Belajar dari PISA, Saatnya Aceh Memiliki Cermin Pendidikan Sendiri

Telah ditayangkan di harian Serambi Indonesia online pada hari Jumat, 11 September 2026

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 kembali mengundang perhatian kita. PISA bukan ujian kelulusan dan bukan pula kompetisi antarsiswa. PISA adalah asesmen internasional yang diselenggarakan OECD untuk melihat sejauh mana anak berusia sekitar 15 tahun mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata.

PISA 2025 menempatkan sains sebagai bidang utama, dengan matematika dan membaca sebagai bidang lainnya. Untuk pertama kalinya, PISA juga mengukur kemampuan Learning in the Digital World, yakni kemampuan siswa membangun pengetahuan dan memecahkan masalah dengan menggunakan perangkat komputasional. Lebih dari 90 negara dan ekonomi mengikuti siklus PISA 2025.

Indonesia memperoleh skor 389 untuk sains, 365 untuk membaca dan 364 untuk matematika. Skor tersebut memang menunjukkan sedikit perbaikan pada sains dan membaca dibandingkan 2022, sementara matematika sedikit menurun. Namun perubahan tersebut belum cukup untuk menunjukkan adanya perubahan yang signifikan secara statistik. Bahkan, kesenjangan dengan rata-rata OECD masih cukup besar. Dalam sains, misalnya, rata-rata Indonesia 389 dibandingkan rata-rata OECD 482.

Tetapi bagi Aceh, ada pertanyaan yang lebih menarik. Di mana posisi anak-anak Aceh? Jawabannya ternyata tidak sederhana. PISA dirancang untuk menghasilkan gambaran kemampuan siswa Indonesia secara nasional. Aceh tidak mempunyai skor PISA tersendiri yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa kemampuan siswa Aceh berada pada angka tertentu.

Mungkin ada anak Aceh yang ikut menjadi bagian dari sampel PISA Indonesia. Namun kita tidak memiliki “rapor PISA Aceh” yang dapat digunakan untuk membandingkan Aceh dengan provinsi lain.

Bagi saya, ini bukan kekurangan yang perlu disesali. Justru di sinilah terdapat sebuah peluang.

PISA bukan sekadar angka

Selama ini pembicaraan tentang PISA sering berhenti pada pertanyaan: Indonesia berada di peringkat berapa? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang sebenarnya mampu dilakukan anak setelah bertahun-tahun bersekolah?

Apakah ia mampu membaca sebuah informasi kemudian menemukan gagasan utamanya? Apakah ia mampu memahami tabel dan grafik? Apakah ia dapat menggunakan matematika untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari? Apakah ia mampu menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi? Apakah ia dapat membedakan informasi yang masuk akal dengan informasi yang menyesatkan?

Dengan kata lain, PISA tidak terutama bertanya berapa banyak materi yang sudah dihafal anak, tetapi seberapa jauh pengetahuan itu dapat digunakan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Inilah filosofi yang sesungguhnya sangat berharga bagi Aceh.

Aceh sebenarnya sudah memiliki banyak data

Aceh tidak kekurangan data pendidikan. BPS Aceh secara rutin menerbitkan Statistik Pendidikan Provinsi Aceh, dengan data yang bersumber antara lain dari BPS dan Dinas Pendidikan Aceh. Bahkan data satuan pendidikan, guru dan peserta didik tersedia menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan.

Kita dapat mengetahui berapa jumlah sekolah, guru dan murid. Kita dapat mengetahui angka partisipasi sekolah. Kita dapat mengetahui kondisi sarana dan berbagai indikator pendidikan lainnya.

Namun ada pertanyaan yang lebih sulit dijawab: Apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak-anak Aceh dengan pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah?

Berapa banyak siswa SMP atau SMA yang mampu membaca grafik dengan benar? Berapa banyak yang mampu menyelesaikan persoalan matematika yang tidak persis sama dengan contoh gurunya? Berapa banyak yang mampu menggunakan konsep sains untuk menjelaskan persoalan lingkungan di sekitarnya?

Data tentang jumlah siswa tidak otomatis menjawab pertanyaan tersebut. Kita memiliki banyak data tentang input dan proses, tetapi masih membutuhkan sistem informasi yang lebih kuat tentang kompetensi dan kemampuan berpikir siswa.

Mengapa tidak membangun “PISA Aceh”?

Saya tidak bermaksud mengusulkan Aceh membuat salinan PISA. PISA adalah sistem internasional yang sangat kompleks dengan metodologi sampling, instrumen, skala pengukuran dan prosedur statistik yang ketat. Menirunya secara penuh tentu bukan pekerjaan sederhana.

Yang lebih realistis adalah mengadopsi filosofinya.

Aceh dapat mengembangkan suatu asesmen berkala terhadap anak usia tertentu, terutama sekitar usia 15 tahun, untuk memperoleh gambaran kemampuan mereka dalam tiga bidang utama: literasi membaca, literasi matematika dan literasi sains. Sebut saja, misalnya, Aceh Student Learning Assessment.

Tujuannya bukan mencari sekolah mana yang paling tinggi nilainya dan kemudian menghukum sekolah yang berada di bawahnya. Tujuannya adalah memperoleh peta kemampuan belajar anak Aceh.

Sampelnya pun tidak harus mengetes seluruh siswa. Dengan metode sampling yang tepat, sejumlah siswa yang mewakili kabupaten/kota, wilayah perkotaan dan perdesaan, sekolah umum dan kejuruan, serta karakteristik sosial ekonomi dapat memberikan informasi yang jauh lebih berguna.

Setiap tiga atau empat tahun, asesmen yang sama dapat dilakukan kembali.

Dengan demikian, Aceh tidak hanya mempunyai data: berapa jumlah siswa kita?, tetapi juga: apa yang mampu dilakukan siswa kita?

