.

Pajak sebagai amanah, bukan sekadar pungutan

Pada akhirnya, perdebatan mengenai pajak dari sektor informal seharusnya membawa kita pada pembicaraan yang lebih luas tentang hubungan negara dan rakyat.

Islam mengajarkan bahwa kewajiban tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Ketika negara meminta kontribusi dari masyarakat, negara juga berkewajiban memastikan bahwa kontribusi itu dikelola secara amanah dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Pajak yang berkeadilan bukan berarti negara kehilangan hak untuk memperoleh pendapatan. Sebaliknya, negara justru memperoleh legitimasi yang lebih kuat ketika mampu menunjukkan bahwa setiap pungutan dilakukan secara proporsional dan setiap rupiah digunakan untuk kemaslahatan.

Karena itu, gagasan memperluas penerimaan negara perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat. Bukan sekadar mencari transaksi yang belum terjangkau, melainkan membangun sistem yang membuat pihak yang mampu memenuhi kewajibannya, melindungi mereka yang belum mampu, dan memastikan kekayaan publik kembali kepada masyarakat.

Bagi Indonesia, inilah pelajaran penting dari prinsip keuangan Islam: negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak mengambil dari rakyat, melainkan negara yang mampu menghimpun sumber daya secara adil dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya seberapa besar uang masuk ke kas negara, tetapi juga seberapa jauh uang itu menghadirkan keadilan dalam kehidupan rakyat.***

Banda Aceh, 5 November 2026


Kamis, 29 Oktober 2026

RUU Pemilu Menuju Keadilan Berbangsa

Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 28 Oktober 2026

Pemilihan umum sering dipahami sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Padahal, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan warga memberikan suara, tetapi juga oleh aturan yang menentukan siapa yang dapat berkompetisi, bagaimana suara dikonversi menjadi kekuasaan, dan sejauh mana kepentingan rakyat diperjuangkan setelah pemilu usai. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seharusnya tidak berhenti pada penyempurnaan teknis penyelenggaraan. Ia merupakan kesempatan untuk merumuskan kembali keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Pembentukan Panitia Kerja RUU Pemilu pada akhir September 2026 menandai dimulainya fase penting menuju Pemilu 2029. Sejumlah persoalan mendasar harus diselesaikan, mulai dari sistem pemilu, ambang batas parlemen, pemisahan pemilu nasional dan daerah, hingga pembiayaan politik dan kelembagaan penyelenggara. Perdebatan mengenai persoalan tersebut tidak terhindarkan. Namun, pertanyaan yang semestinya mendasari seluruh pembahasan adalah: apakah perubahan aturan akan memperluas kedaulatan rakyat atau justru mempersempitnya?

Undang-undang pemilu bukan sekadar seperangkat prosedur administratif. Ia menentukan distribusi kesempatan politik dan pada akhirnya memengaruhi distribusi kekuasaan negara.

Melampaui perdebatan tentang siapa yang berkuasa

Agus Riwanto, dalam opini di Kompas pada 29 September 2026, mengingatkan risiko dominasi elite politik dalam penyusunan RUU Pemilu. Titi Anggraeni, melalui Media Indonesia pada 20 Oktober 2026, menyoroti persoalan kepatuhan konstitusional, keterlambatan legislasi, dan keterbukaan pembahasan. Kedua pandangan itu menegaskan pentingnya proses legislasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik para pemegang kekuasaan.

Namun, persoalan tidak berhenti pada siapa yang menyusun aturan atau bagaimana aturan disahkan. Kita juga perlu bertanya, keadilan seperti apa yang hendak diwujudkan melalui aturan tersebut? Proses terbuka dan kepatuhan terhadap konstitusi merupakan prasyarat penting, tetapi belum otomatis menjamin hasil yang adil. Sebuah undang-undang dapat dibahas sesuai prosedur, tetapi tetap menghasilkan sistem yang membatasi keterwakilan kelompok tertentu.

Karena itu, reformasi pemilu perlu dinilai melalui tiga ukuran sekaligus: keterbukaan proses, kepatuhan terhadap konstitusi, dan keadilan substantif bagi warga negara.

