Pendidikan Teknik di Aceh

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Rabu, 2 Oktober 2024

Pendidikan Teknik di Aceh dapat dikatakan lahir sejalan dengan berdirinya Universitas Syiah Kuala di tahun 1963. Ketika itu universitas ‘jantong hatee’ rakyat Aceh membuka Fakultas Teknik dengan program studi teknik sipil. Konteksnya sangat jelas, karena Aceh mulai bangkit dan membangun infrastruktur di wilayah seperti jalan raya, jembatan, gedung-gedung sekolah, serta sarana pertanian. Sehingga tenaga sarjana teknik sipil sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung upaya pembangunan infratruktur yang handal di Aceh.

Ketika industri gas Arun muncul di wilayah Aceh Utara, baru terasa akan kebutuhan tenaga-tenaga trampil di bidang keteknikkimiaan, industri, dan teknik permesinan. Sehingga pada tahun 1977 universitas Syiah Kuala membuka program studi Teknik Kimia dan Teknik Mesin. Tujuannya agar putra-putra Aceh dapat dididik untuk menjalankan aktifitas industri yang tumbuh di wilayah ini. Kini, sejalan dengan kemajuan era globalisasi dan tuntutan zaman, pendidikan teknik di Aceh sudah cukup berkembang merambah banyak bidang ilmu dan teknologi.

 

Pendidikan teknik di Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi serta pembangunan daerah. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, kemampuan teknis dan keahlian khusus semakin menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan memajukan infrastruktur. Namun, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, Aceh menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan pendidikan teknik dapat memenuhi kebutuhan lokal dan kompetisi global. Bagaimana masa depan pendidikan teknik di Aceh dapat berkembang?

 

Tantangan Infrastruktur

 

Salah satu tantangan utama pendidikan teknik di Aceh adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung. Banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dan universitas teknik di Aceh masih kekurangan peralatan modern yang diperlukan untuk melatih siswa sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Misalnya, teknologi canggih seperti otomatisasi industri, robotika, dan teknik komputer yang menjadi andalan revolusi industri 4.0 masih minim diajarkan dengan perangkat yang memadai.

 

Perbaikan infrastruktur pendidikan teknik memerlukan investasi besar dari pemerintah dan sektor swasta. Aceh perlu meningkatkan kualitas laboratorium, ruang praktik, dan akses terhadap peralatan modern yang dapat mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Tanpa infrastruktur yang layak, pendidikan teknik di Aceh akan sulit bersaing dengan wilayah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.

 

Peluang Pendidikan Berbasis Industri

 

Aceh memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendidikan teknik berbasis industri. Dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor energi, pertambangan, dan agrikultur, Aceh dapat menciptakan program-program pendidikan teknik yang lebih fokus pada kebutuhan spesifik industri lokal. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri akan menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan mampu berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi daerah.

 

Kerja sama antara institusi pendidikan dan perusahaan di Aceh dapat menciptakan program magang, pelatihan langsung di lapangan, serta keterlibatan aktif industri dalam penyusunan kurikulum. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan relevansi pendidikan teknik, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik.

 

Peningkatan Kapasitas SDM

 

Salah satu pilar utama dalam pendidikan teknik adalah keberadaan guru dan instruktur yang kompeten. Di Aceh, banyak tenaga pengajar teknik yang masih memerlukan peningkatan kompetensi agar dapat mengajar dengan standar yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Pengembangan profesional bagi guru, melalui pelatihan dan sertifikasi tambahan, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan terkini dalam bidang teknik.

 

Program pelatihan yang melibatkan para ahli dari luar Aceh atau bahkan luar negeri dapat menjadi solusi untuk mempercepat transfer ilmu pengetahuan kepada guru-guru teknik di Aceh. Selain itu, pertukaran dosen dengan universitas teknik di wilayah lain di Indonesia dapat memperkaya pengalaman dan wawasan tenaga pengajar di Aceh, sehingga mereka lebih siap untuk mengajar di bidang teknik yang terus berkembang.

 

Potensi di Sektor Energi Terbarukan

 

Aceh memiliki potensi besar dalam sektor energi terbarukan, terutama dalam pengembangan energi angin, matahari, dan hidroelektrik. Ini dapat menjadi dasar bagi pendidikan teknik di Aceh untuk lebih fokus pada bidang ini. Dengan semakin tingginya permintaan global untuk sumber energi terbarukan, Aceh memiliki peluang untuk menjadi pusat pelatihan dan riset di bidang ini. Lembaga pendidikan dapat membuka program studi baru yang terkait dengan teknologi energi terbarukan, dengan mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan energi bersih dan ramah lingkungan.

 

Ini juga akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi lulusan teknik Aceh, karena industri energi terbarukan diperkirakan akan terus tumbuh di masa depan. Dengan demikian, pendidikan teknik yang berfokus pada sektor ini dapat memberi sumbangsih yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan di Aceh.