Soalnya harus berbicara tentang Aceh. Di sinilah sistem tersebut dapat menjadi lebih menarik. Tidak perlu semua soal berbicara tentang persoalan abstrak yang jauh dari kehidupan siswa. Anak Aceh dapat diberi persoalan tentang banjir, sampah, energi, air bersih, pesisir, pertanian, perkebunan, transportasi, kebencanaan atau perubahan lingkungan.

Misalnya dalam literasi matematika: Sebuah keluarga di Aceh menghabiskan sejumlah kilowatt-jam listrik setiap bulan. Jika sebagian kebutuhan listrik digantikan panel surya, berapa energi yang dapat dihemat dan apakah investasi tersebut layak?

Dalam literasi sains: Mengapa air sungai menjadi lebih keruh setelah hujan deras? Data kualitas air diberikan dan siswa diminta menjelaskan kemungkinan penyebabnya.

Dalam literasi membaca: Siswa diberikan dua informasi mengenai suatu persoalan lingkungan. Mereka diminta menentukan klaim mana yang lebih kuat berdasarkan data.

Tidak ada satu rumus yang langsung memberitahu jawaban. Anak harus membaca, memahami, menghitung, menalar, mengevaluasi dan menjelaskan. Itulah semangat PISA.

Dari asesmen menjadi sistem informasi pendidikan

Yang lebih penting, hasil asesmen jangan berhenti menjadi sebuah laporan tebal di kantor pemerintah. Kita dapat membangun dashboard kemampuan belajar Aceh.

Misalnya setiap tiga tahun kita mengetahui: kemampuan literasi membaca Aceh; kemampuan numerasi; kemampuan sains; kemampuan problem solving; kesenjangan antarkabupaten; perbedaan wilayah urban dan rural; kesenjangan antarkelompok sosial; serta perubahan kemampuan dari satu periode ke periode berikutnya.

Data tersebut kemudian dapat dipadukan dengan data pendidikan yang sudah dimiliki pemerintah. Dengan demikian kita mulai dapat menjawab pertanyaan kebijakan yang lebih penting: Apakah peningkatan jumlah guru diikuti peningkatan kemampuan siswa? Apakah program literasi benar-benar meningkatkan kemampuan membaca? Apakah digitalisasi sekolah menghasilkan kemampuan problem solving yang lebih baik? Kabupaten mana yang membutuhkan intervensi lebih besar? Sekolah seperti apa yang mampu menghasilkan siswa dengan kemampuan tinggi meskipun sumber dayanya terbatas?

Inilah nilai sebenarnya dari data pendidikan.

Jangan jadikan anak sebagai angka

Namun ada satu hal yang harus dijaga. Sistem semacam ini jangan berubah menjadi perlombaan ranking sekolah atau kabupaten. Jika itu terjadi, sekolah akan mengejar skor, guru mengajarkan soal, dan siswa dilatih menghadapi tes. Kita kembali ke persoalan yang sama. Tujuan akhirnya harus tetap: memperbaiki pembelajaran.

Jika hasil asesmen menunjukkan kemampuan membaca rendah, maka pertanyaannya bukan siapa yang harus disalahkan, tetapi bagaimana guru dapat memperbaiki pembelajaran membaca.

Jika numerasi rendah, kita mencari model pembelajaran matematika yang lebih baik. Jika kemampuan sains rendah, kita memperkuat pembelajaran berbasis penyelidikan dan persoalan nyata. Dengan demikian, asesmen menjadi cermin, bukan palu untuk menghukum.

Aceh membutuhkan keberanian untuk mengukur dirinya sendiri

Aceh selama ini mempunyai banyak alasan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Kita memiliki sumber daya manusia, perguruan tinggi, guru, sekolah dan lembaga pemerintah yang dapat bekerja bersama.

Bahkan BPS Aceh sendiri telah mendorong penguatan literasi statistik di kalangan pelajar melalui program seperti Pojok Statistik dan kerja sama dengan sekolah serta Dinas Pendidikan.

Yang dibutuhkan sekarang adalah menghubungkan berbagai kekuatan tersebut.

Perguruan tinggi dapat membantu merancang instrumen dan metodologi. Dinas Pendidikan dapat menyediakan akses sekolah dan menggunakan hasilnya untuk kebijakan. BPS dapat memperkuat metodologi data dan analisis. Guru dapat membantu memastikan instrumen sesuai dengan realitas pembelajaran. Pemerintah Aceh dapat menggunakan hasilnya sebagai dasar intervensi.

Pada akhirnya, Aceh tidak perlu menunggu OECD untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak-anaknya. PISA telah memberikan kita sebuah filosofi: pendidikan harus menghasilkan anak yang mampu menggunakan pengetahuannya untuk memahami dunia dan memecahkan persoalan.

Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita berani membawa filosofi itu ke dalam konteks Aceh. Mungkin sudah waktunya Aceh memiliki cermin pendidikan sendiri. Bukan untuk mencari siapa yang paling tinggi. Bukan pula untuk mempermalukan siapa yang paling rendah.

Tetapi agar setiap beberapa tahun kita dapat melihat dengan jujur: apakah anak-anak Aceh semakin mampu membaca dunia, memahami persoalan, berpikir dengan data, menggunakan ilmu pengetahuan dan mengambil keputusan untuk masa depan mereka?

Jika jawabannya semakin baik, sesungguhnya kita tidak hanya sedang meningkatkan skor sebuah asesmen. Kita sedang meningkatkan kualitas manusia Aceh.*** (dandibachtiar@usk.ac.id)

Banda Aceh, 10 September 2026

Penulis: Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.

Konferensi Predator, Penyakit Dunia Akademik

 Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 2 September 2026

Beberapa tahun silam, ketika saya menempuh pendidikan pascasarjana di Malaysia, seorang profesor senior dari Malaysia bercerita di dalam kelas tentang pengalamannya menghadiri sebuah konferensi internasional di Eropa. Ia berangkat dengan perasaan bangga. Bagaimana tidak? Undangan yang diterimanya membawa nama konferensi internasional, diselenggarakan di salah satu kota di Eropa, dengan pembicara dari berbagai negara. Di atas kertas, semuanya tampak meyakinkan.