Keadilan tidak cukup diukur dari hak mencoblos

Secara formal, setiap warga yang memenuhi persyaratan memiliki hak memilih. Akan tetapi, kesempatan untuk memengaruhi hasil kompetisi politik tidak selalu terbagi secara seimbang. Kandidat dengan modal besar, jaringan luas, dan akses terhadap sumber daya memiliki kemampuan berbeda dibandingkan mereka yang mengandalkan kapasitas, gagasan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Ketimpangan ini menjadi serius ketika biaya pencalonan dan kampanye semakin menentukan peluang kemenangan. Politik uang bukan hanya pelanggaran aturan pemilu, melainkan juga gejala bahwa hubungan pemilih dan kandidat berisiko bergeser dari pertukaran gagasan menjadi transaksi kepentingan. Jika proses politik terlalu bergantung pada pemodal, kebijakan publik berisiko lebih responsif terhadap penyandang dana daripada kebutuhan masyarakat.

Karena itu, RUU Pemilu perlu mengatur keterbukaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara berkala, termasuk identitas penyumbang sesuai ketentuan hukum, serta memperjelas mekanisme audit dan sanksi atas pelanggaran. Laporan tersebut perlu tersedia dalam format digital yang mudah diakses dan dibandingkan masyarakat. Pengawasan juga harus diperkuat melalui koordinasi yang jelas antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan lembaga penegak hukum.

Penindakan saja tidak cukup. Negara perlu memperbaiki insentif yang mendorong kompetisi berbiaya tinggi, memperluas pendidikan pemilih, serta memastikan pelanggaran ditindak secara konsisten tanpa membedakan kekuatan politik pelakunya. Tujuannya bukan menjamin semua kandidat memperoleh hasil yang sama, melainkan memastikan uang tidak menjadi jalan pintas untuk membeli pengaruh politik.

Sistem pemilu harus berpihak pada keterwakilan

Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup memperlihatkan bahwa setiap desain memiliki konsekuensi. Sistem terbuka memberi ruang kepada pemilih menentukan calon secara langsung, tetapi dapat memperbesar kompetisi antarkandidat dan biaya kampanye. Sistem tertutup memberi partai peran lebih besar dalam menentukan calon terpilih, tetapi menuntut demokrasi internal yang kuat agar tidak memperbesar dominasi elite partai.

Karena itu, RUU Pemilu seharusnya mewajibkan evaluasi berbasis data sebelum menetapkan pilihan sistem. Kajian perlu membandingkan dampaknya terhadap keterwakilan, hubungan wakil dengan konstituen, biaya kampanye, dan demokrasi internal partai. Hasil kajian beserta simulasi perolehan kursi harus dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai konsekuensinya.

Persoalan serupa muncul dalam penetapan ambang batas parlemen. Penyederhanaan partai dapat dipandang membantu efektivitas pemerintahan, tetapi ambang batas yang tidak dirancang secara rasional berpotensi membuat suara sah tidak terwakili. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengharuskan perubahan norma ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 dan seterusnya dengan berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan Mahkamah.

Rekomendasi konkretnya, DPR perlu membuka simulasi beberapa skenario ambang batas berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Simulasi harus menunjukkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, dampak terhadap distribusi kursi, dan konsekuensi bagi keterwakilan politik. Angka akhirnya tidak sepatutnya ditentukan hanya melalui kompromi antar partai, tetapi dijelaskan melalui argumentasi dan data yang dapat diuji publik.

Konstitusi harus diterjemahkan menjadi aturan yang operasional

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan agenda yang tidak dapat ditawar. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan rentang waktu pelaksanaan yang harus diterjemahkan ke dalam peraturan.

RUU Pemilu perlu mengatur secara terperinci jadwal dan tahapan, masa transisi jabatan, kesiapan anggaran, serta pembagian kewenangan antarlembaga untuk melaksanakan desain baru tersebut. Ketidakjelasan tidak boleh dibiarkan hingga mendekati tahapan pemilu, karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Untuk memastikan konsistensi, DPR dan pemerintah perlu menyusun matriks terbuka yang memuat setiap putusan MK terkait pemilu, norma yang harus diubah, tindak lanjut dalam pasal RUU, dan status penyelesaiannya. Matriks ini memungkinkan masyarakat memeriksa apakah putusan telah dilaksanakan secara substantif, bukan sekadar disebut dalam penjelasan undang-undang.