 

Pemanfaatan Teknologi Digital

 

Teknologi digital telah merambah hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan teknik dapat membuka akses yang lebih luas bagi siswa di Aceh, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Platform pembelajaran daring dan kursus-kursus online dapat menjadi solusi bagi keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan teknik yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran berbasis daring, video tutorial, dan simulasi teknik berbasis komputer, siswa dapat mempelajari keterampilan teknis dengan lebih interaktif dan praktis. Selain itu, platform digital juga memungkinkan pengajaran jarak jauh dari instruktur atau ahli teknik dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, untuk memberikan pelatihan dan wawasan kepada siswa dan guru di Aceh.

 

Dukungan Pemerintah Daerah

 

Pemerintah daerah Aceh memiliki peran kunci dalam menentukan masa depan pendidikan teknik. Kebijakan yang mendukung pendidikan teknik, seperti alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan fasilitas, beasiswa untuk siswa teknik, dan insentif bagi tenaga pengajar teknik, akan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan teknik di Aceh dapat bersaing secara nasional dan global.

 

Selain itu, pemerintah Aceh juga dapat memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan teknik di luar Aceh untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan teknik. Dengan visi jangka panjang dan dukungan kebijakan yang kuat, Aceh dapat membangun ekosistem pendidikan teknik yang lebih maju dan inovatif.

 

Masa depan pendidikan teknik di Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Namun, hal ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, pengembangan tenaga pengajar, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Jika Aceh mampu memanfaatkan peluang yang ada, seperti pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan teknologi digital, serta didukung oleh kebijakan yang tepat, maka pendidikan teknik di Aceh dapat menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan ekonomi dan sosial di masa depan.

 

Pendidikan teknik yang berfokus pada kebutuhan lokal, namun terbuka terhadap perkembangan global, adalah kunci untuk menjadikan Aceh sebagai pusat inovasi dan teknologi di Indonesia bagian barat.***

 

Banda Aceh, 21 September 2024

Mimpi Gubernur Aceh

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Kamis, 26 September 2024

Cita-cita luhur yang selalu menjadi idaman semua bangsa adalah terciptanya kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh masyarakatnya. Sejarah Aceh telah mencatat kegemilangan kebudayaannya di masa silam dimana sendi-sendi kehidupan masyarakatnya berlandaskan kepada syariat Agama Islam yang kuat. Ini pulalah yang menjadi visi saya memandang kondisi ke depan masyarakat Aceh. Dengan ini diharapkan kita semua dapat merapatkan barisan melangkah bersama dan memandang ke depan ke arah visi yang sama yaitu terwujudnya masyarakat Aceh yang bermartabat dan sejahtera di dalam segala segi kehidupannya berlandaskan kepada syariat Islam.

 

Kondisi masyarakat Aceh yang sejahtera ditunjukkan dengan tercukupinya semua kebutuhan dasar yang standar, (sandang, pangan dan papan), dan tercukupinya kebutuhan dasar spiritual (seperti dapat menjalankan ibadah dengan tenang, rasa keadilan sosial yang tinggi, kehidupan yang damai dan kondusif), dimana segala aktifitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nafas keislaman. Islam menjiwai semua aspek kehidupan. Sehingga misi utama saya sebagai Gubernur Aceh adalah membawa masyarakat Aceh yang islami ke pintu gerbang kedamaian dan kesejahteraan yang adil kepada semua lapisan sosial masyarakat Aceh.

 

Angan-angan saya akan kondisi riil masyarakat Aceh adalah: 1. Masyarakat Aceh yang taat dan teguh menjalankan syariat Islam, 2. Masyarakat Aceh yang senantiasa gembira, ceria dan bahagia karena tercukupi segala kebutuhan dasar dalam hidupnya, 3. Masyarakat Aceh yang sopan, santun, berbudi bahasa tinggi dan memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia, serta
4. Masyarakat Aceh yang pintar, mandiri dan kuat sehingga dapat menjadi tulang punggung kemajuan peradaban Aceh yang baru

 

Untuk dapat menggapai itu semua boleh jadi tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Namun dalam masa pemerintahan saya yang 5 tahun ke depan saya perlu merancang program-program mendasar yang akan menjadi fondasi bagi terbangunnya kondisi ideal di atas.

 

Program dan Implementasi

Saat ini kondisi riil di masyarakat Aceh dapatlah dikatakan masih jauh dari harapan. Kesejahteraan yang menyeluruh belum dapat terwujud, sebagian disebabkan oleh efek konflik politik dan bencana tsunami yang belum sepenuhnya hilang. Titik perhatian utama program pengembangan saya adalah sumber daya manusia. Karena manusia menjadi subjek pembangunan, manusia Aceh lah yang dapat mengubah arah kemajuan bangsanya. Untuk itu kita perlu memberdayakan manusia Aceh menjadi manusia yang berkualitas.

 

Secara garis besar saya membagi sektor pengembangan dalam 3 kategori utama, yaitu Pendidikan, Agama dan Ekonomi.

 

Pendidikan

Program yang saya kembangkan untuk sektor pendidikan bertujuan membentuk landasan yang kukuh bagi menghasilkan masyarakat Aceh yang terdidik, berpikir rasional, dan pintar. Ilmu adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dan ilmu diperoleh dari sistem pendidikan yang benar dan tertata dengan baik. Program-program pengembangan dalam bidang ini meliputi:

1. mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi semua masyarakat yang berusia sekolah, artinya pemerintahan saya akan membiayai dan mensubsidi semua lembaga pendidikan 12 tahun ini.