Namun, begitu tiba di lokasi, rasa bangga itu perlahan berubah menjadi keheranan.

Penyelenggaraan konferensi jauh dari bayangannya tentang forum ilmiah internasional. Peserta tidak banyak. Beberapa sesi tidak berlangsung sebagaimana tercantum dalam program. Kualitas presentasi pun tidak seperti yang diharapkan. Ada kesan bahwa penyelenggara lebih sibuk mengurus administrasi dan pendaftaran daripada membangun diskusi ilmiah.

Ia dan beberapa koleganya kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

Pengalaman semacam ini sesungguhnya bukan cerita baru. Konferensi predator atau predatory conference telah menjadi perhatian komunitas akademik internasional setidaknya sejak lebih dari satu dekade lalu. Pada awal 2010-an, berbagai akademisi sudah memperingatkan munculnya penyelenggara konferensi yang menggunakan kemasan ilmiah untuk menarik peserta dan memperoleh keuntungan, tetapi tidak menyediakan proses ilmiah yang layak.

Artinya, ketika sekarang kita ramai membicarakan konferensi abal-abal di Indonesia, jangan sampai muncul kesan bahwa fenomena ini merupakan penyakit khas akademia Indonesia. Bukan. Ini adalah penyakit lama dunia akademik. Yang berubah adalah perhatian kita terhadapnya.

Bukan monopoli negara berkembang

Salah satu hal menarik dari fenomena konferensi predator adalah bahwa ia tidak mengenal batas negara. Penelitian tentang konferensi yang dipandang bermasalah menunjukkan bahwa peserta dan presenter datang dari berbagai belahan dunia.

Sebuah penelitian yang menganalisis lebih dari 40.000 presenter pada konferensi yang diselenggarakan oleh dua organisasi yang dikategorikan sebagai penyelenggara konferensi bermasalah menemukan peserta dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Australia, Kanada, Jepang, dan berbagai negara lainnya.

Bahkan, sebagian presenter berafiliasi dengan universitas yang termasuk dalam jajaran universitas terbaik dunia. Dengan kata lain, akademisi dari negara maju pun tidak kebal.

Ada kisah seorang peneliti dari Inggris yang benar-benar menghadiri konferensi di Copenhagen, Denmark. Setelah tiba di lokasi, ia mendapati konferensi yang dijadwalkan berlangsung dua hari ternyata hanya berjalan beberapa jam. Pesertanya sangat sedikit dan sejumlah topik yang dipresentasikan begitu beragam sehingga sulit melihat komunitas ilmiah yang sesungguhnya di balik acara tersebut. Pengalaman itu mahal. Ia harus membayar biaya pendaftaran, perjalanan, dan akomodasi untuk sebuah forum yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Kisah ini penting karena menunjukkan bahwa konferensi predator bukan persoalan akademisi dari negara berkembang yang kurang teliti. Bahkan peneliti dari negara maju dapat terjebak.

Ketika lokasi menjadi komoditas

Ada ironi lain yang patut diperhatikan. Dalam penelitian terhadap ribuan konferensi yang dikategorikan bermasalah, London dan Paris termasuk kota yang sangat sering digunakan sebagai lokasi. Kota-kota dengan reputasi internasional dan daya tarik wisata ternyata juga dapat menjadi panggung bagi konferensi yang kualitas ilmiahnya dipertanyakan.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Mengapa sebuah konferensi di London terasa lebih bergengsi daripada konferensi yang sama di kota lain? Mengapa label “European Conference” atau “International Conference” dapat membuat kita memberikan kepercayaan bahkan sebelum memeriksa siapa penyelenggaranya?

Barangkali karena dunia akademik masih memiliki hierarki prestise yang kuat. Ada anggapan bahwa ilmu pengetahuan yang datang dari pusat-pusat akademik tradisional di Eropa atau Amerika Utara secara otomatis lebih berkualitas. Sebaliknya, kegiatan ilmiah dari negara berkembang sering kali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan.

Konferensi predator memahami psikologi ini. Yang dijual bukan hanya tiket konferensi. Yang dijual adalah pengalaman internasional, sertifikat, jejaring, prestise, dan dalam kasus tertentu, ilusi bahwa seseorang telah menjadi bagian dari komunitas ilmiah global.

Karena itu, lokasi dapat menjadi bagian dari komoditas. London, Paris, Vienna, Rome, Copenhagen, atau kota Eropa lainnya dapat menjadi daya tarik tersendiri. Padahal, kualitas ilmiah sebuah konferensi tidak pernah ditentukan oleh alamat hotel tempat konferensi berlangsung.

Penyakit lama, tetapi terus beradaptasi

Komunitas akademik internasional sebenarnya sudah lama menyadari persoalan ini. Sejak awal 2010-an, berbagai akademisi telah memperingatkan tentang predatory meetings. Setelah itu muncul penelitian, panduan, peringatan institusi, dan berbagai upaya untuk membantu peneliti mengenali konferensi yang bermasalah.

Sejumlah universitas bahkan harus memperingatkan civitas akademik mereka agar tidak tertipu oleh konferensi yang menggunakan nama institusi atau konferensi resmi secara tidak sah. Ini menunjukkan satu hal penting: dunia akademik tidak menganggap konferensi predator sebagai fenomena yang harus diterima sebagai bagian normal dari kehidupan ilmiah.

Sebaliknya, ia berusaha membangun semacam imunitas akademik.

Caranya bukan hanya dengan membuat daftar hitam. Peneliti didorong untuk memeriksa siapa penyelenggaranya, siapa anggota komite ilmiahnya, bagaimana proses peer review dilakukan, siapa pembicaranya, di mana prosiding diterbitkan, bagaimana rekam jejak konferensi sebelumnya, dan apakah ada komunitas ilmiah yang benar-benar berada di belakang acara tersebut.

