Penentuan Hilal yang Efisien dan Efektif

 

Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi Senin, 23 Februari 2026

Setiap menjelang Ramadan, dan juga Syawal, bangsa ini hampir selalu memasuki fase yang sama: menunggu pengumuman resmi awal bulan hijriah. Media ramai, masyarakat berspekulasi, dan sidang isbat berlangsung hingga malam. Padahal, secara astronomi, posisi bulan sudah dapat dihitung dengan sangat presisi jauh hari sebelumnya. Yang kemudian menjadi persoalan bukan lagi sainsnya, melainkan mekanisme dan tata kelolanya.

Sudah saatnya Indonesia memiliki sistem penentuan hilal yang lebih sederhana, efisien, dan tetap mampu diterima semua pihak. Negara perlu hadir dengan mekanisme yang tegas, ilmiah, dan tidak berlarut-larut, namun tetap memberi ruang bagi perbedaan tanpa pendekatan represif.

Astronomi Sudah Sangat Presisi

Ilmu falak modern mampu menghitung waktu ijtimak, tinggi bulan, elongasi, bahkan probabilitas visibilitas hilal dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Perhitungan orbit bulan hari ini jauh lebih presisi dibandingkan beberapa dekade lalu. Kita bisa memprediksi gerhana hingga ratusan tahun ke depan. Maka sebenarnya, secara ilmiah, tidak ada lagi ruang ketidakpastian besar dalam menentukan apakah bulan sudah berada di atas ufuk atau belum saat matahari terbenam.

Karena itu, perdebatan tahunan bukanlah soal benar atau salah secara astronomi, melainkan soal kriteria dan pendekatan fikih. Di Indonesia, pendekatan rukyat lebih dominan di kalangan tradisional seperti Nahdlatul Ulama, sementara hisab wujudul hilal digunakan oleh Muhammadiyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengadopsi pendekatan imkanur rukyat yang kini merujuk pada kesepakatan regional MABIMS.

Perbedaan ini sah secara tradisi keilmuan Islam. Namun dalam konteks negara modern, pertanyaannya adalah: bagaimana tata kelola yang paling efisien tanpa mengorbankan prinsip?

Mengapa Terasa Berlarut-larut?

Sidang isbat yang berlangsung hingga malam hari seolah memberi kesan bahwa keputusan baru bisa diambil setelah diskusi panjang dan laporan rukyat masuk dari berbagai daerah. Padahal, data astronomi sudah tersedia sejak jauh hari. Jika secara hisab diketahui bahwa tinggi bulan masih di bawah kriteria minimum, secara ilmiah peluang terlihat hampir nol. Sebaliknya, jika sudah jauh di atas kriteria, probabilitas terlihat sangat besar.

Mekanisme yang terlalu dramatik ini secara psikologis menciptakan kesan bahwa negara masih “menunggu kepastian”. Padahal kepastian ilmiah sudah ada.

Kita tentu menghargai tradisi musyawarah. Namun musyawarah tidak harus berarti prosedur yang panjang dan repetitif setiap tahun. Negara modern bekerja dengan sistem yang stabil dan prediktif, bukan keputusan mendadak yang terasa insidental.

Prinsip Sederhana yang Bisa Diterapkan

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan fondasi reformasi sistem penentuan hilal nasional.

Pertama, tetapkan kriteria nasional jangka panjang yang tidak berubah-ubah.
Kriteria visibilitas hilal harus disepakati untuk periode panjang, misalnya 25–50 tahun. Setelah ditetapkan, pemerintah cukup menjalankan kalender berdasarkan kriteria tersebut tanpa perlu diskusi ulang setiap tahun. Stabilitas ini penting untuk membangun kepercayaan publik.

Kedua, pisahkan data ilmiah dan forum simbolik.
Data astronomi bersifat objektif. Penetapannya bisa dilakukan jauh hari sebelumnya oleh tim astronom independen yang profesional. Sementara itu, forum keagamaan dapat berfungsi sebagai ruang edukasi dan sosialisasi, bukan sebagai arena penentuan ulang yang bersifat politis.

Ketiga, sederhanakan pengumuman resmi.
Tidak perlu lagi sidang isbat yang berlangsung hingga malam hari dan menunggu laporan satu per satu. Pemerintah dapat menjadwalkan pengumuman pada waktu tetap dengan dasar perhitungan yang telah diumumkan sebelumnya secara transparan.

Dengan sistem seperti ini, negara tetap memiliki otoritas resmi, tetapi prosesnya menjadi efisien dan tidak menimbulkan kegamangan publik.

