Dilema Cukai Rokok

Telah dimuat di harian Waspada edisi Selasa, 28 Oktober 2025

Kebijakan cukai rokok kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2026. Langkah ini memicu kritik, sebab dalam dua dekade terakhir, pemerintah cenderung menjadikan kenaikan tarif cukai rokok sebagai ritual tahunan—seolah-olah itu simbol komitmen negara terhadap kesehatan publik dan penurunan konsumsi tembakau.

Namun, di balik simbolisme itu, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah kenaikan cukai rokok selama ini benar-benar berhasil menekan konsumsi? Fakta menunjukkan, jumlah perokok di Indonesia justru tidak menurun secara signifikan, bahkan di kalangan anak dan remaja angkanya terus naik. Pada saat yang sama, kenaikan tarif justru memicu peredaran rokok ilegal yang lebih murah, sementara industri rokok resmi tertekan dan sebagian terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Dengan kata lain, kebijakan cukai rokok selama ini berjalan di tempat. Ia gagal menekan konsumsi, gagal menyelamatkan kesehatan publik, dan sekaligus memukul aspek ekonomi formal. Inilah dilema besar yang sejak lama membayangi tata kelola rokok di negeri ini.

Cukai Rokok: Antara Fiskal, Kesehatan, dan Ekonomi

Ada tiga wajah dalam kebijakan rokok Indonesia. Pertama, aspek fiskal: cukai rokok menyumbang lebih dari Rp120 triliun per tahun ke kas negara. Ini membuat pemerintah cenderung ambivalen—di satu sisi ingin menekan konsumsi, di sisi lain enggan kehilangan sumber penerimaan pajak.

Kedua, aspek kesehatan publik. Rokok adalah penyebab utama penyakit mematikan seperti kanker, serangan jantung, dan paru-paru kronis. Beban biaya kesehatan akibat rokok bahkan diyakini jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara dari cukai.

Ketiga, aspek sosial-ekonomi. Industri rokok masih menyerap jutaan pekerja, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi dan pedagang eceran. Lonjakan cukai tanpa strategi transisi memicu PHK, memperparah pengangguran, dan mengganggu stabilitas sosial.

Di sinilah dilema kebijakan cukai rokok menemukan bentuknya. Setiap langkah pemerintah seolah selalu mencederai salah satu kepentingan: kesehatan publik terabaikan, penerimaan negara berkurang, atau lapangan kerja terancam.

Mengapa Kebijakan Selama Ini Gagal?

Setidaknya ada tiga alasan utama.

Pertama, pendekatan parsial. Kebijakan cukai nyaris sepenuhnya diletakkan di pundak Menteri Keuangan. Padahal, rokok bukan hanya soal penerimaan negara, melainkan persoalan kesehatan, tenaga kerja, hukum, hingga aspek sosial budaya.

Kedua, struktur tarif yang rumit. Hingga kini Indonesia memiliki belasan layer tarif cukai rokok yang justru memunculkan celah manipulasi harga. Produsen bisa beralih ke kategori tarif yang lebih rendah, sehingga tujuan pengendalian harga tidak efektif.

Ketiga, lemahnya pengawasan rokok ilegal. Ketika cukai dinaikkan, perokok beralih ke rokok tanpa pita cukai yang harganya jauh lebih murah. Akibatnya, konsumsi tidak turun, justru penerimaan negara yang bocor.

Saatnya Peta Jalan Nasional

Momentum kritik terhadap Menkeu kali ini semestinya menjadi titik balik. Persoalan rokok tidak bisa lagi ditangani secara sektoral. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (roadmap) nasional tata kelola rokok, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, akademisi, organisasi profesi kesehatan, tokoh masyarakat, hingga institusi keagamaan.

Roadmap itu harus berani menetapkan target ekstrem. Pertama, menekan konsumsi rokok secara bertahap hingga titik minimal. Kedua, menutup industri rokok secara total dalam jangka panjang. Dan ketiga, mengalihkan tenaga kerja industri rokok sepenuhnya ke sektor alternatif yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tanpa target jelas, kebijakan hanya akan menjadi tambal sulam yang terus diperdebatkan setiap tahun tanpa kemajuan berarti.

Membayangkan 10 Tahun ke Depan

Bagaimana roadmap itu bisa diwujudkan? Setidaknya ada empat tahap besar.

Pertama (2025–2027): Fondasi.
Kenaikan cukai tetap dilakukan, tapi diiringi dengan simplifikasi tarif dan penguatan pengawasan rokok ilegal. Pada tahap ini, pemerintah perlu memulai larangan iklan rokok, menerapkan kemasan polos (plain packaging), serta memetakan jumlah tenaga kerja industri rokok. Pilot project transisi petani tembakau ke komoditas alternatif harus segera dilaksanakan.

Kedua (2028–2030): Transisi.
Cukai dinaikkan lebih agresif, harga rokok harus mencapai titik prohibitif. Konsumsi dipersempit dengan larangan penjualan per batang dan pembatasan kuota produksi nasional. Pada saat yang sama, setengah dari tenaga kerja industri rokok mulai dialihkan ke sektor lain melalui pelatihan dan insentif.