Jika ditemukan kejanggalan, responsnya sederhana tetapi penting: jangan hadir, jangan membayar, jangan mengirim makalah, dan jangan memberikan legitimasi. Dengan kata lain, konferensi predator harus diisolasi dari ekosistem ilmiah.

Lalu bagaimana dengan kita?

Di sinilah pemberitaan mengenai maraknya konferensi abal-abal di Indonesia menjadi relevan. Kita tentu perlu memperingatkan akademisi agar lebih berhati-hati. Dosen muda yang menerima undangan konferensi internasional tidak boleh hanya melihat negara tempat acara diselenggarakan, hotelnya, atau daftar pembicara yang terpampang di situs web.

Namun, kita juga perlu berhati-hati agar tidak jatuh pada kesimpulan bahwa konferensi predator adalah masalah khas Indonesia. Tidak demikian. Fenomena ini bersifat global dan telah berlangsung lama. Karena itu, respons kita juga sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan: siapa yang salah?

Yang lebih penting adalah: bagaimana kita membangun sistem kekebalan akademik?

Akademisi perlu dibekali kemampuan memeriksa kredibilitas konferensi. Perguruan tinggi perlu memiliki mekanisme verifikasi sebelum membiayai perjalanan atau mengakui kegiatan konferensi sebagai bagian dari kinerja akademik. Asosiasi keilmuan dapat memainkan peran sebagai sumber rujukan bagi konferensi yang legitimate. Dan yang tidak kalah penting, sistem penilaian kinerja akademik jangan sampai memberikan insentif sedemikian besar kepada jumlah kegiatan sehingga membuka pasar bagi penyelenggara konferensi predator.

Kita juga perlu mengubah cara pandang. Menghadiri konferensi di Eropa bukan dengan sendirinya menunjukkan kualitas akademik. Memiliki sertifikat konferensi internasional bukan pula bukti bahwa seseorang telah berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Ukuran sebenarnya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: apakah gagasan kita diuji? Apakah penelitian kita dikritik? Apakah kita mendapatkan masukan yang membuat penelitian menjadi lebih baik? Apakah dari pertemuan itu lahir kolaborasi, pengetahuan, atau pertanyaan baru? Jika jawabannya tidak, maka label “internasional” tidak banyak berarti.

Jangan merasa kita sedang menghadapi penyakit sendiri

Konferensi predator dapat muncul di mana saja. Ia dapat memanfaatkan nama kota besar, universitas terkenal, hotel bergengsi, pembicara internasional, bahkan istilah peer review untuk membangun kepercayaan. Karena itu, kita tidak perlu merasa rendah diri ketika menemukan bahwa fenomena tersebut juga tumbuh di Indonesia.

Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan negara-negara maju lainnya juga pernah berhadapan dengannya. Bahkan akademisi dari universitas terkemuka mereka pernah menjadi peserta atau korban.

Yang membedakan bukan negara mana yang pernah memiliki konferensi predator. Yang membedakan adalah seberapa cepat komunitas akademiknya mengenali, menolak, dan mengisolasinya.

Ilmu pengetahuan tidak membutuhkan pagar negara untuk mengenali penipuan. Konferensi predator bukan penyakit Indonesia. Ia adalah penyakit lama dunia akademik. Tugas kita bukan berpura-pura bahwa kita kebal.

Tugas kita adalah membangun imunitas, agar konferensi yang menjual nama besar tetapi mengosongkan makna ilmiah tidak pernah memperoleh tempat terhormat dalam kehidupan akademik kita.***

Banda Aceh, 12 Agustus 2026

Ketika Himalaya Runtuh, Dunia Seharusnya tidak Lagi Berpaling

 Telah tayang di harian Serambi Indonesia online pada Senin, 31 Agustus 2026

Ada sesuatu yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak melihat bencana besar yang melanda Nepal dan kawasan perbatasannya dengan Tibet pada 26 Agustus lalu.

Bukan hanya karena dahsyatnya banjir bandang yang terjadi. Bukan pula semata-mata karena ratusan korban jiwa dan ribuan orang masih dinyatakan hilang. Yang seharusnya membuat dunia terdiam adalah kenyataan bahwa bencana itu terjadi di sebuah kawasan yang sedang mengalami perubahan iklim yang sangat cepat: Himalaya.

Banjir tersebut dipicu oleh runtuhnya massa es dan batuan di kawasan gletser. Runtuhan itu kemudian menghasilkan debris flow yang masuk ke sungai dan meluncur puluhan hingga hampir seratus kilometer ke wilayah permukiman. Analisis US Geological Survey menyebut kegagalan lereng yang melibatkan gletser sebagai pemicu kemungkinan utama.

Pertanyaannya kemudian: mengapa kita harus melihat peristiwa itu semata-mata sebagai bencana alam? Bukankah kita harus melihatnya sebagai salah satu wajah baru perubahan iklim?

Para ilmuwan telah lama mengingatkan bahwa kawasan pegunungan tinggi adalah salah satu wilayah yang sangat sensitif terhadap pemanasan global. Gletser mencair, permafrost mengalami pencairan, dan keseimbangan antara es, batuan, air dan lereng berubah. Akibatnya, kawasan yang dahulu relatif stabil dapat menjadi semakin rapuh.

Penelitian yang diterbitkan pada 2026 mengenai Himalaya–Karakoram menunjukkan bahwa pemanasan telah mempercepat penyusutan cryosphere, memperbesar danau-danau glasial dan meningkatkan risiko berbagai bencana terkait gletser, termasuk banjir, longsoran es dan debris flow.

Karena itu, meskipun secara ilmiah kita belum boleh mengatakan secara sederhana bahwa "pemanasan global menyebabkan banjir Nepal", kita juga tidak boleh melakukan kesalahan sebaliknya: menganggap pemanasan global tidak mempunyai hubungan dengan bencana tersebut.