2. merumuskan sistem kurikulum pendidikan yang bermutu

3. mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang kuat dan handal

4. mengembangkan program riset dan penelitian teknologi pada bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas.

 

Strategi yang saya gunakan dalam menata bidang pendidikan ini adalah dengan membentuk suatu lembaga think-tank yang terdiri dari pakar-pakar pendidikan terkemuka dan bertugas merumuskan, mengkaji, dan menyusun rancangan pendidikan yang paling tepat untuk Aceh. Para pakar ini akan memberi masukan dan saran kepada saya selaku pengambil keputusan dalam pemerintahan Aceh. Saya akan meminta kepada lembaga ini untuk membuat kajian menyeluruh dan membuat laporan rutin bulanan tentang isu-isu pendidikan aktual kepada saya. Sehingga kebijakan-kebijakan inovatif dan baru dapat saya rumuskan dengan dasar pertimbangan saran mereka.

 

Agama

Dalam bidang agama dan kebudayaan sasaran yang ingin dicapai adalah meliputi terciptanya suatu masyarakat Aceh yang berakhlak tinggi, menjalankan syariat Islam dengan bebas, menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Aceh yang mulia. Langkah operasional yang memungkinkan untuk saya jalankan adalah:

1. Mewajibkan pendidikan agama bagi semua anak-anak usia sekolah.

2. Mendukung pengembangan media massa yang berorientasi kepada pendidikan agama, budaya dan perilaku santun kepada masyarakat

3. Mendukung kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat, seperti musabaqah, seni Islam, dan lain-lain

4. Memberi insentif kepada kegiatan kreatif yang meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kehidupan beragama yang baik

5. Menganjurkan budaya tolong-menolong, yang kuat membantu yang lemah di dalam kehidupan masyarakat

6. Membangun pusat-pusat tabung kebajikan publik, panti sosial yang terpercaya

7. Mendorong terciptanya LSM-LSM mandiri yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan lemah

8. Memberi teladan kepada masyarakat tentang berkehidupan yang berlandaskan agama dengan cara membina aparat pemerintahan berperilaku sopan, santun, cermat, hemat dan membuang prinsip hidup hedonisme dan berfoya-foya.

 

Strategi khusus yang saya kembangkan untuk membangun bidang ini adalah membina hubungan yang sangat harmonis dengan para ulama terkemuka Aceh (juga ulama dari Nusantara) dengan terus berkomunikasi dan mendengar pendapat ulama atas kebijakan-kebijakan publik yang saya lakukan.

 

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi langkah operasional yang penting adalah mewujudkan ekonomi masyarakat yang kuat. Artinya segala aktifitas ekonomi dapat berlangsung lancar, dan perputaran roda ekonomi di wilayah Aceh berlangsung dengan pertumbuhan yang tinggi. Langkah operasional yang penting di sini adalah:

1. Merumuskan program yang merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi, seperti penanaman modal, pencarian investor, kemudahan perizinan dan birokrasi

2. Membangun fasilitas umum yang prima dan bermutu

3. Program perluasan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat

4. Meningkatkan pendapatan golongan masyarakat, petani, nelayan, dan semua golongan masyarakat berpendapatan rendah

5. Mengembangkan pengelolaan pariwisata khas Aceh

 

Dan strategi yang saya kembangkan untuk dapat mendukung berjalannya program di bidang ekonomi ini adalah dengan membentuk tim kerja yang kuat. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan ekonomi riil yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Tim beranggotakan pakar ekonomi baik dari Aceh maupun dari luar Aceh.

 

Gaya Kepemimpinan

Gubernur Aceh adalah pemegang amanah tertinggi dari masyarakat Aceh untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipercaya dan demokratis. Untuk itu sebagai Gubernur Aceh terpilih, saya berusaha untuk memahami aspirasi masyarakat Aceh dan mengimplementasikannya ke dalam langkah-langkah kebijakan pemerintahan saya.

 

Selain program kebijakan umum yang telah saya paparkan di atas, saya perlu menekankan pula pandangan saya tentang pemerintahan yang bersih. Saat ini korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah menjadi penyakit masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh. Inilah penyakit yang paling berbahaya dan mengancam program kemajuan pembangunan masyarakat. Untuk itu saya bertekad memberantas KKN sampai ke akar-akarnya. Sistem penegakan hukum akan dijalankan dengan konsekwen. Sistem pembuktian terbalik akan juga saya terapkan. Para pejabat aparatur pemerintahan saya harus dapat membuktikan bahwa hartanya saat ini diperoleh dengan cara yang benar.

Saya juga menuntut kesiapan yang prima dari pihak aparatur pemerintahan (dalam hal ini bawahan dan staf saya) untuk memberi teladan yang baik kepada masyarakat bagaimana kita mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, program pertama saya sebagai Gubernur Aceh adalah pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih, handal, terpercaya dan dihormati serta dibanggakan oleh masyarakatnya. Untuk itu dimulai dari diri saya sendiri, dengan cara mengikrarkan janji untuk hidup sederhana, cermat bekerja, terbuka kepada masyarakat, dan jujur. Untuk itu saya bersedia menerima konsekwensi terburuk, jika saya ternyata melanggar janji yang telah saya ucapkan sendiri ini.