Ketiga (2031–2033): Penghentian.
Produksi rokok dibatasi ketat, penjualan hanya di tempat khusus dengan lisensi terbatas. Generasi muda dilarang total membeli rokok (generational endgame). Industri rokok besar mulai ditutup bertahap dengan skema kompensasi dan restrukturisasi.

Keempat (2034–2035): Penutupan Total.
Indonesia memasuki fase bebas rokok konvensional. Konsumsi turun di bawah 5% populasi, pabrik rokok resmi berhenti beroperasi, dan semua tenaga kerja telah dialihkan ke sektor produktif lain.

Tantangan dan Antisipasi

Tentu, roadmap ekstrem ini akan menghadapi banyak tantangan. Rokok ilegal bisa merajalela, penerimaan negara bisa anjlok, resistensi politik dari industri akan kuat, dan jutaan tenaga kerja bisa terdampak. Karena itu, diperlukan strategi antisipasi, meliputi: Pengawasan ketat melalui digitalisasi pita cukai; Diversifikasi pajak ke sektor lain, seperti pajak karbon atau pajak ekonomi digital; Transisi tenaga kerja melalui pelatihan, insentif investasi sektor baru, dan program jaminan sosial; Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam mengubah budaya rokok yang telah mengakar.

Dilema kebijakan cukai rokok tidak akan selesai hanya dengan menaikkan atau menahan tarif cukai. Persoalan ini jauh lebih kompleks dan menyangkut masa depan bangsa: kesehatan generasi, keberlanjutan ekonomi, dan kualitas sosial.

Momentum kritik terhadap Menkeu Purbaya seharusnya tidak dipandang sebagai perdebatan teknis fiskal semata. Inilah saatnya pemerintah menyusun peta jalan nasional menuju Indonesia bebas rokok. Sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, kita harus berani menargetkan: pabrik rokok ditutup, konsumsi rokok menjadi nol, dan tenaga kerja terserap sepenuhnya ke sektor alternatif yang sehat.

Hanya dengan cara itu, dilema rokok yang selama ini jadi polemik klise bisa berakhir, digantikan dengan komitmen nyata demi kesehatan bangsa.***

Banda Aceh, 8 Oktober 2025

Kapan Ilmuwan Indonesia Bisa Meraih Nobel?

Telah dimuat di harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 31 Oktober 2025

Setiap awal Oktober, dunia seakan berhenti sejenak untuk menantikan pengumuman pemenang Hadiah Nobel — penghargaan paling prestisius bagi ilmu pengetahuan, sastra, dan perdamaian dunia. Dari Stockholm dan Oslo, nama-nama besar diumumkan dan segera menjadi berita utama global. Namun dari Indonesia, hingga kini belum pernah ada satu pun nama yang disebut. Pertanyaannya, kapan ilmuwan Indonesia bisa berdiri di panggung Nobel?

Pertanyaan ini bukan sekadar soal gengsi, tetapi tentang pengakuan global atas kapasitas bangsa dalam melahirkan ilmu pengetahuan yang mengubah dunia. Sebab sejatinya, penghargaan Nobel bukan hanya simbol kecerdasan individu, melainkan cermin dari kematangan ekosistem riset suatu negara.

Menariknya, jika kita menelusuri sejarah, tanah Indonesia sesungguhnya sudah dua kali menjadi tempat lahirnya riset yang berujung Nobel, meski penerimanya bukan warga negara Indonesia. Fakta ini jarang disadari publik — bahwa dari Batavia dan sekolah-sekolah Inpres di pelosok negeri, dunia memperoleh dua sumbangan pengetahuan besar yang diakui oleh Komite Nobel.

Dari Batavia, Lahir Ilmu Gizi Dunia

Kisah pertama datang dari Christiaan Eijkman, dokter militer Belanda yang bertugas di Batavia pada akhir abad ke-19. Saat itu, penyakit beri-beri menjadi wabah yang menakutkan di kalangan tentara dan masyarakat. Banyak yang mengira penyebabnya adalah infeksi tropis atau racun makanan. Namun Eijkman, dengan kepekaan ilmiah yang tajam, menaruh kecurigaan pada sesuatu yang lebih sederhana: beras.

Dalam eksperimen sederhana di rumah sakit militer, ia mendapati bahwa ayam yang diberi makan nasi putih giling jatuh sakit, sementara ayam yang memakan nasi kasar tetap sehat. Dari situ ia menyimpulkan bahwa proses penggilingan padi menghilangkan zat penting yang dibutuhkan tubuh. Zat misterius itu kelak dikenal sebagai vitamin B1 (tiamin).

Temuan tersebut mengubah arah kedokteran dunia dan menjadi dasar lahirnya ilmu gizi modern. Pada tahun 1929, Eijkman dianugerahi Hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran, bersama Frederick Hopkins. Meski ia berkebangsaan Belanda, sejarah mencatat bahwa penelitiannya dilakukan sepenuhnya di Hindia Belanda, di laboratorium sederhana di Batavia — di tanah yang kini bernama Indonesia. Dari sinilah dunia belajar bahwa kekurangan vitamin bisa menimbulkan penyakit, bukan semata infeksi.