Kita harus membedakan antara pemicu langsung dan kondisi yang meningkatkan risiko. Runtuhnya gletser adalah pemicu langsung. Tetapi pemanasan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat mengubah kondisi gletser dan pegunungan sehingga sistem tersebut menjadi semakin tidak stabil.

Dengan kata lain, pemanasan global tidak harus datang seperti palu yang menghantam gunung pada detik terjadinya bencana. Ia dapat bekerja jauh lebih perlahan: mencairkan es, mengubah struktur lereng, melemahkan permafrost, mengubah pola air dan pada akhirnya membuat sebuah sistem alam semakin mudah runtuh.

Itulah sebabnya tragedi Nepal seharusnya menjadi alarm bagi dunia.

Nepal mungkin bukan yang terakhir

Nepal adalah salah satu negara yang kontribusinya terhadap emisi global sangat kecil. Namun masyarakatnya berada di garis depan menghadapi konsekuensi perubahan iklim. Ironisnya, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap pemanasan global justru dapat menjadi kelompok yang paling awal merasakan dampaknya.

Dan kita tidak perlu melihat terlalu jauh.

Pada akhir November hingga awal Desember 2025, banjir bandang dan longsor besar juga menghantam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lebih dari seribu orang dilaporkan meninggal dan ratusan ribu orang terdampak. Sejumlah kajian dan analisis setelah kejadian menunjukkan bahwa hujan ekstrem berinteraksi dengan kondisi daerah aliran sungai, degradasi hutan dan kerentanan tata ruang sehingga memperbesar dampak bencana.

Apakah seluruh bencana Sumatera itu dapat disebut sebagai akibat langsung perubahan iklim? Sekali lagi, kita harus berhati-hati.

Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah kita sedang melihat pola risiko yang semakin besar? Nepal memberikan peringatan dari pegunungan. Sumatera memberikan peringatan dari daerah tropis. Besok, mungkin giliran kawasan pesisir. Atau pulau-pulau kecil di tengah samudera. Atau kota-kota yang dibangun di dataran rendah. Atau masyarakat yang tinggal di lereng-lereng gunung.

Kita tidak tahu persis siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tetapi kita tahu bahwa sistem iklim sedang berubah.

Jangan menunggu bencana berikutnya

Masalah terbesar kita mungkin bukan kekurangan pengetahuan. Dunia sudah mengetahui bahwa bumi sedang memanas. Dunia juga mengetahui bahwa emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil merupakan pendorong utama perubahan iklim modern.

Yang kurang adalah keberanian politik untuk bertindak bersama.

Negara-negara masih sibuk menghitung berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengurangi emisi. Industri masih menghitung berapa besar keuntungan yang mungkin hilang jika transisi energi dipercepat. Negara maju dan negara berkembang masih berdebat tentang siapa yang harus membayar dan siapa yang harus bertanggung jawab lebih besar.

Sementara itu, gunung terus mencair. Laut terus naik. Cuaca ekstrem terus menguji kemampuan kita. Dan masyarakat yang paling rentan terus membayar harga yang tidak mereka tentukan sendiri. Sudah saatnya ego sektoral dan kepentingan jangka pendek diletakkan sedikit lebih jauh.

Krisis iklim bukan persoalan Kementerian Lingkungan Hidup semata. Bukan pula persoalan negara-negara kepulauan kecil saja. Ia bukan hanya persoalan negara maju yang harus mengurangi emisi atau negara berkembang yang membutuhkan energi untuk pertumbuhan ekonominya. Ini adalah persoalan bersama warga dunia.

Energi, transportasi, industri, kehutanan, pertanian, tata ruang, pembangunan kota, pengelolaan wilayah pesisir dan kebencanaan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Demikian pula kerja sama antarnegara.

Himalaya tidak mengenal batas politik. Sungai tidak mengenal garis perbatasan. Atmosfer bahkan lebih tidak mengenal paspor. Karena itu, data satelit, sistem peringatan dini, pemantauan gletser, informasi hidrologi, teknologi prediksi cuaca dan pengetahuan kebencanaan harus menjadi bagian dari kerja sama internasional, bukan sekadar aset masing-masing negara.

Nepal membutuhkan dunia. Tetapi dunia juga membutuhkan Nepal sebagai pengingat.

Menunggu giliran

Ada kecenderungan manusia untuk menganggap bencana yang terjadi jauh dari dirinya sebagai persoalan orang lain. Ketika gletser runtuh di Himalaya, kita mungkin berpikir itu persoalan Nepal. Ketika pulau kecil tenggelam, kita mungkin berpikir itu persoalan negara kepulauan Pasifik. Ketika badai menghantam Karibia, kita menganggapnya persoalan kawasan tersebut. Padahal atmosfer yang sama menaungi kita semua. Bumi yang sama sedang mengalami perubahan.

Dan karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah: "Apakah Indonesia akan mengalami bencana seperti Nepal?"

Pertanyaan yang lebih tepat adalah: "Berapa lama lagi kita mampu menghindari dampak yang lebih besar jika dunia gagal mengendalikan pemanasan global?"

Nepal mungkin sedang memberi kita kesempatan untuk kembali sadar. Jangan tunggu sampai es mencair di depan rumah kita. Jangan tunggu sampai air laut masuk ke halaman rumah. Jangan tunggu sampai longsor datang dari gunung. Jangan tunggu sampai pulau tempat kita tinggal kehilangan daratan sedikit demi sedikit. Dan jangan tunggu sampai kita sendiri menjadi berita berikutnya.

Tragedi Nepal seharusnya tidak hanya menghasilkan bantuan kemanusiaan, pencarian korban dan rekonstruksi infrastruktur. Ia harus menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar: kesadaran bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan. Ia sudah mulai mengubah cara alam bekerja hari ini. Kali ini Nepal yang merasakan langsung.

Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat serius: siapa berikutnya? Dan apakah dunia akan kembali bersatu sebelum jawabannya adalah kita?***

Banda Aceh, 30 Agustus 2026

Penulis: Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.