Ruang Perbedaan Tanpa Represi

Namun, penting ditegaskan bahwa penyederhanaan sistem tidak berarti pemaksaan keseragaman mutlak. Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jika ada kelompok yang memilih mengikuti metode berbeda, hal itu tidak perlu diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Negara cukup menetapkan satu kalender resmi untuk kepentingan administrasi publik: libur nasional, sekolah, layanan publik, dan aktivitas kenegaraan. Di luar itu, masyarakat yang memiliki keyakinan metodologis berbeda tetap diberi ruang tanpa tekanan.

Pendekatan non-represif justru akan memperkuat legitimasi pemerintah. Sebab legitimasi bukan lahir dari pemaksaan, melainkan dari konsistensi dan transparansi.

Kalender Hijriah Nasional yang Prediktif

Bayangkan jika Indonesia memiliki kalender hijriah nasional yang sudah dipublikasikan untuk 10–20 tahun ke depan berdasarkan kriteria tetap. Dunia pendidikan, industri, dan masyarakat dapat merencanakan kegiatan jauh hari. Tidak ada lagi spekulasi tahunan.

Hal ini bukan hal mustahil. Secara teknis, perhitungan sudah tersedia. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik dan kesepakatan kelembagaan.

Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi pelopor integrasi kalender hijriah regional Asia Tenggara jika sistemnya stabil dan kredibel. Selama ini, perbedaan justru sering membuat kita terlihat belum matang dalam tata kelola isu yang sebenarnya dapat diselesaikan secara teknokratis.

Edukasi Publik sebagai Kunci

Reformasi sistem harus dibarengi edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa hisab modern bukan sekadar “teori”, melainkan hasil observasi dan matematika yang sangat akurat. Sebaliknya, rukyat bukan praktik kuno, melainkan bagian dari tradisi ilmiah yang historis.

Jika publik memahami bahwa keduanya sebenarnya tidak bertentangan secara prinsip, resistensi akan berkurang. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi visualisasi, siaran langsung pemantauan hilal, dan publikasi data terbuka untuk meningkatkan literasi astronomi masyarakat.

Transparansi akan mengurangi kecurigaan.

Negara Hadir dengan Otoritas Ilmiah

Dalam negara modern, otoritas keagamaan dan otoritas administratif perlu berjalan selaras, bukan saling bersaing. Pemerintah sebaiknya membangun tim astronomi nasional yang benar-benar independen, terdiri dari akademisi dan praktisi observatorium, yang bekerja berdasarkan standar ilmiah internasional.

Keputusan akhir tetap diumumkan pemerintah, tetapi berbasis laporan ilmiah yang terstandar. Dengan demikian, sidang isbat tidak lagi menjadi arena perdebatan, melainkan sekadar forum formalitas pengesahan.

Langkah ini akan membuat proses lebih profesional dan tidak bergantung pada dinamika psikologis tahunan.

Efisiensi Bukan Menghilangkan Nilai Spiritual

Ada kekhawatiran bahwa penyederhanaan sistem akan menghilangkan nilai spiritual penantian hilal. Padahal, spiritualitas tidak bergantung pada panjangnya prosedur administratif. Umat tetap bisa menyambut Ramadan dengan khidmat tanpa harus menunggu drama pengumuman hingga larut malam.

Justru kepastian yang lebih cepat memungkinkan umat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Menuju Kedewasaan Kolektif

Pada akhirnya, penentuan hilal bukan hanya persoalan astronomi atau fikih. Ia adalah cermin kedewasaan kolektif kita dalam mengelola perbedaan. Negara perlu tegas dalam sistem, tetapi lembut dalam menyikapi keberagaman. Masyarakat perlu kritis, tetapi tidak reaktif.

Sistem yang efisien dan efektif bukan berarti menghapus diskusi. Ia hanya memindahkan diskusi ke ruang yang lebih konstruktif dan tidak berulang setiap tahun. Jika kriteria sudah disepakati jangka panjang, maka energi bangsa dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih substansial.

Indonesia memiliki sumber daya ilmiah, pengalaman kelembagaan, dan tradisi musyawarah yang kuat. Tidak ada alasan untuk terus terjebak dalam mekanisme yang terasa berlarut-larut.

Sudah saatnya kita beranjak dari “menunggu keputusan” menuju “mengelola sistem”. Pemerintah menetapkan kalender secara tegas dan transparan. Masyarakat yang berbeda pandangan tetap dihormati. Tanpa represi, tanpa kegaduhan.

Penentuan hilal seharusnya menjadi simbol keteraturan dan kemajuan, bukan perdebatan tahunan yang melelahkan. Dengan keberanian mereformasi mekanisme, Indonesia dapat menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan bersama dalam sistem yang sederhana, efisien, dan diterima semua pihak.***

Banda Aceh, 18 Februari 2026