 

Visi dan misi saya sebagai Gubernur Aceh adalah membawa masyarakat Aceh kepada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Manakala sasaran kehidupan yang demikian belum tercapai, maka selama masa pemerintahan saya kehidupan saya dan keluarga serta staf aparatur di bawah saya tidaklah boleh arogan berfoya-foya dan bergaya hidup mewah sehingga dapat melukai perasaan dan rasa keadilan sosial masyarakat.

 

Kira-kira beginilah angan-angan saya seandainya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi Gubernur Aceh. Namun apa daya, para calon sudah ditetapkan, yaitu pasangan Mualem dan pasangan Om Bustami. Sehingga sudah tertutup peluang bagi saya untuk dapat mewujudkan angan-angan di atas. Namun saya ikhlas jika para calon Gubernur ini bersedia mengadopsinya menjadi program kerja mereka ketika terpilih nanti. Semoga.

Banda Aceh, 14 September 2024

Guha Ek Leuntie: Sebuah Harapan

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Jumat, 16 Februari 2024

Gempa bumi dahsyat diiringi dengan tsunami 26 Desember 2004 telah meluluhlantakkan kehidupan di bumi Aceh. Tidak ada yang menyangka musibah sebesar itu dapat terjadi. Karena dalam alam sadar sebagian besar masyarakat Aceh sama sekali belum akrab dengan fenomena tsunami. Memang ada sebagian yang sudah memahami istilah tsunami bagi yang pernah membaca literatur atau menyaksikan tayangan National Geographic di televisi, namun itu pun tentang tsunami di daerah atau negara lain. Tidak untuk Aceh. Ada pengecualian untuk penduduk Pulau Simeulue yang mereka punya memori turun temurun tentang smong, yaitu naiknya air laut ke daratan sebagai imbas dari gempa besar. Terbukti penduduk di sana termasuk yang paling sedikit menjadi korban musibah ini. Namun, bagi sebagian penduduk Aceh yang tersapu oleh gelombang besar tsunami, mereka sama sekali tidak punya memori apa pun bahwa tsunami bakal menerpa Aceh. Sehingga jumlah korban jiwa menjadi sangat besar mencapai ratusan ribu jiwa.

 

Belajar dari pengalaman pahit ini para ilmuwan dan kaum intelektual kampus mulai membangun narasi dan literasi melek bencana tsunami bagi pengetahuan masyarakat umum. Mereka mendirikan pusat studi kebencanaan yang bertujuan membuat mitigasi bencana dan mempersiapkan segala hal agar bencana serupa dapat diantisipasi di masa depan. Terbukti dari salahsatu penemuan mereka dalam berbagai jenis kajian yang dilakukan ternyata tsunami besar sudah kerap terjadi di wilayah Aceh ini sejak ribuan tahun yang lalu. Dan tsunami itu kerap datang dengan interval waktu tertentu. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya?

 

Rahasia besar ini mulai tersingkap dengan penemuan sebuah gua besar di tepi pantai. Lokasinya berada di Lhoong Aceh Besar, sebuah desa kecil nan indah persis di tepi pantai. Berjarak sekitar 60 km dari kota Banda Aceh. Sang gua dinamakan Guha Ek Leuntie oleh penduduk setempat, karena merupakan tempat bernaungnya hewan kelelawar. Mulut gua yang menghadap persis ke arah laut berjarak sekitar 200 meter tidak akan dimasuki air laut pada kondisi normal. Namun ketika gelombang besar tsunami menerpa, limpahannya masuk penuh ke dalam gua dan membawa pasir-pasir endapan ke dalamnya. Ketika air kembali surut, endapan pasir tidak terbawa lagi ke luar sehingga kekal di dalamnya. Fenomena ini menjadi petunjuk penting bagi kita untuk mengetahui keberulangan tsunami yang terjadi.

 

Para ilmuwan kemudian menggali tanah di dalam gua, dan benar dugaan ternyata ditemukan lapisan endapan yang berbeda-beda layaknya kue lapis. Lapisan endapan tersebut dipisahkan oleh endapan kotoran kelelawar, yang menandakan masa normal tanpa ada intrusi pasir tsunami. Begitu tsunami terjadi lagi, kembali membawa endapan baru yang menutupi kotoran kelelawar tadi. Begitu seterusnya sampai akhirnya ditemukan ada sebanyak lebih dari setidaknya sebelas lapisan. Kemudian dengan teknologi ditemukan cara mengukur usia endapan sehingga bisa menyingkap tahun-tahun kedatangan tsunami purba tersebut.

 

Hasil kajian para ilmuwan ini dipublikasikan di jurnal internasional sehingga nama Guha Ek Leuntie mendunia (Rubin dkk., 2017). Situs gua ini kemudian digadang-gadang sebagai monumen alam yang merekam fenomena tsunami purba di Aceh. Tentu ini sebuah peluang langka yang tidak semua tempat memilikinya. Dari berbagai pemberitaan yang muncul sejak penemuan situs ini, pemerintah sudah punya keinginan untuk menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata edukasi bencana tsunami. Sebuah ide yang brilian. Akan banyak manfaat besar yang ditimbulkan dari upaya eksploitasi situs ini. Selain masyarakat teredukasi, masyarakat lokal pun akan mendapat limpahan manfaat ekonomi dari tumbuhnya aktifitas kunjungan wisata dari luar daerah, bahkan mancanegara.