Arah Universitas Republik Indonesia

Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 12 Agustus 2026

Setiap zaman memiliki simbol kemajuannya. Pada masa revolusi industri, kemajuan diukur dari pabrik yang berdiri dan rel kereta yang membentang. Pada era pembangunan modern, kemajuan diidentikkan dengan bendungan, pelabuhan, bandar udara, dan jalan tol. Kini, ketika Presiden Prabowo Subianto menggagas pendirian Universitas Republik Indonesia (URI), muncul kesan bahwa negara mulai memandang pendidikan tinggi sebagai infrastruktur strategis bagi masa depan bangsa.

Gagasan tersebut patut diapresiasi. Tidak banyak negara berkembang yang berani menempatkan pendidikan tinggi sebagai agenda pembangunan nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, kecerdasan buatan, bioteknologi, material maju, hingga teknologi pertahanan, Indonesia memang membutuhkan lompatan besar. Dalam konteks itu, URI dapat dipahami sebagai simbol tekad negara untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia.

Namun, justru karena arti pentingnya, publik perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah Indonesia sedang membangun sebuah universitas baru, atau sedang membangun cara baru dalam memandang ilmu pengetahuan?

Pertanyaan tersebut mungkin terdengar filosofis. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa universitas tidak pernah lahir hanya karena keputusan politik atau kemampuan fiskal negara. Gedung dapat dibangun dalam hitungan tahun. Laboratorium dapat dilengkapi dengan teknologi paling mutakhir. Profesor terbaik bahkan dapat direkrut dari berbagai negara. Namun, tidak satu pun dari semua itu secara otomatis melahirkan universitas besar.

Universitas sesungguhnya dibangun oleh sesuatu yang tidak tampak: tradisi intelektual. Ia tumbuh dari kebebasan berpikir, keberanian mempertanyakan kemapanan, integritas akademik, penghargaan terhadap penelitian, serta budaya ilmiah yang dipelihara secara konsisten lintas generasi. Karena itu, membangun universitas lebih menyerupai menanam hutan daripada mendirikan gedung. Pohonnya dapat ditanam hari ini, tetapi kerimbunannya baru dinikmati puluhan tahun kemudian.

Gagasan tersebut mengingatkan pada pemikiran Wilhelm von Humboldt pada awal abad ke-19 ketika merancang Universitas Berlin. Bagi Humboldt, universitas bukanlah lembaga yang sekadar mengajarkan pengetahuan yang telah selesai, melainkan ruang tempat penelitian dan pembelajaran berlangsung secara bersamaan (Einheit von Forschung und Lehre). Dosen dan mahasiswa sama-sama menjadi pencari kebenaran, bukan sekadar penyampai dan penerima informasi. Dari sinilah lahir konsep universitas riset modern yang kemudian diadopsi hampir seluruh dunia (Rüegg, 2004).

Di sinilah URI menjadi lebih dari sekadar proyek pendidikan. Ia merupakan ujian atas cara negara memandang ilmu pengetahuan.

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan pendidikan tinggi Indonesia berlangsung melalui pendekatan yang bertahap. Perguruan tinggi negeri diperluas ke berbagai daerah, jumlah dosen bergelar doktor meningkat, publikasi internasional bertambah, dan kolaborasi riset mulai berkembang. Meskipun demikian, berbagai persoalan mendasar belum sepenuhnya teratasi. Pendanaan riset masih terbatas, beban administratif dosen terus meningkat, hubungan universitas dengan industri belum optimal, dan inovasi yang lahir di kampus belum banyak bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan yang layak direnungkan. Apakah persoalan pendidikan tinggi Indonesia sesungguhnya terletak pada kurangnya universitas, atau pada belum terbentuknya ekosistem ilmu pengetahuan yang kuat?

Pertanyaan ini penting karena akan menentukan arah kebijakan. Jika masalah utamanya adalah kelembagaan, maka membangun universitas baru dapat menjadi jawaban. Akan tetapi, jika persoalan mendasarnya adalah budaya riset, tata kelola, pendanaan, dan kolaborasi, maka pembangunan institusi baru hanyalah sebagian kecil dari solusi yang dibutuhkan.

Di berbagai negara, tidak ada satu resep tunggal untuk membangun universitas unggul. Amerika Serikat memiliki banyak universitas yang tumbuh melalui kompetisi dan otonomi yang kuat. Jerman mengembangkan jejaring universitas riset yang didukung pendanaan berkelanjutan. Singapura membangun institusi unggul melalui investasi besar yang disertai tata kelola yang ketat dan kolaborasi internasional. Masing-masing memilih jalan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: mereka membangun ekosistem ilmu pengetahuan, bukan sekadar kampus baru.

Indonesia pun perlu menentukan jalan yang ingin ditempuh. Apakah URI akan menjadi sebuah champion institution yang diharapkan menjadi lokomotif kemajuan nasional? Ataukah ia akan berfungsi sebagai simpul yang memperkuat seluruh jaringan pendidikan tinggi Indonesia? Perbedaan kedua pendekatan tersebut bukan hanya soal desain kelembagaan, melainkan juga menyangkut filosofi pembangunan.

Apabila URI berkembang sebagai institusi yang berdiri sendiri dengan sumber daya yang jauh melampaui perguruan tinggi lain, maka risiko kesenjangan antarkampus akan semakin besar. Dosen terbaik dapat terkonsentrasi pada satu institusi, pendanaan riset menjadi tidak seimbang, dan kampus-kampus daerah berpotensi kehilangan daya saingnya. Sebaliknya, jika URI dirancang sebagai pusat kolaborasi nasional yang membuka akses laboratorium, mengembangkan riset bersama, membina perguruan tinggi di berbagai wilayah, dan menjadi simpul pertukaran pengetahuan, maka keberadaannya justru akan memperkuat keseluruhan sistem.

Di titik inilah ukuran keberhasilan URI tidak lagi ditentukan oleh kemegahan kampusnya, melainkan oleh dampaknya terhadap ekosistem pendidikan tinggi nasional.