Keterbukaan harus dapat diukur

Partisipasi publik sering dipahami sebatas undangan menghadiri konsultasi. Padahal, partisipasi yang bermakna mengharuskan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan kesempatan nyata memengaruhi pembahasan. Karena itu, draf RUU, naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, serta ringkasan perubahan pasal perlu dipublikasikan sejak awal dan diperbarui setiap kali terjadi perubahan substansial.

DPR juga perlu menerbitkan ringkasan masukan publik beserta penjelasan mengenai usulan yang diterima atau ditolak. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, partai di luar parlemen, dan masyarakat daerah harus memperoleh ruang yang proporsional dalam proses konsultasi.

Pada saat yang sama, seleksi anggota KPU dan Bawaslu perlu menjamin keterbukaan informasi, kriteria berbasis kompetensi, pemeriksaan rekam jejak, serta pencegahan konflik kepentingan. Independensi penyelenggara bukan hanya persoalan siapa yang terpilih, melainkan juga bagaimana proses seleksinya berlangsung dan bagaimana lembaga tersebut terlindungi dari intervensi.

Dari undang-undang menuju keadilan berbangsa

Keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu pengesahan atau kelancaran pemungutan suara. Ukuran yang lebih mendasar ialah apakah aturan tersebut memperluas keterwakilan, mempersempit pengaruh uang, memperjelas pertanggungjawaban politik, dan menjamin penyelenggaraan pemilu yang konstitusional.

Keadilan berbangsa tidak lahir hanya karena setiap warga diberi satu suara. Ia tumbuh ketika suara memiliki kesempatan yang layak untuk memengaruhi kebijakan, ketika akses terhadap kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan, dan ketika lembaga negara tunduk pada konstitusi.

RUU Pemilu karena itu harus menjadi lebih dari sekadar kompromi mengenai aturan pertandingan politik. Ia perlu menghasilkan aturan yang dapat diuji melalui data, diawasi oleh masyarakat, dan dipertanggungjawabkan oleh pembentuk undang-undang. Sebab, kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu, melainkan juga oleh seberapa adil sistem memperlakukan seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak berada di pihak pemenang.***

Banda Aceh, 24 Oktober 2026


Rabu, 07 Oktober 2026

Inkonsistensi Rocky


Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 7 Oktober 2026

Ada sesuatu yang terasa mengganjal ketika melihat Rocky Gerung kini duduk di dalam lingkar kekuasaan. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah seorang pengkritik paling keras pemerintah, yang begitu fasih berbicara tentang pentingnya oposisi, kebebasan berpikir dan sikap kritis terhadap kekuasaan, kini resmi menjadi bagian dari lembaga yang berada di lingkungan Presiden Prabowo Subianto.

Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan itu merupakan bagian dari pengangkatan 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Dengan demikian, Rocky bukan lagi sekadar pengamat yang berdiri di luar kekuasaan. Ia kini berada di dalam lingkar institusional kekuasaan itu sendiri.

Tentu, masuknya Rocky ke Wantimpres tidak otomatis berarti ia kehilangan hak untuk mengkritik. Bahkan setelah dilantik, Rocky sendiri mengatakan bahwa tugas Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan Presiden. Menurutnya, Wantimpres harus mampu memberikan pertimbangan dan mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa konkret pemerintahan agar dapat melakukan evaluasi secara lebih jernih.

Secara normatif, argumentasi itu dapat diterima.

Tetapi persoalannya bukan sekadar apakah Rocky masih boleh mengkritik. Persoalannya adalah konsistensi moral dan politik dari seseorang yang selama bertahun-tahun membangun identitas dirinya sebagai pengkritik kekuasaan dari luar kekuasaan.

Di sinilah publik pantas bertanya. Bukankah Rocky sendiri yang dahulu mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi pengkritik siapa pun yang berkuasa?

Pada 26 Januari 2019, ketika secara terbuka hadir dalam deklarasi alumni perguruan tinggi untuk pemenangan Prabowo-Sandi, Rocky mengatakan dengan sangat tegas: “Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik.” Ia bahkan meminta agar pernyataan itu dicatat sebagai jejak digital.

Kalimat itu bukan ucapan sambil lalu. Ia justru menjadikannya semacam deklarasi prinsip.