Eksperimen Kemiskinan dari SD Inpres

Delapan dekade kemudian, kisah serupa terulang, kali ini dalam ranah ekonomi pembangunan. Pada tahun 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer meraih Hadiah Nobel Ekonomi atas kontribusi mereka dalam mengembangkan pendekatan eksperimental untuk mengurangi kemiskinan global.

Salah satu riset lapangan penting mereka dilakukan di Indonesia, meneliti program Sekolah Dasar Inpres yang dibangun secara besar-besaran pada era 1970-an. Dengan menggunakan metode randomized controlled trial (RCT), mereka menunjukkan bagaimana pembangunan sekolah dasar berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang dan mobilitas sosial antar-generasi.

Penelitian itu menjadi salah satu studi kunci yang memperkuat pendekatan empiris mereka: bahwa kebijakan publik seharusnya diuji dengan data nyata, bukan hanya asumsi. Eksperimen pendidikan di Indonesia menjadi bagian integral dari riset yang akhirnya membawa mereka meraih Nobel Ekonomi 2019.

Dari Batavia hingga SD Inpres, tanah Indonesia dua kali menjadi laboratorium pengetahuan global. Namun ironinya, pengakuan tertinggi itu justru diraih oleh ilmuwan asing yang meneliti di sini.

Mengapa Belum Ada Nobel dari Indonesia?

Pertanyaan besar pun muncul: mengapa Indonesia, dengan populasi besar dan sumber daya alam yang melimpah, belum juga melahirkan penerima Nobel sendiri?

Salah satu jawabannya terletak pada struktur dan budaya riset nasional yang belum matang.
Pendanaan penelitian di Indonesia masih di bawah 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh tertinggal dari Jepang (3,2%) atau Korea Selatan (4,9%). Banyak riset berhenti di proposal atau laporan akhir karena minimnya dukungan jangka panjang.

Selain itu, lembaga riset sering kali terjebak dalam perubahan struktur birokrasi yang tidak memberi ruang kesinambungan. Kebijakan riset berganti seiring pergantian pejabat, dan orientasi penelitian kerap mengikuti proyek, bukan visi ilmiah yang konsisten.

Ada pula persoalan budaya ilmiah. Di banyak institusi, publikasi atau kenaikan jabatan sering lebih dihargai daripada curiosity-driven research — penelitian murni yang mengejar jawaban dari pertanyaan mendasar. Padahal, penemuan besar yang diganjar Nobel biasanya lahir dari eksplorasi panjang, bukan dari penelitian jangka pendek yang menyesuaikan tenggat laporan tahunan.

Potensi yang Mulai Tumbuh

Namun tidak semua suram. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ilmuwan Indonesia mulai menunjukkan kiprah di panggung global. Universitas Stanford, misalnya, setiap tahun merilis daftar “2% Top Scientists in the World” — kumpulan ilmuwan dengan pengaruh publikasi tertinggi di bidangnya. Dalam edisi terbaru, puluhan nama ilmuwan Indonesia masuk dalam daftar tersebut, baik yang bekerja di dalam negeri maupun diaspora. Sebagian bahkan dari universitas di Aceh.

Mereka datang dari berbagai bidang: material sains, bioteknologi, teknik kimia, lingkungan, hingga ilmu komputer. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pionir riset berkelas dunia — dari pengembangan bahan komposit, teknologi energi bersih, hingga kecerdasan buatan.

Ini menunjukkan bahwa kapasitas intelektual Indonesia sudah berada di jalur yang benar.
Yang dibutuhkan kini adalah ekosistem yang menumbuhkan keberanian ilmuwan untuk menembus batas pengetahuan, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.

Membangun Ekosistem Nobel

Untuk melahirkan peraih Nobel, sebuah bangsa memerlukan kombinasi antara ilmu, kebebasan, dan keberlanjutan. Pertama, perlu ada pendanaan riset yang stabil dan besar, agar peneliti tidak sibuk mencari proyek, tetapi fokus meneliti. Kedua, kebebasan akademik harus dijaga, karena penemuan besar sering kali lahir dari ide yang awalnya dianggap “gila” atau bertentangan dengan arus utama. Ketiga, budaya ilmiah perlu dihidupkan kembali — menghargai kejujuran data, kerja kolaboratif, dan ketekunan intelektual.

Selain itu, perlu peran aktif negara dan dunia industri dalam mendorong riset fundamental. Di negara-negara peraih Nobel, hubungan antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta berlangsung erat. Ilmuwan diberi ruang untuk bereksperimen, gagal, lalu mencoba lagi — tanpa takut kehilangan dukungan.

Dari Tanah yang Subur bagi Pengetahuan

Dari kisah Eijkman hingga eksperimen Banerjee, kita belajar bahwa tanah Indonesia bukan tanah yang kering bagi ilmu pengetahuan, melainkan lahan yang subur — tempat ide besar bisa tumbuh. Sayangnya, sering kali yang memanen justru orang lain, karena kita belum siap merawat dan melindungi benih pengetahuan itu.

Kini saatnya Indonesia berbenah. Kita tidak perlu menunggu keajaiban datang dari luar.
Di laboratorium-laboratorium kecil di kampus negeri dan swasta, di tangan para peneliti muda yang tekun, sebenarnya telah tumbuh potensi besar yang menunggu dukungan.