 

Namun saat ini, ide besar itu baru sebatas wacana. Belum bisa terealisir dengan segera. Penulis yang penasaran dengan lokasi keberadaan Guha Ek Leuntie berkesempatan singgah pada ujung tahun 2023 lalu. Belum ada rambu-rambu apa pun di sekitar lokasi yang memberi arah lokasi gua. Penulis mengandalkan informasi dari GoogleMap dan sempat tersesat ke lokasi lain. Meski akhirnya lokasi sesungguhnya dapat juga ditemukan.

 

Gua Ek Leuntie berdiri megah menghadap ke arah Lautan Hindia berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Di hadapannya terhampar padang rumput yang sudah kembali ditumbuhi oleh semak belukar. Terlihat sedikit sentuhan pembangunan seperti pagar pembatas area di depan kawasan. Namun itu pun sudah tertutupi oleh tumbuhan liar. Yang paling memilukan terdapat banyak kubangan lumpur di depan gua dan dipenuhi dengan puluhan kerbau yang sedang berkubang dengan santainya. Terlihat jelas bahwa lokasi ini belum diurus dan dikelola dengan semestinya.

 

Padahal potensi besar yang dimiliki oleh situs Gua E Leuntie akan sangat berkontribusi kepada banyak pihak. Karena lokasinya yang sangat strategis berada tidak jauh dari jalan nasional Banda Aceh-Meulaboh, serta berada di lokasi pantai yang menawarkan panorama alam yang sangat indah. Kita mengharapkan masyarakat sekitar lah yang sepatutnya paling banyak mendapat manfaat dari keberadaan situs Gua Ek Leuntie.

 

Ada berbagai opsi yang mungkin diterap untuk dapat segera mengeksplorasi situs menjadi destinasi wisata unggulan. Dengan pendekatan top-down, pemerintah bisa menawarkan konsesi kepada investor swasta untuk mengelola kawasan sebagai destinasi wisata. Namun pendekatan ini rawan terhadap penolakan masyarakat karena bisa jadi masyarakat bakal terpinggirkan.

 

Pendekatan lain yang lebih memungkinkan adalah pendekatan bottom-up, yaitu lebih kepada pemberdayaan masyarakat lokal untuk terlibat lebih besar dalam pengelolaan kawasan. Pemerintah dapat mengawal proses pengelolaan ini sejak dari tingkat pemerintah desa setempat. Pemerintah desa dan kelompok masyarakat didorong untuk mampu membentuk badan usaha semacam BUMG (badan usaha milik gampong) yang akan bertugas mengelola kawasan tersebut. Tentunya perlu ada bimbingan langsung dari pihak terkait menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kompetensi BUMG dalam menjalankan tata kelola wisata alam unggulan ini.

 

Kunci keberhasilan dari upaya pengelolaan dengan pendekatan bottom-up ini adalah kerjasama erat dari beberapa pihak yang berkepentingan. Yang paling utama kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat dan aparat desa setempat bahwa lokasi Guha Ek Leuntie sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kerjasama dengan pihak kampus tentu akan sangat membantu dalam memberikan pencerahan dan ide-ide membangun. Kampus penuh dengan orang-orang yang berdedikasi dan berorientasi kepada pembangunan masyarakat. Upaya yang dibangun dari bawah dengan penuh kesadaran dan kebersamaan tentunya akan memiliki tingkat resistensi/penolakan yang rendah dan lebih mudah untuk dijalankan.

 

Mungkin saja pendekatan bottom-up ini memerlukan waktu yang sedikit lebih panjang, karena memerlukan proses adaptasi dan persiapan yang lama. Namun cara ini lebih demokratis dan menjunjung azas kesetaraan yang adil dan transparan di kalangan masyarakat. Dan proses pembangunan seperti inilah yang lebih memanusiakan dan nantinya akan menjamin keberlangsungan program pembangunan Guha Ek Leuntie lebih stabil dan lancar. Semoga.

Banda Aceh, 11 Februari 2024

Rujukan:

Charles M. Rubin, Benjamin P. Horton, Kerry Sieh, Jessica E. Pilarczyk, Patrick Daly, Nazli Ismail & Andrew C. Parnell (2017) Highly variable recurrence of tsunamis in the 7,400 years before the 2004 Indian Ocean tsunami, Nature Communications, 8:16019

DOI: 10.1038/ncomms16019 

Teknologi Hijau: Masa Depan Aceh

Telah dimuat di harian Waspada edisi Selasa, 6 Februari 2024

Perubahan iklim adalah tantangan terbesar umat manusia sekarang ini. Salahsatu pemicunya adalah industrialisasi di banyak negara untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Aktifitas industri yang dianggap sebagai penarik gerbong pertumbuhan ekonomi suatu negara namun memberi dampak lain yang memperburuk kondisi lingkungan alam. Emisi karbon yang dilepaskan sebagai konsekwensi aktifitas industrialisasi terbukti telah mengganggu keseimbangan ekosistem dengan menumpuknya CO2 di atmosfer sehingga memerangkap radiasi matahari dan tidak bisa memantul keluar atmosfer. Efeknya suhu bumi meningkat dan mengubah semua perilaku iklim bumi kita ini.