Rocky ketika itu menjelaskan bahwa dirinya adalah pengkritik kekuasaan. Ia mengatakan bahwa jika Jokowi berkuasa, ia mengkritik Jokowi; jika Prabowo berkuasa, ia akan mengkritik Prabowo. Dengan kata lain, menurut konstruksi pemikirannya sendiri, loyalitas seorang intelektual bukan kepada penguasa, melainkan kepada prinsip dan kepentingan masyarakat.

Pernyataan itu kemudian kembali ditegaskannya dalam wawancara dengan DW pada April 2019. Ketika ditanya apakah ia akan tetap bersuara jika pemerintahan Prabowo berkuasa, Rocky menjawab bahwa 12 menit setelah Prabowo dilantik ia akan memberikan kritik pertama. Bahkan ia secara eksplisit mengatakan bahwa jika Prabowo menang, kemungkinan membangun oposisi masih terbuka dan ia siap beroposisi.

Ini bukan lagi satu pernyataan yang berdiri sendiri.

Pada Agustus 2019, Rocky juga mengatakan bahwa dalam demokrasi, oposisi adalah sesuatu yang normal. Menurutnya, sejak kekuasaan dimulai, pada saat yang sama oposisi juga mulai bekerja. Ia bahkan mengkritik anggapan bahwa oposisi adalah kelompok yang kalah atau pecundang.

Lalu datanglah perkembangan politik setelah Pilpres 2019.

Prabowo tidak menjadi presiden. Ia kemudian bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Rocky, konsisten dengan ucapannya ketika itu, justru menyatakan dirinya beroposisi terhadap Prabowo. Pada Oktober 2019, ketika Prabowo merapat ke pemerintahan Jokowi, Rocky menyatakan bahwa dirinya mulai beroposisi kepada Prabowo. Bahkan Partai Gerindra ketika itu menyatakan mendukung sikap Rocky tersebut dan mengingatkan bahwa Rocky sebelumnya telah berjanji akan tetap menjadi oposisi seandainya Prabowo yang menjadi presiden.

Pada satu kesempatan lain, ada momen ketika Rocky Gerung ditanyakan langsung oleh Feri Amsari, apa sikap bung Rocky jika diminta untuk mengabdi di pemerintahan? Tanpa ragu beliau menjawab: “Saya akan menolak dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya!”

Di titik inilah rekam jejak Rocky menjadi menarik.

Ia dahulu begitu yakin bahwa kekuasaan harus selalu diawasi. Ia mengajarkan kepada publik bahwa seorang intelektual tidak boleh kehilangan jarak dengan kekuasaan. Ia membangun citra sebagai orang yang tidak takut berhadapan dengan pemerintah. Bahkan identitas “oposisi” seolah menjadi bagian penting dari karakter intelektualnya.

Karena itu, keputusan menerima posisi sebagai anggota Wantimpres Prabowo wajar jika menimbulkan kekecewaan.

Bukan karena Rocky tidak boleh bekerja untuk negara. Bukan pula karena seorang pengkritik pemerintah haram menerima jabatan negara. Seorang intelektual tentu berhak berubah pikiran dan memilih jalan pengabdian yang berbeda. Masuk ke pemerintahan juga tidak otomatis merupakan dosa politik.

Yang patut dipersoalkan adalah jarak antara identitas yang selama ini dibangun dengan pilihan politik yang sekarang diambil.

Selama berada di luar kekuasaan, menjadi kritis relatif mudah. Kita dapat mengatakan apa saja yang kita anggap benar karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan pemerintahan. Tetapi ketika seseorang menerima posisi resmi di lingkungan kekuasaan, tantangannya menjadi jauh lebih berat.

Ia tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ia telah menjadi bagian dari sistem. Dan justru di situlah ukuran independensi seorang intelektual sebenarnya diuji.

Rocky sekarang mengatakan bahwa ia tetap akan kritis. Baiklah. Publik tentu harus memberikan kesempatan untuk membuktikannya. Jangan buru-buru mengatakan bahwa ia telah kehilangan idealismenya. Mungkin justru dari dalam Istana ia dapat memberikan kritik yang lebih tajam dan lebih berguna bagi Presiden.

Tetapi ada satu pertanyaan yang sulit dihindari: apakah kritik dari seorang anggota Wantimpres akan memiliki bobot moral yang sama dengan kritik Rocky ketika ia berdiri di luar Istana?bInilah persoalan sesungguhnya.