Jika ekosistem riset kita matang, jika kebijakan nasional berpihak pada ilmu, dan jika masyarakat kembali menaruh hormat pada pengetahuan, maka bukan tidak mungkin suatu hari nanti — saat Nobel kembali diumumkan di Stockholm — dunia akan menyebut sebuah nama dari Indonesia.

Dan ketika hari itu tiba, kita tidak lagi berkata, “Penelitiannya dilakukan di Indonesia,” melainkan dengan bangga, “Itu orang Indonesia yang melakukannya.”***

Banda Aceh, 10 Oktober 2025 

Konsep Islam Membasmi Kemiskinan

Telah dimuat di harian Waspada edisi Jumat, 24 Oktober 2025

Kemiskinan sering kali dipandang sebagai takdir sosial — sesuatu yang selalu ada dan tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya. Di setiap zaman, di setiap bangsa, selalu ada segelintir orang yang hidup berkecukupan dan sebagian lain yang berjuang sekadar bertahan hidup. Namun apakah benar kemiskinan itu bagian dari “keniscayaan” hidup manusia? Islam memberikan jawaban yang berbeda: kemiskinan bukan takdir, melainkan akibat dari ketimpangan dalam distribusi harta, kelalaian terhadap nilai keadilan, dan hilangnya solidaritas sosial.

Apa Itu Kemiskinan?

Secara sederhana, miskin berarti tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Namun dalam pandangan Islam, kemiskinan tidak hanya soal kekurangan materi, melainkan juga kehilangan kemampuan untuk memberi, berperan, dan menjaga martabat. Karena itu Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan.” Dalam doa ini, kemiskinan disejajarkan dengan kekufuran — bukan karena si miskin pasti kafir, melainkan karena kemiskinan dapat menggiring manusia pada keputusasaan dan kehilangan nilai-nilai keimanan.

Apakah Kemiskinan Bisa Dihapuskan?

Islam menolak pandangan fatalistik bahwa kemiskinan adalah kondisi permanen. Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan bahwa bumi dan seluruh isinya diciptakan untuk manusia agar dikelola dengan adil dan produktif. Artinya, sumber daya cukup untuk semua orang, tetapi distribusinya yang tidak adil membuat sebagian manusia kekurangan. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan “takdir ekonomi”, tetapi “konsekuensi moral dan struktural”.

Islam percaya bahwa kemiskinan bisa diminimalkan — bahkan diberantas — jika umat menerapkan nilai-nilai keadilan sosial, amanah dalam mengelola harta, dan mekanisme redistribusi yang berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukanlah sistem amal, melainkan instrumen ekonomi sosial yang dirancang untuk menyeimbangkan kepemilikan dan menggerakkan ekonomi produktif.

Pandangan Islam terhadap Harta dan Distribusi

Islam tidak anti terhadap kekayaan. Bahkan Al-Qur’an memuji orang-orang yang bekerja keras, berdagang, dan memakmurkan bumi. Namun Islam menolak keras penumpukan harta yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat ini adalah fondasi ekonomi Islam: harta harus berputar. Jika ia hanya beredar di lingkaran sempit, akan muncul ketimpangan dan kemiskinan sistemik. Karenanya, Islam menetapkan sejumlah mekanisme sosial-ekonomi yang menjamin perputaran itu: zakat, larangan riba, kewajiban kerja, peran negara sebagai penyeimbang, serta tanggung jawab sosial individu.

Strategi Islam dalam Memerangi Kemiskinan

Ada beberapa instrumen pokok yang disiapkan Islam dalam membasmi kemiskinan, baik pada tataran individu, masyarakat, maupun negara.

1. Zakat sebagai Instrumen Distribusi

Zakat adalah pilar ekonomi Islam yang paling nyata. Ia bukan sekadar sedekah, tetapi kewajiban hukum yang mengalirkan sebagian kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Zakat bukan “bantuan”, melainkan “hak” fakir miskin sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Dalam sistem ekonomi modern, zakat dapat berfungsi seperti automatic stabilizer — mengalirkan kelebihan harta ke sektor bawah secara berkala, menjaga daya beli masyarakat miskin, dan mencegah kesenjangan ekstrem.

2. Larangan Riba dan Sistem Keuangan yang Etis

Islam melarang riba karena bunga menimbulkan ketidakadilan struktural: yang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang miskin kian terbebani. Sistem keuangan Islam menolak transaksi yang tidak berbasis nilai nyata (non-asset-based) dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil, kemitraan, serta investasi produktif.

Dalam konteks modern, ini berarti lembaga keuangan Islam seharusnya tidak sekadar “mengganti nama bunga menjadi margin”, melainkan benar-benar mengubah paradigma: dari hubungan kreditur-debitur menjadi hubungan mitra yang berbagi risiko dan keuntungan.

3. Wakaf Produktif

Wakaf dalam Islam bukan hanya tanah untuk masjid dan kuburan. Wakaf bisa berupa aset produktif — misalnya lahan pertanian, pabrik, rumah sakit, atau sekolah — yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Di masa keemasan Islam, sistem wakaf menjadi motor utama penyediaan layanan sosial: pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi fakir miskin.