 

Musim kemarau panjang yang melanda Indonesia di sepanjang tahun 2023 lalu juga menghadirkan bukti yang tak terbantahkan tentang bagaimana buruknya kualitas udara di kota-kota besar. Kota Jakarta menempati urutan teratas kota dengan polusi udara terkotor di Indonesia. Hal ini disinyalir sebagai dampak dari gas buang dari jutaan kendaraan yang berseliweran di jalanan serta gas buangan dari pusat-pusat pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang berada di sekitar ibukota. Hujan yang tidak muncul selama kemarau panjang ini telah memperparah kondisi udara karena gas buang polutan  yang bertebaran di udara tidak dapat diendapkan ke daratan.

 

Kota Banda Aceh sendiri mendapat rekor sebagai kota dengan kondisi udara yang paling bersih di Indonesia. Ini patut disyukuri karena memberi rasa kenyamanan bagi penduduknya. Namun, di sisi lain ini juga sebagai penanda bahwa kota Banda Aceh serta wilayah Aceh umumnya memang tidak memiliki industri besar sehingga kurang memberikan pendorong kepada pembangunan ekonominya.

 

Aceh, provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Namun, seiring dengan perkembangan  zaman, Aceh menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alamnya. Dalam pandangan ini, teknologi hijau adalah salah satu solusi kunci yang dapat membantu Aceh mencapai masa depan yang berkelanjutan.

 

Teknologi hijau, atau sering disebut juga teknologi ramah lingkungan, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi teknologi yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam. Aceh, yang terkenal dengan keindahan alamnya, seperti hutan hujan tropis, pantai yang mempesona, dan kekayaan hayati yang beragam, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alamnya. Teknologi hijau adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Aceh.

 

Beberapa sektor teknologi hijau yang patut menjadi perhatian stake-holder pengambil kebijakan bagi masa depan pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat disebutkan antara lain: energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah yang efektif, transportasi ramah lingkungan, dan pendidikan akan kesadaran lingkungan.

 

Energi Terbarukan

 

Salah satu langkah paling penting yang dapat diambil oleh Aceh untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan adalah mengadopsi sumber energi terbarukan. Provinsi ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi terbarukan, terutama energi panas bumi, surya dan energi angin. Dengan investasi dalam infrastruktur yang tepat, Aceh dapat menjadi produsen energi terbarukan yang signifikan.

 

Pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan dampak positif pada perekonomian Aceh.

 

Pertanian Berkelanjutan

 

Pertanian selalu menjadi bagian utama perekonomian Aceh, dan transisi menuju pertanian berkelanjutan sangatlah penting bagi masa depan provinsi ini. Teknologi ramah lingkungan dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian presisi dan pertanian organik, dapat membantu mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan hasil panen.

 

Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti drone dan sensor dapat membantu petani memantau dan mengelola tanaman mereka dengan lebih efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengurangi penggunaan pestisida dan air, sehingga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih sehat.

 

Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

 

Masalah sampah adalah tantangan serius di banyak daerah, termasuk Aceh. Namun, teknologi hijau dapat membantu mengubah cara Aceh mengelola sampahnya. Salah satu solusi adalah dengan mengadopsi sistem daur ulang yang lebih efisien. Dengan mendaur ulang sampah plastik dan kertas, Aceh dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam.

 

Selain itu, teknologi pengolahan sampah canggih, seperti pengolahan limbah organik menjadi energi biogas, dapat membantu mengurangi timbunan sampah dan menghasilkan sumber energi tambahan. Dengan pengelolaan sampah yang lebih baik, Aceh dapat menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

 

Transportasi Ramah Lingkungan

 

Masalah lalu lintas dan polusi udara adalah masalah serius di banyak kota di Aceh. Penggunaan teknologi hijau dalam transportasi dapat membantu mengatasi masalah ini. Kendaraan listrik adalah contoh nyata dari teknologi hijau yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah Aceh dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan memberikan insentif, seperti pembebasan pajak dan pengembangan infrastruktur pengisian daya.

 

Selain itu, penggunaan transportasi umum yang lebih efisien, seperti kereta api dan bus listrik, dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Investasi dalam sistem transportasi ramah lingkungan dapat membuat Aceh lebih bersih dan lebih efisien dalam pergerakan penduduknya.

 

Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

 

Penting untuk menciptakan kesadaran tentang teknologi hijau di kalangan penduduk Aceh. Pendidikan lingkungan yang lebih baik dan kampanye kesadaran dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dalam hal penggunaan sumber daya alam dan pembuangan sampah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak tindakan mereka terhadap lingkungan, masyarakat Aceh dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan.

 

Pemerintah Aceh juga dapat bermitra dengan organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengadakan program-program lingkungan yang edukatif dan informatif. Ini dapat menciptakan budaya yang lebih sadar lingkungan di Aceh dan mendorong adopsi teknologi hijau secara lebih luas.