Lebih jauh lagi, URI seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki persoalan yang selama ini membayangi kehidupan akademik Indonesia. Sudah terlalu lama dosen dihadapkan pada tumpukan administrasi yang mengurangi waktu untuk meneliti. Sudah terlalu lama hasil penelitian berhenti di rak perpustakaan tanpa menjelma menjadi inovasi yang dimanfaatkan masyarakat maupun industri. Sudah terlalu lama kolaborasi antarkampus berjalan sporadis dan bergantung pada inisiatif individu.

Jika URI benar-benar ingin menjadi tonggak baru, maka perubahan itu harus dimulai dari cara negara memperlakukan ilmu pengetahuan. Investasi terbesar bukan hanya pada beton dan baja, tetapi juga pada manusia, riset, kebebasan akademik, dan kesinambungan pendanaan. Sebab universitas kelas dunia tidak lahir dari proyek lima tahunan, melainkan dari komitmen jangka panjang yang melampaui pergantian pemerintahan.

Pada dekade 1960-an, Clark Kerr dalam The Uses of the University menggambarkan universitas modern sebagai multiversity—sebuah institusi yang melayani banyak kepentingan sekaligus: pendidikan, penelitian, industri, pemerintah, dan masyarakat. Tantangannya bukan sekadar memperbanyak fungsi, tetapi menjaga agar pencarian kebenaran ilmiah tetap menjadi inti dari seluruh aktivitas tersebut. Universitas yang kehilangan inti itu dapat tumbuh semakin besar secara fisik, tetapi belum tentu semakin besar secara intelektual.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukanlah nama sebuah universitas. Yang dipertaruhkan adalah arah pembangunan bangsa. Negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi tidak cukup hanya membangun kawasan industri. Negara yang ingin menjadi pemimpin teknologi tidak cukup hanya membangun pusat inovasi. Pada akhirnya, semua itu bergantung pada kualitas universitas sebagai tempat lahirnya gagasan, pengetahuan, dan manusia-manusia yang akan menggerakkan perubahan.

Karena itu, pertanyaan "ke mana arah Universitas Republik Indonesia?" sesungguhnya mengandung pertanyaan yang jauh lebih besar: ke mana Indonesia hendak membawa masa depan ilmu pengetahuannya?

Sejarah tidak akan terlalu lama mengingat siapa yang pertama kali meresmikan sebuah universitas. Sejarah lebih memilih mengingat universitas yang melahirkan penemuan, membentuk pemimpin, memperkuat demokrasi, dan mengubah wajah peradaban. Jika URI mampu menjadi titik awal perubahan cara negara membangun ilmu pengetahuan (bukan sekadar membangun kampus) maka ia akan menjadi warisan yang melampaui satu periode pemerintahan. Namun jika yang dibangun hanya institusinya, sementara ekosistem ilmu pengetahuan tetap berjalan seperti sebelumnya, maka yang lahir hanyalah sebuah nama baru di antara ratusan nama lama.

Pada akhirnya, universitas memang tidak dibangun dengan logika proyek. Ia dibangun dengan logika peradaban. Dan peradaban selalu diukur bukan dari seberapa cepat ia didirikan, melainkan dari seberapa lama ia mampu menerangi bangsanya.***

Banda Aceh, 1 Agustus 2026

USK dan Ranking Dunia

Telah tayang pada edisi online harian Serambi Indonesia Minggu, 9 Agustus 2026

Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua perguruan tinggi berlomba memperbaiki posisi dalam berbagai pemeringkatan dunia. UI tengah berjuang meraih peringkat 100-150 QS Ranking, dimana kini sudah berada di posisi Top 200. Universitas Syiah Kuala (USK) pun tidak terkecuali. Walau dalam ranking dunia QS Ranking USK masih bertengger di level 1400an, USK tidak ketinggalan menunjukkan tekadnya dalam meningkatkan reputasi internasional. Langkah ini patut diapresiasi karena pengakuan global akan membuka peluang yang lebih luas bagi kerja sama internasional, pertukaran mahasiswa, pendanaan riset, hingga peningkatan daya saing lulusan. Namun, di balik semangat tersebut, muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah mengejar QS Ranking harus menjadi tujuan akhir sebuah universitas?

Menurut saya, jawabannya adalah tidak.

QS Ranking memang penting, tetapi ia seharusnya diposisikan sebagai konsekuensi dari keberhasilan universitas menjalankan misinya, bukan sebagai tujuan yang mengarahkan seluruh kebijakan institusi.

Hakikat sebuah universitas sejak awal bukanlah mengejar angka dalam tabel pemeringkatan internasional. Universitas didirikan untuk menciptakan ilmu pengetahuan, melahirkan inovasi, mencerdaskan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi bangsa. Reputasi hanyalah pengakuan atas keberhasilan menjalankan misi tersebut.

Sayangnya, dalam era kompetisi global saat ini, tidak sedikit perguruan tinggi yang tanpa sadar mulai menjadikan indikator pemeringkatan sebagai arah utama pembangunan institusi. Berbagai kebijakan kemudian dirancang agar sesuai dengan kriteria lembaga pemeringkat: meningkatkan jumlah mahasiswa asing, memperbanyak publikasi internasional, menaikkan sitasi, memperluas kolaborasi global, hingga membangun reputasi akademik. Seluruh upaya tersebut memang baik dan bahkan diperlukan. Namun, ketika indikator-indikator itu menjadi tujuan akhir, universitas berisiko kehilangan orientasi terhadap masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

Universitas kemudian menjadi sibuk memenuhi parameter yang ditetapkan lembaga pemeringkat, sementara persoalan nyata di sekitarnya justru kurang memperoleh perhatian. Akibatnya, keberhasilan di atas kertas belum tentu berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Bagi USK, dilema tersebut menjadi semakin menarik. Sebagai perguruan tinggi terbesar di Aceh, USK memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan universitas-universitas besar di Pulau Jawa. Keunggulan USK bukan terletak pada usia institusi, besarnya jumlah alumni nasional, atau skala ekonominya. Kekuatan utama USK justru berada pada kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan karakteristik wilayah Aceh yang tidak dimiliki banyak daerah lain.