Jika dikelola profesional di era modern, wakaf produktif dapat menjadi “lembaga dana abadi” umat, seperti endowment fund di universitas-universitas besar dunia.

4. Peran Negara dalam Keadilan Sosial

Islam tidak menafikan peran negara. Dalam sejarahnya, Khalifah Umar bin Khattab misalnya, memerintahkan agar setiap bayi yang lahir mendapat jaminan kebutuhan pokok dari baitul mal. Negara dalam Islam bukan sekadar penarik pajak, tetapi penjaga keseimbangan sosial dan pemberi perlindungan bagi yang lemah.

Kebijakan fiskal dalam Islam diarahkan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, bukan untuk memperkaya segelintir elit.

5. Etika Kerja dan Kewirausahaan

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mandiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Prinsip ini menjadi dasar etos kerja Islam — bahwa produktivitas dan kemandirian ekonomi adalah bagian dari ibadah.

Konsep ini bisa diterjemahkan ke dalam program pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro berbasis syariah, dan pemberdayaan ekonomi komunitas — bukan sekadar bantuan tunai sesaat.

Membangun Ulang Kesadaran Kolektif

Masalah terbesar dalam ekonomi umat bukanlah kurangnya sumber daya, melainkan hilangnya rasa tanggung jawab sosial. Ketika zakat menjadi ritual individual tanpa arah produktif, ketika wakaf hanya berhenti pada papan nama, dan ketika bank syariah meniru gaya bank konvensional, maka yang hilang adalah ruh ekonomi Islam itu sendiri.

Islam tidak menjanjikan dunia tanpa kaya-miskin, tetapi dunia tanpa penindasan dan ketidakadilan. Tujuan akhirnya bukan menyamakan pendapatan semua orang, melainkan memastikan setiap orang memiliki peluang yang adil untuk hidup bermartabat.

Menghapus kemiskinan bukan sekadar tugas ekonomi, melainkan misi moral. Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif — negara, masyarakat, dan individu. Ketika harta beredar adil, kerja dihargai, dan solidaritas hidup kembali, maka janji Al-Qur’an akan menjadi nyata: “Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.”

Maka tugas umat Islam hari ini bukan hanya berdoa agar miskin berkurang, tetapi membangun sistem yang membuat kemiskinan tak lagi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.***

Banda Aceh, 9 Oktober 2025

Ketika Semua Orang Mendadak Kaya

Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi Jumat 24 Oktober 2025

Setahun pemerintahan Presiden Prabowo baru saja berlalu pada 20 Oktober ini. Data menunjukkan tren positif dalam perbaikan ekonomi. Digerakkan oleh kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ekonomi sudah mulai menggeliat. Artinya tata kelola yang dijalankan pemerintah sudah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Menteri Purbaya terus menetapkan berbagai kebijakan ekonomi baru yang pro rakyat dan pro pertumbuhan. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering berkata: kalau kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi nasional maka kita bisa kaya bersama.

 

Bayangkan suatu hari, berita utama di semua media nasional berbunyi: “Ekonomi Indonesia Tumbuh 9 Persen, Kemiskinan Turun Drastis, Rakyat Merata Kaya!” Skenario yang selama ini hanya menjadi mimpi para ekonom tiba-tiba menjadi kenyataan. Industri bergeliat, lapangan kerja melimpah, nilai tukar stabil, harga bahan pokok terkendali, dan daya beli rakyat melonjak tajam. Pemerintah dipuji karena tata kelola fiskal yang transparan, efisien, dan bebas korupsi. Kemakmuran menyebar luas, seolah mimpi lama tentang keadilan sosial benar-benar tiba. 

 

Namun di tengah euforia itu, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: Apakah masyarakat kita siap menghadapi ujian baru di tengah limpahan rezeki ini?

 

Dari Krisis ke Kemakmuran 

 

Sejarah selalu berulang dengan pola yang mirip: masa krisis memaksa bangsa berbenah, dan masa pemulihan melahirkan lonjakan ekonomi. Begitu sistem membaik, ekonomi pun melesat. 

Rakyat yang sebelumnya hidup pas-pasan kini punya tabungan, rumah, kendaraan, dan akses pendidikan lebih baik. Angka kemiskinan turun drastis, ketimpangan menyempit, dan kebahagiaan nasional melonjak. 

 

Namun di balik semua capaian itu tersembunyi paradoks: ketika lapar, manusia berjuang keras; ketika kenyang, manusia sering kehilangan arah. Kemakmuran yang datang terlalu cepat dapat membuat bangsa kehilangan keteguhan nilai - terutama bila spiritualitas tidak tumbuh seiring kesejahteraan. 

 

Kekayaan dan Ujian Rasa Cukup 

 

Islam memandang kekayaan bukan sebagai tujuan hidup, melainkan alat untuk menunaikan amanah. Al-Qur’an tidak pernah memusuhi harta, tapi mengingatkan agar manusia tidak tertipu olehnya. Allah berfirman: “Ketahuilah, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan dalam harta dan anak…” (QS. Al-Hadid: 20). 

 

Ayat ini menegaskan bahwa yang diuji bukan seberapa banyak seseorang memiliki, tetapi seberapa kuat ia menjaga hati dari ketamakan.