Ketika seseorang memperoleh akses, fasilitas, kedudukan dan legitimasi dari kekuasaan, independensinya akan selalu diuji oleh publik. Bukan hanya oleh apa yang ia katakan, tetapi juga oleh apa yang ia pilih untuk diamkan.

Sebab oposisi yang sesungguhnya bukan sekadar keberanian mengucapkan kata-kata keras. Oposisi adalah keberanian mempertahankan jarak ketika kekuasaan menawarkan kedekatan. Karena itu, saya justru berharap Rocky tidak berubah.

Jika pemerintah Prabowo membuat kebijakan yang keliru, kritiklah. Jika kebijakan pemerintah merugikan rakyat, katakan dengan terang. Jika kekuasaan mulai terlalu nyaman dengan dirinya sendiri, ingatkan. Jika Presiden salah, jangan mencari alasan untuk membenarkannya hanya karena Rocky kini duduk di lembaga penasihat Presiden.

Jangan sampai “akal sehat” yang selama ini menjadi jargon Rocky berubah menjadi “akal kompromi”.

Publik juga harus adil. Rocky belum tentu kehilangan sikap kritis hanya karena menjadi Wantimpres. Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa lembaga tersebut harus kritis terhadap kebijakan Presiden.

Tetapi justru karena itulah standar terhadap dirinya sekarang harus lebih tinggi. Dahulu ia mengkritik kekuasaan dari luar. Sekarang ia berada di dalam.

Dahulu ia mengatakan akan memberikan kritik kepada Prabowo 12 menit setelah dilantik. Kini pertanyaannya menjadi jauh lebih sederhana: berapa menit setelah menjadi bagian dari kekuasaan, Rocky masih berani mengkritik kekuasaan itu sendiri?

Jawabannya bukan berada pada kata-kata Rocky hari ini. Jawabannya akan terlihat dari sikapnya ketika kebijakan pemerintah menghadapi masalah, ketika keputusan Presiden kontroversial, ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, dan ketika kritik terhadap pemerintah tidak lagi nyaman untuk disampaikan.

Di situlah konsistensi seorang Rocky Gerung akan benar-benar diuji. Sebab pada akhirnya, seorang intelektual tidak dikenang karena seberapa keras ia berbicara ketika berada di luar kekuasaan. Ia justru diuji oleh seberapa teguh ia mempertahankan prinsip ketika kekuasaan membuka pintunya.

Dan bagi Rocky Gerung, pintu itu kini sudah terbuka.***

Banda Aceh, 4 Oktober 2026

Penulis: Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.

Dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Syiah Kuala (USK) - Banda Aceh


Rabu, 16 September 2026

Nepal, Ketika Bumi Mulai Menagih

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 16 September 2026

Ada ironi besar dalam peradaban manusia hari ini.

Kita mampu mengirim manusia ke luar angkasa, menciptakan kecerdasan buatan, membangun senjata yang mampu menghancurkan kota dalam hitungan menit, dan mengembangkan teknologi yang semakin canggih. Tetapi untuk menyelamatkan atmosfer yang menjadi rumah kita bersama, kita masih sibuk berdebat tentang siapa yang harus mengalah, siapa yang harus membayar, dan siapa yang paling bertanggung jawab.

Sementara itu, bumi terus bergerak menuju titik yang semakin sulit kita kendalikan.

Tragedi Nepal pada 26 Agustus 2026 seharusnya menjadi peringatan keras.

Banjir bandang dahsyat di kawasan perbatasan Nepal-Tibet bukan sekadar banjir biasa. Para ahli kini mengarah kuat pada runtuhnya massa gletser dan batuan di kawasan Himalaya yang kemudian berubah menjadi longsoran es-batu dan debris flow raksasa. Gelombang material itu masuk ke sungai dan menghantam wilayah di sepanjang aliran hingga jauh ke hilir. Analisis geofisika bahkan menunjukkan getaran yang semula diduga sebagai gempa ternyata merupakan konsekuensi dari runtuhan tersebut.

Namun yang jauh lebih penting daripada mencari satu pemicu sesaat adalah memahami mengapa lingkungan pegunungan tinggi seperti Himalaya semakin tidak stabil. Jawabannya tidak sederhana, tetapi arahnya semakin jelas. Planet yang semakin panas mengubah dunia es.