Aceh adalah laboratorium alam yang luar biasa. Wilayah ini berada di pertemuan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Andaman; memiliki potensi energi panas bumi, biomassa, dan tenaga air; dikenal sebagai penghasil kopi Gayo, nilam, kelapa, serta kelapa sawit; memiliki kawasan hutan tropis yang luas; sekaligus menyimpan pengalaman berharga dalam mitigasi bencana tsunami, rekonstruksi pascabencana, dan pembangunan perdamaian. Semua itu merupakan modal akademik yang tidak dapat dibeli oleh universitas mana pun di dunia.

Ironisnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dikonsolidasikan menjadi identitas ilmiah USK. USK perlu menajamkan lagi arah dan payung penyelidikannya dengan menggalang kolaborasi internal antar fakultas. Isu-isu lokal perlu menjadi sasaran pencarian solusi melalui program riset terpadu. Seperti masalah bencana banjir bandang tahun lalu yang efeknya masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Pergerakan tanah longsor raksasa di Aceh Tengah misalnya, menjadi peluang program riset bersama lintas ilmu yang butuh kajian bertaraf internasional. 

Padahal universitas-universitas terbaik dunia justru dikenal karena memiliki identitas akademik yang sangat jelas. Wageningen University identik dengan pertanian dan pangan. Massachusetts Institute of Technology dikenal sebagai pusat inovasi teknologi. University of Hawaii menjadi rujukan dalam oseanografi dan studi kawasan Pasifik. Mereka tidak berusaha menjadi yang terbaik dalam semua bidang, melainkan memilih beberapa bidang strategis yang kemudian dikembangkan secara konsisten selama puluhan tahun.

USK seharusnya mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Bukan dengan meniru bidang yang dikembangkan universitas lain, tetapi dengan membangun identitasnya sendiri berdasarkan kekuatan Aceh. Bidang seperti ketahanan bencana tropis, energi terbarukan kawasan tropis, biomaterial berbasis serat alam, ekonomi biru, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan memiliki potensi besar untuk menjadi ciri khas USK di tingkat dunia.

Apabila identitas tersebut dikembangkan secara serius, berbagai indikator yang digunakan QS sesungguhnya akan meningkat dengan sendirinya. Penelitian yang berkualitas akan menghasilkan publikasi yang lebih baik. Publikasi yang baik akan memperoleh lebih banyak sitasi. Kolaborasi internasional akan tumbuh karena peneliti dunia datang kepada pusat-pusat keunggulan yang dimiliki USK. Mahasiswa asing juga akan tertarik belajar pada bidang yang memang menjadi keunggulan universitas. Dengan kata lain, reputasi internasional lahir sebagai akibat dari kualitas akademik yang nyata, bukan karena universitas sekadar mengejar indikator pemeringkatan.

Logika ini sebenarnya sangat sederhana. Seseorang yang ingin hidup sehat tidak cukup hanya menimbang berat badan setiap hari. Berat badan ideal merupakan hasil dari pola hidup yang sehat, bukan tujuan yang dapat dicapai hanya dengan melihat angka pada timbangan. Demikian pula QS Ranking. Ia merupakan ukuran terhadap berbagai aspek kualitas universitas, bukan kualitas itu sendiri.

Karena itu, menurut saya pertanyaan yang seharusnya diajukan USK bukanlah, "Bagaimana agar peringkat QS kita naik?" Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, "Masalah apa yang hanya dapat diselesaikan oleh USK dengan memanfaatkan kekuatan Aceh?"

Apabila USK mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka universitas ini tidak hanya akan memperoleh pengakuan internasional, tetapi juga menjadi institusi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya. Pemerintah daerah akan menjadikan USK sebagai mitra utama dalam penyusunan kebijakan. Industri akan datang mencari solusi teknologi. Peneliti dunia akan tertarik membangun kolaborasi. Mahasiswa dari berbagai negara akan datang karena ingin belajar pada pusat-pusat keunggulan yang memang tidak dimiliki universitas lain.

Pada titik itulah QS Ranking memperoleh makna yang sesungguhnya. Ia bukan lagi target yang dikejar, melainkan cermin dari kualitas universitas yang telah berhasil menjalankan tugas utamanya.

Bagi USK ini tentunya bukanlah mengabaikan pemeringkatan internasional. Sebaliknya, pemeringkatan harus dijadikan instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana kualitas institusi berkembang. Namun, arah perjalanan universitas hendaknya tidak ditentukan oleh indikator-indikator yang disusun lembaga pemeringkat, melainkan oleh kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan visi ilmiah yang ingin diwujudkan.

Universitas besar tidak lahir karena mengejar ranking. Mereka dihormati karena berhasil melahirkan pengetahuan yang mengubah kehidupan manusia. Reputasi internasional datang kemudian sebagai bentuk pengakuan.

Bagi USK, jalan menuju universitas kelas dunia tidak harus dimulai dari mengejar QS Ranking. Jalan itu justru dimulai dari keberanian membangun identitasnya sendiri: menjadi universitas yang paling memahami Aceh, paling mampu menyelesaikan persoalan Aceh, dan melalui keunggulan itulah memberikan kontribusi bagi Indonesia dan dunia. Ketika misi tersebut berhasil diwujudkan, QS Ranking tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar. Ia akan datang sebagai konsekuensi yang wajar dari sebuah universitas yang benar-benar berkualitas.

Jadi, USK perlu menetapkan sasaran utama kinerjanya yang menargetkan pemenuhan persoalan-persoalan lokal dan nasional, dengan tetap bercermin pada kriteria QS World Ranking sebagai konsekuensi logisnya.***

Banda Aceh, 8 Agustus 2026