 

Ketika ekonomi meningkat pesat, yang paling rawan hilang adalah “rasa cukup (qana‘ah)”. 

Manusia cepat sekali terbiasa dengan kenyamanan baru dan merasa kurang bila tidak lebih dari orang lain. Fenomena inilah yang oleh psikologi modern disebut “hedonic adaptation”, dan oleh para ulama disebut tha‘ma’ — keinginan tanpa batas yang membuat manusia tak pernah puas. 

 

Maka, nilai qana‘ah menjadi benteng pertama di tengah derasnya kemakmuran. Ia menuntun manusia untuk bersyukur tanpa berhenti berusaha, menikmati hasil kerja tanpa terperangkap nafsu berlebih.

 

Ketika Solidaritas Tergantikan Kompetisi 

 

Kesejahteraan yang merata membawa perubahan sosial yang besar. Dulu, solidaritas tumbuh dari kesamaan nasib: saling tolong di saat susah. Namun ketika semua orang berkecukupan, rasa empati bisa melemah. Gotong royong perlahan tergantikan oleh gaya hidup individualistik, bahkan kompetitif — siapa paling sukses, paling kaya, paling berpengaruh. 

 

Padahal, dalam pandangan Islam, kekayaan sejati bukanlah harta yang ditimbun, tapi yang dibagikan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah berkurang harta karena sedekah.” (HR. Muslim).

 

Kesejahteraan hanya akan menjadi berkah bila ia melahirkan kebaikan sosial. Zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sistem ekonomi moral yang menjaga keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Tanpa itu, kemakmuran kolektif bisa menjelma menjadi jurang spiritual - di mana manusia merasa kaya tapi hatinya kosong. 

 

Ujian Keangkuhan dan Lupa Diri 

 

Dalam sejarah peradaban, banyak bangsa jatuh bukan karena miskin, tapi karena lupa diri ketika kaya. Fir‘aun, Qarun, dan kaum Saba’ adalah contoh klasik yang disebut Al-Qur’an: mereka hidup di puncak kemakmuran, tapi kesombongan membuat mereka binasa. 

 

“Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku zalim terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat...” (QS. Al-Qashash: 76) 

 

Kisah Qarun bukan sekadar dongeng masa lalu, tetapi cermin masa kini. Ketika manusia mulai mengaitkan keberhasilan dengan dirinya sendiri - “Ini hasil kerja keras saya!” - maka di situlah akar kesombongan tumbuh. Islam mengingatkan bahwa semua keberhasilan hakikatnya berasal dari Allah, dan setiap kekayaan adalah titipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban.

 

Tuntunan Nilai-Nilai Islam di Tengah Kemakmuran 

 

Agar kemakmuran tidak berubah menjadi bencana moral, ada sejumlah nilai Islam yang perlu ditanamkan dan diperkuat dalam kehidupan masyarakat:

 

1. Syukur (Al-Syukr).

Syukur bukan sekadar ucapan, melainkan sikap hidup yang menumbuhkan tanggung jawab. Orang yang bersyukur tidak boros, tidak sombong, dan selalu ingat bahwa rezekinya bagian dari rahmat Allah. Allah berjanji: “Jika kamu bersyukur, niscaya Aku tambahkan nikmat-Ku kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7).

 

2. Qana‘ah (Merasa Cukup). 

Qana‘ah menjaga manusia dari kerakusan yang tak berujung. Dengan nilai ini, masyarakat makmur tetap hidup sederhana, tidak terjebak dalam perlombaan gaya hidup, dan fokus pada manfaat harta bagi sesama.

 

3. Amanah dan Hisab.

Islam menegaskan bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Kekayaan bukan prestasi pribadi, tetapi amanah sosial. Prinsip ini menumbuhkan kesadaran untuk mengelola kekayaan dengan adil dan bermanfaat.

 

4. Zakat dan Derma Sosial.

Sistem zakat dalam Islam adalah mekanisme distribusi ekonomi yang mencegah kesenjangan sosial. Dalam masyarakat makmur, zakat berfungsi sebagai rem moral agar kekayaan tidak menumpuk di tangan segelintir orang.

 

5. Tawadhu‘ (Rendah Hati).

Kekayaan sering menimbulkan jarak sosial. Nilai tawadhu‘ menjadi jembatan yang menjaga hubungan antarmanusia tetap setara. Orang kaya yang rendah hati tidak kehilangan kemanusiaannya.

 

6. Waqaf dan Filantropi Produktif.

Islam mendorong penggunaan kekayaan untuk keberlanjutan sosial: membangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik. Ini bukan sekadar amal, tetapi investasi sosial jangka panjang.

 

Peran Negara dan Pendidikan 

 

Kemakmuran kolektif hanya akan bertahan bila disertai pembentukan moral publik yang kuat. 

Pendidikan karakter, kurikulum ekonomi syariah, dan penguatan lembaga sosial menjadi kunci menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan kedewasaan spiritual. 