 

Teknologi hijau adalah kunci untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan di Aceh. Dengan mengadopsi sumber energi terbarukan, praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah yang lebih baik, transportasi ramah lingkungan, dan pendidikan lingkungan yang lebih baik, Aceh dapat menjaga keindahan alamnya sambil meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

 

Teknologi hijau memberi harapan kepada bangkitnya pertumbuhan ekonomi kawasan dengan tanpa meninggalkan upaya pemeliharaan lingkungan alam yang bersih dan berkelanjutan.

 

Agenda besar ini patut menjadi dorongan politik bagi para kandidat yang akan bertarung memperebutkan posisi Aceh 1 pada Pilkada mendatang. Kita berharap siapapun yang menjabat posisi Gubernur Aceh definitif ke depan, mau tidak mau mestilah mengusung tema besar ini sebagai dasar kebijakan utama politik pemerintahannya. Karena hanya itulah satu-satunya harapan rakyat Aceh pada pemimpinnya untuk membawa Aceh kepada kegemilangan pembangunan yang berkelanjutan. ***

 

Banda Aceh, 4 Februari 2024

Pasar Al Mahirah Di Mata Akademisi

 

Telah dimuat di harian Waspada edisi Sabtu, 21 Oktober 2023

Pasar Al Mahirah Banda Aceh telah beroperasi sejak tahun 2021. Pasar ini dirancang dari awal untuk menjadi pusat perdagangan bahan kebutuhan rumah tangga masyarakat kota Banda Aceh, terutama ikan segar, daging, sayur-sayuran, bumbu rempah dan barang kelontong lainnya. Sebelumnya kebutuhan ini dipasok oleh Pasar Penayong, Pasar Kartini dan Pasar SMEP yang ternyata sudah jenuh dan memicu kemacetan sehingga mengganggu ketertiban kota. Memindahkan aktifitas pasar Penayong cs ini ke tempat yang baru tentu sebuah langkah strategis dan solutif bagi penataan kota Banda Aceh.

 

Kini pengoperasian Pasar Al Mahirah sudah berjalan lebih 2 tahun. Di awal-awal pemindahan banyak mengalami kendala terutama penolakan dari pihak pedagang dari tempat asal, yang khawatir dengan ketidakpastian pembeli di tempat baru. Namun, dengan pendekatan yang intens dan persuasif dari pihak pemerintah kota, kendala itu satu per satu dapat diurai dan diselesaikan.

 

Proses pemindahan berjalan cukup alot. Di bulan Juni 2020 sudah dilakukan pemindahan pedagang ikan. Namun mereka hanya bertahan 1-2 bulan di tempat baru, dan akhirnya kembali berjualan di pasar Penayong. Wajar saja, karena ketika itu belum semua pedagang pindah ke sana, sepi pembeli, serta fasilitas infrastruktur pasar pun belum lengkap. Ini menjadi pelajaran penting bagi pihak pengelola untuk tidak terburu-buru memindahkan pedagang, sedangkan kesiapan tempat yang baru belum lagi sempurna.

 

Barulah pada Mei 2021 semua fasilitas sudah dinilai lengkap sehingga para pedagang bersedia pindah bersama-sama ke Pasar Al Mahirah. Jadilah pasar ini menjadi pasar terpadu yang cukup representatif dan memanjakan pembeli sekaligus pedagang yang beraktifitas di sini.

 

Pertanyaannya kini, sudahkah Pasar Al Mahirah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik? Secara umum ada dua peran penting yang diemban oleh Pasar Al Mahirah. Peran pertama adalah menggantikan fungsi Pasar Penayong, Pasar Kartini dan Pasar SMEP. Indikator kesuksesannya adalah kerelaan para pedagang untuk bersedia pindah dan terurainya kesemrawutan dan kemacetan di kawasan pasar lama. Peran kedua adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pembeli, pedagang dan tumbuhnya aktifitas ekonomi di wilayah baru tersebut. Indikatornya adalah ketercapaian kinerja pasar akan standar minimal operasional pasar rakyat.

 

Dalam catatan akademis, kedua peran di atas telah dikaji dan dianalisis dan dipublikasi kepada khalayak. Yang pertama, Anggraini (2022) melakukan kajian efektifitas relokasi Pasar Penayong ke Pasar Al Mahirah. Setelah melakukan serangkaian penelitian dan kajian ilmiah di lokasi disimpulkan bahwa proses pemindahan telah berlangsung secara efektif. Ini berdasarkan fakta bahwa kemacetan dan kesemrawutan yang selama ini terjadi di kawasan pasar lama, telah berhasil dikurangi. Kondisi yang kondusif jelas tampak dari keseharian di kawasan pasar lama yang lebih tertib dan teratur. Anggraini juga menyimpulkan bahwa keefektifan relokasi ini juga dipicu oleh ketersediaan inftrastruktur yang cukup lengkap di tempat yang baru serta kepemimpinan yang kondusif dalam proses pemindahannya.