Gletser mencair dan menyusut. Permafrost mencair. Air memasuki rekahan batuan dan es. Lereng yang selama ribuan tahun berada dalam keadaan relatif stabil dapat berubah menjadi rapuh. Para ahli memperingatkan bahwa pemanasan global akan meningkatkan risiko longsoran, debris flow dan bencana yang berkaitan dengan gletser di kawasan pegunungan tinggi.

Karena itu, tragedi Nepal tidak semestinya kita lihat hanya sebagai bencana alam. Ia adalah peringatan dari bumi yang sedang berubah.

Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri

Ironisnya, ketika alam memberikan peringatan seperti itu, manusia justru semakin sibuk berkonflik. Negara-negara mengembangkan senjata dengan kemampuan yang semakin mengerikan. Perang menghabiskan triliunan dolar. Rudal, pesawat tempur, kapal perang, kendaraan lapis baja dan berbagai teknologi militer terus diproduksi dan digunakan.

Kita bahkan menyaksikan bagaimana teknologi yang seharusnya menjadi simbol kecerdasan manusia digunakan untuk membunuh manusia lainnya.

Di tempat lain, hutan terus ditebang. Industri terus diperluas. Konsumsi energi fosil masih menjadi fondasi penting perekonomian dunia. Eksploitasi sumber daya alam berlangsung dengan kecepatan yang sering kali lebih tinggi daripada kemampuan alam untuk memulihkan dirinya.

Kita seolah lupa bahwa semua aktivitas tersebut berlangsung di dalam satu atmosfer yang sama.

Atmosfer tidak mengenal batas negara. Karbon yang dilepaskan di satu benua tidak berhenti di garis perbatasan. Pemanasan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tidak memilih apakah korbannya berasal dari negara kaya atau negara miskin.

Tetapi dampaknya justru sangat tidak adil. Negara-negara yang kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil dapat menjadi korban yang sangat besar. Nepal adalah salah satunya.

Negara yang hampir tidak menentukan arah emisi global justru hidup di bawah bayang-bayang perubahan Himalaya yang berlangsung semakin cepat.

Nepal bukan hanya tentang Nepal

Bencana Nepal seharusnya membuat kita bertanya: siapa berikutnya? Mungkin masyarakat yang tinggal di pesisir. Mungkin pulau-pulau kecil di tengah samudera. Mungkin kota-kota yang dibangun di dataran rendah. Mungkin masyarakat yang hidup di lereng gunung. Atau mungkin kita sendiri.

Indonesia seharusnya tidak merasa menjadi penonton.

Kita masih mengingat bencana banjir dan longsor besar yang menghantam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Hujan ekstrem menjadi pemicu utama rangkaian banjir dan longsor tersebut, sementara kondisi daerah aliran sungai dan kerusakan lingkungan ikut menentukan besarnya dampak di berbagai tempat. Kajian mengenai peristiwa itu bahkan telah mengidentifikasi rantai bencana ekstrem berupa hujan–longsor–banjir sebagai suatu compound disaster.

Apakah semua bencana tersebut semata-mata disebabkan perubahan iklim? Tidak.

Tetapi apakah perubahan iklim boleh kita abaikan? Juga tidak.

Inilah kesalahan besar dalam perdebatan mengenai perubahan iklim. Kita sering menuntut sebuah bencana untuk membuktikan bahwa 100 persen penyebabnya adalah pemanasan global, seolah-olah tanpa pembuktian itu kita boleh kembali menjalankan kehidupan seperti biasa.

Padahal persoalan yang sebenarnya jauh lebih sederhana. Jika dunia yang semakin panas membuat gletser semakin tidak stabil, membuat hujan ekstrem semakin berisiko, membuat laut semakin tinggi dan memperbesar berbagai jenis bahaya alam, bukankah masuk akal jika kita bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk?

Kita tidak perlu menunggu sebuah bencana memiliki label "100 persen climate change" untuk mulai berubah.

Perang tidak boleh mengalahkan iklim

Ada sesuatu yang lebih menyedihkan lagi. Kita memiliki banyak sekali forum internasional untuk membahas keamanan. Kita memiliki berbagai aliansi militer. Kita memiliki lembaga yang mengatur perdagangan dunia. Negara-negara dapat dengan cepat mengumpulkan sumber daya ketika kepentingan strategis mereka terancam.