 

Negara perlu memastikan kebijakan ekonomi berjalan seiring dengan kebijakan moral: insentif bagi kegiatan sosial, pajak progresif yang adil, serta dukungan terhadap lembaga filantropi. Masjid, pesantren, dan komunitas keagamaan harus menjadi pusat pembinaan etika kesejahteraan - bukan hanya tempat ibadah, tetapi laboratorium moral bangsa makmur. 

 

Kaya Bersama, Dewasa Bersama 

 

Mungkin benar kata Menkeu Purbaya: “Kalau tata kelola ekonomi kita bagus, dan ekonomi tumbuh, kita bisa kaya bersama.” Namun Islam mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada hati yang merasa cukup dan bersyukur. Maka, jika bangsa ini benar-benar mencapai cita-cita “kaya bersama”, tantangan berikutnya adalah menjadi bangsa yang juga dewasa bersama - bangsa yang tidak silau oleh gemerlap harta, tapi menggunakan kemakmuran sebagai sarana memperluas kebaikan. 

 

Kekayaan nasional akan menjadi rahmat jika diiringi kesadaran spiritual bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan sementara. Tetapi bila lupa diri, kemakmuran bisa berubah menjadi kutukan yang menumbuhkan kesombongan, hedonisme, dan kehilangan makna hidup. 

 

Akhirnya, sebagaimana pesan Al-Qur’an: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia; dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS. Al-Qashash: 77) 

 

Itulah keseimbangan sejati: kaya di tangan, tapi sederhana di hati. Bangsa yang mampu memegang keseimbangan ini tidak hanya akan menjadi makmur, tetapi juga bermartabat dan diberkahi.***

 

Banda Aceh, 21 Oktober 2025 

Kasih Sayang Ayah dan Amanah Kekuasaan

Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi Jumat, 17 Oktober 2025

Dalam tradisi keluarga Timur, kasih sayang ayah kerap dimaknai sebagai upaya melindungi, menafkahi, dan memuluskan jalan hidup anak-anaknya. Seorang ayah yang baik dianggap bukan hanya yang memberi makan dan pendidikan, tetapi juga yang “membukakan jalan” agar anaknya berhasil dan dihormati masyarakat. Namun, bagaimana bila “jalan” itu terbuka terlalu lebar—hingga menembus ruang kekuasaan negara? Apakah dalam pandangan Islam, kasih sayang ayah yang sampai memberi posisi istimewa bagi anaknya dalam pemerintahan dapat dibenarkan?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika publik menyaksikan bagaimana Presiden Joko Widodo memberi jalan bagi putranya untuk menjadi calon wakil presiden. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk kasih sayang ayah kepada anak. Tetapi, banyak pula yang menilainya sebagai penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika politik, bahkan bentuk nepotisme terselubung. Di titik ini, kita perlu bertanya secara jernih: apakah Islam membenarkan kasih sayang seorang ayah yang melanggar prinsip keadilan dan amanah publik?

Kasih Sayang Ayah dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kasih sayang ayah adalah salah satu fitrah yang luhur. Al-Qur’an menggambarkan hubungan ayah dan anak dengan kelembutan dan tanggung jawab moral. Nabi Ya’qub menangis berhari-hari karena kehilangan Yusuf. Nabi Ibrahim diuji untuk menyerahkan Ismail. Dalam dua kisah itu, kasih ayah adalah kasih yang berakar pada ketaatan kepada Allah, bukan sekadar rasa sayang duniawi.

Islam memandang bahwa kasih sayang sejati adalah kasih yang mendidik, membimbing, dan mengantarkan anak pada jalan kebenaran, bukan sekadar kasih yang memanjakan. Dalam QS. At-Tahrim [66]:6 Allah memerintahkan,

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Ayat ini menegaskan, tanggung jawab ayah bukan menjadikan anaknya “tinggi” dalam dunia, melainkan agar selamat dalam akhirat. Maka, kasih sayang yang benar bukanlah memberi fasilitas tanpa batas, tetapi menanamkan nilai-nilai iman, amanah, dan keadilan.

Rasulullah mencontohkan hal itu dengan sempurna. Beliau tidak pernah memberi keistimewaan duniawi kepada keluarganya. Bahkan saat Fatimah, putrinya, meminta pembantu rumah, Rasulullah menolak dengan lembut dan justru mengajarkan bacaan tasbih dan tahmid sebagai penenang hati. Itu pelajaran besar: dalam Islam, cinta ayah bukan berarti memberi kemudahan duniawi, tapi membentuk kekuatan rohani dan akhlak.

Jabatan adalah Amanah, Bukan Warisan

Dalam Islam, jabatan bukanlah harta keluarga yang dapat diwariskan. Ia adalah amanah publik, dan hanya boleh diberikan kepada yang ahli dan adil. Al-Qur’an menegaskan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa [4]: 58)

Nabi Muhammad juga bersabda:“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.”Para sahabat bertanya: “Bagaimana disia-siakan itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya.” (HR. Bukhari)

Artinya, bila kekuasaan diberikan bukan karena kapasitas, tetapi karena kedekatan darah atau kepentingan pribadi, maka itu merupakan bentuk penyia-nyiaan amanah. Dalam konteks ini, tindakan memberi jalan bagi anak untuk memperoleh posisi politik karena hubungan keluarga - bukan karena proses kompetitif yang adil - tidak sejalan dengan prinsip Islam.

Kasih ayah yang seperti itu justru bisa berubah menjadi bentuk egoisme yang terselubung, sebab ia menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan umat.

Konflik antara Kasih Sayang dan Keadilan

Islam mengakui bahwa kasih sayang adalah sifat fitri, tetapi syariat mengatur agar kasih itu tidak melampaui batas keadilan. Seorang ayah wajib berlaku adil bahkan di dalam rumahnya sendiri. Rasulullah memperingatkan:

“Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika dalam keluarga saja ayah dilarang berlaku tidak adil antara anak-anaknya, maka apalagi dalam ranah publik, di mana ketidakadilan bisa berdampak pada jutaan manusia. Dalam politik, keadilan menjadi fondasi. Bila seorang pemimpin memanfaatkan posisinya untuk memudahkan jalan keluarganya, meski dengan alasan kasih sayang, maka ia telah melanggar nilai dasar keadilan sosial.

Keadilan dalam Islam bersifat objektif—tidak tunduk pada emosi atau hubungan darah. Allah SWT menegaskan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”
(QS. An-Nisa [4]: 135)

Ayat ini adalah peringatan keras bahwa hubungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata dari kebenaran. Dengan demikian, dalam konteks kepemimpinan, kasih sayang yang membuat seorang ayah mengabaikan prinsip meritokrasi dan membuka jalan kekuasaan bagi anaknya adalah bentuk penyimpangan moral, bukan kebaikan.

Cinta Ayah yang Menyesatkan

Sejarah Islam mencatat banyak contoh di mana cinta ayah kepada anak bisa menjadi bumerang. Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang anaknya, Abdullah bin Umar, untuk menjadi pejabat publik, meskipun ia adalah sahabat yang saleh. Ketika Abdullah diminta menjadi amir oleh khalifah setelah Umar, sang ayah menolak tegas dengan berkata, “Cukuplah dosa bagi Umar jika satu orang dari keluarganya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah ini.”

Sikap itu menunjukkan betapa para pemimpin saleh sangat berhati-hati terhadap potensi konflik kepentingan dalam kekuasaan. Mereka tahu, kasih sayang kepada anak bisa menjadi fitnah jika tidak diimbangi dengan ketegasan moral.

Maka, kasih sayang yang mengantarkan anak pada kemuliaan sejati bukanlah kasih yang memudahkan jalannya meraih kekuasaan, tetapi kasih yang membimbingnya agar takut kepada Allah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Cinta ayah yang sejati bukan menuntun anak menuju tahta, melainkan menuntunnya agar tidak tergoda oleh tahta.

Antara Etika Keluarga dan Etika Publik

Ketika seorang ayah adalah juga seorang pejabat tinggi negara, maka peran dan tanggung jawabnya terbelah: ia bukan hanya ayah bagi keluarganya, tetapi juga “ayah” bagi rakyat. Dalam posisi itu, setiap keputusan pribadi membawa implikasi publik.

Islam sangat menekankan amanah ganda ini. Nabi Muhammad tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan jabatan kenabiannya. Ketika seseorang mengirim hadiah kepadanya sebagai bentuk penghormatan, beliau menolak dengan tegas dan bersabda, “Mengapa engkau tidak memberinya ketika aku bukan seorang pejabat?” (HR. Bukhari).

Itu artinya, menggunakan jabatan untuk keuntungan keluarga, meski tampak kecil dan manusiawi, adalah bentuk penyalahgunaan amanah. Dalam konteks negara modern, membuka jalan kekuasaan bagi anak lewat pengaruh jabatan adalah bentuk yang lebih besar dari praktik itu.

Refleksi bagi Bangsa

Fenomena kasih sayang ayah dalam kekuasaan harus kita lihat dengan jernih dan adil. Tidak ada yang salah dengan keinginan seorang ayah agar anaknya berhasil. Itu naluri alami. Namun, ketika kasih itu berkelindan dengan kekuasaan, ia menuntut pengendalian diri yang tinggi. Karena kasih dalam ranah kekuasaan sering kali berubah menjadi tirani yang lembut, di mana kepentingan pribadi dibungkus dengan bahasa cinta dan pengabdian.

Bangsa ini tidak kekurangan orang tua yang sayang anak. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tahu batas antara kasih pribadi dan amanah publik. Islam mengajarkan keseimbangan: mencintai keluarga adalah bagian dari iman, tetapi mengkhianati amanah publik karena cinta keluarga adalah dosa yang berat.

Dalam pandangan Islam, jabatan bukan hadiah keluarga, melainkan ujian amanah. Maka, kasih seorang ayah yang menggunakan kekuasaan untuk memajukan anaknya bukanlah kasih yang dipuji, tetapi kasih yang perlu dikoreksi dengan nilai moral dan rasa takut kepada Allah.

“Cinta yang melahirkan keadilan adalah cinta yang diridhai Allah. Cinta yang melahirkan ketimpangan adalah cinta yang menyesatkan.”

Itulah garis halus yang membedakan antara kasih seorang ayah yang menuntun ke surga, dan kasih yang menjerumuskan ke dalam fitnah kekuasaan.***

Banda Aceh, 14 Oktober 2025