Tetapi ketika atmosfer bumi membutuhkan kerja sama yang sama seriusnya, kita sering kembali kepada ego nasional. Kita menghitung keuntungan sendiri. Kita melindungi industri sendiri. Kita mempertahankan kepentingan energi sendiri. Kita menyalahkan negara lain.

Kita menuntut negara lain mengurangi emisi, tetapi enggan mengubah pola konsumsi sendiri. Kita berbicara tentang masa depan anak cucu sambil tetap membakar masa depan itu sedikit demi sedikit.

Bahkan perang yang menggunakan teknologi modern juga memiliki jejak lingkungan yang nyata dari penggunaan bahan bakar dan logistik militer hingga kerusakan infrastruktur dan ekosistem. Namun isu tersebut hampir selalu tenggelam di bawah narasi geopolitik dan keamanan. Seolah-olah bumi dapat menanggung semuanya. Padahal bumi tidak sedang bernegosiasi dengan kita.

Dunia harus berhenti menunggu

Pertanyaan yang paling mengerikan bukanlah apakah perubahan iklim akan menimbulkan bencana yang lebih besar.

Pertanyaannya adalah: seberapa besar bencana yang harus terjadi sebelum manusia bersedia bekerja sama? Haruskah kita menunggu gletser yang runtuh menghantam kota besar?

Haruskah sebuah negara maju mengalami kehancuran akibat banjir ekstrem terlebih dahulu agar dunia menyadari bahwa perubahan iklim bukan persoalan negara miskin? Haruskah sebuah kota metropolitan tenggelam? Haruskah jutaan manusia kehilangan tempat tinggal? Kalau kita menunggu sampai itu terjadi, mungkin kita sudah terlambat. Kita tidak boleh menunggu kiamat untuk membuktikan bahwa bumi sedang sakit.

Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menghentikan kerusakan hutan, mempercepat transisi energi, memperkuat sistem peringatan dini dan membangun infrastruktur yang mampu menghadapi iklim yang sudah berubah. Tetapi yang paling penting adalah kerja sama.

Dunia harus kembali belajar bahwa ada persoalan yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu negara. Perang dapat mempunyai pemenang dan pecundang. Politik dapat mempunyai pihak yang menang dan kalah. Tetapi perubahan iklim tidak mengenal konsep tersebut. Jika bumi menjadi semakin tidak layak dihuni, tidak ada negara yang benar-benar menang.

Tragedi Nepal memberi kita sebuah gambaran yang sangat konkret. Di sana, bukan sekadar angka temperatur yang naik di layar komputer. Bukan sekadar grafik konsentrasi karbon dioksida. Bukan sekadar laporan konferensi internasional. Yang runtuh adalah gletser. Yang bergerak adalah gunung.Yang datang adalah gelombang air, es, batu dan lumpur. Yang hilang adalah manusia. Dan yang tersisa adalah pertanyaan kepada kita semua.

Apakah kita masih akan sibuk saling berperang ketika bumi sudah mulai menunjukkan akibat dari kesalahan kita sendiri? Kali ini Nepal yang merasakan. Besok mungkin pulau kecil di Pasifik. Lusa mungkin kota pesisir.

Suatu hari mungkin wilayah pegunungan yang selama ini kita anggap aman. Tidak ada yang tahu siapa yang berikutnya. Tetapi satu hal kita tahu: bumi tidak bisa diganti. Karena itu, dunia harus berhenti bertanya siapa yang paling berhak mempertahankan kepentingannya sendiri.

Kita harus mulai bertanya: Apa yang harus kita lakukan bersama agar anak-anak kita masih memiliki bumi yang layak dihuni?

Nepal telah memberikan peringatannya. Jangan sampai manusia baru belajar mendengarkan setelah bumi mengirimkan peringatan yang jauh lebih mahal.***

Banda Aceh, 9 September 2026

Penulis: Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.

Dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Universitas Syiah Kuala (USK) - Banda Aceh

https://fsd.usk.ac.id/dandibachtiar

https://scholar.google.co.id/citations?user=eqIxf5gAAAAJ&hl=id

Elite Berebut Panggung, Siapa yang Urus Rakyat?

Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 18 November 2026 Dua tahun setelah Pemilu 2024 berlalu, seharusnya kehidupan politik Indonesia te...