 

Kajian kedua mencoba mengkritisi peran kedua Pasar Al Mahirah. Sudahkah operasional pasar ini memenuhi standar minimal sebuah pasar rakyat? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khalila dkk (2023) mengkaji kesesuaian infrastruktur Pasar Al Mahirah dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) Pasar Rakyat.  Menurut kajian mereka terdapat 34 jenis indikator standar yang dievaluasi, antara lain seperti akses jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa kesesuaian sarana dan prasarana Pasar Al Mahirah hanya memenuhi sebesar 73,5% (25 aspek) saja. Sehingga ada sejumlah 26,5% (9 aspek) yang dinilai tidak memenuhi standar minimal sebuah operasionalisasi Pasar Rakyat. Kesembilan aspek yang masih belum sesuai standar itu adalah pos tera ulang, area bongkar muat, toilet, ruang menyusui, CCTV, area merokok, tabung pemadam, hidran air dan pengelolaan sampah.

 

Kajian ilmiah yang objektif ini dapat menjadi rujukan kepada kita dalam menilai keberadaan Pasar Al Mahirah. Pertama, kita patut memberi apresiasi kepada upaya keras yang ditunjukkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Walikota dan jajarannya telah berhasil menjalankan misi pemindahan aktifitas pasar Penayong dan sekitarnya ke lokasi baru di Lamdingin. Bukan hal yang mudah melakukan relokasi ini, karena melibatkan ratusan orang pedagang yang perlu diedukasi dan dibujuk untuk bersedia meninggalkan kenyamanan di tempat lama berpindah ke tempat baru yang masih belum ada kepastian kenyamanan finansial. Terbukti butuh waktu yang lumayan panjang sejak pembangunan fisik dimulai di tahun 2017, kemudian sosialisasi hijrah pada tahun 2020, dan akhirnya boyong pindahan beramai-ramai pada Mei 2021.

 

Dan akhirnya setelah proses hijrah rampung, kawasan pasar lama dapat disterilkan sehingga kemacetan dan kesemrawutan menjadi berkurang dan kini berangsur-angsur menjadi semakin tertib dan rapi. Sehingga semakin layak untuk dipersiapkan menjadi kawasan wisata kuliner warga kota masa depan.

 

Kedua, menyambung hasil kajian kepada kesesuaian sarana dan prasarana Pasar Al Mahirah dengan standar yang diusung SNI kita juga dapat saksikan bahwa operasional Pasar Al Mahirah masih jauh dari kenyamanan yang diharapkan. Pada hemat penulis, sebagai sebuah bangunan yang didesain dari awal sepatutnya memiliki banyak kemudahan. Artinya pemerintah kota memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan bangunan pasar baru ini sampai bangunan ini beroperasi dengan lancar. Segala hal bisa dipastikan terbangun dengan sempurna barulah bisa difungsikan. Kenyataannya, ketika Juni 2020 para pedagang diminta pindah ke Pasar Al Mahirah, masih banyak sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya berfungsi. Kemudian ketika akhirnya pada Mei 2021 semua pedagang sepenuhnya pindah, masih tetap ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur tambahan yang terus dikerjakan.

 

Ini di mata penulis menunjukkan bahwa Pasar Al Mahirah ini dibangun sambil jalan. Artinya terus berbenah ketika bangunan sudah difungsikan. Bahkan sampai sekarang pun, masih tetap ada kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan itu. Sepatutnya ketika bangunan sudah difungsikan, bangunan itu sudah benar-benar final dan siap untuk beroperasi. Segala pekerjaan tambahan sudah tentu akan mengganggu kelancaran aktifitas harian operasional pasar. Dan terbukti kenyamanan yang diharapkan menjadi sirna.

 

Kesan yang muncul ketika kita datang ke Pasar Al Mahirah adalah suasana pasar rakyat yang bersih, teratur dan tertib masih jauh dari harapan. Kumuh, kotor dan semrawut mulai kembali tumbuh di semua bagian dan sudut-sudut pasar. Semua fasilitas baru yang ada dalam waktu yang tidak lama kembali terlihat lusuh dan merusak pemandangan. Saran penulis, pihak pengelola sepatutnya berjaga 24 jam untuk memastikan kebersihan dan ketertiban operasional pasar ini.

 

Saya khawatir bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kawasan ini akan kembali seperti pasar Penayong yang dulu, penuh dengan kesemrawutan jika tidak diantisipasi sedari sekarang. Kita inginkan adanya ketegasan dari pihak pengelola untuk menegakkan ketertiban dalam pasar dan memberi edukasi yang tidak putus-putusnya kepada semua pihak yang beraktifitas di dalam pasar untuk taat pada aturan demi kenyamanan aktfitas pasar.

 

Sudah waktunya kini pengelolaan pasar dilakukan dengan profesional dan penuh tanggung-jawab sehingga keberadaan Pasar Al Mahirah dapat dinilai berhasil. Pihak pemerintah kota dapat bekerjasama dengan pihak kampus untuk menjadi konsultan pendamping dalam mengoperasikan Pasar Al Mahirah secara profesional. Kerjasama ini hendaknya dapat berlangsung tulus dan mulus, dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa kreatif yang ikhlas dan idealis memberi masukan bagaimana mengembangkan kawasan Pasar Al Mahirah ini menjadi kawasan yang ramah dan layak kunjung bagi semua kalangan. Dan harapan untuk menjadikan Pasar Al Mahirah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dapat terwujud sepenuhnya.***

 

Banda Aceh, 10 Oktober 2023

Referensi:

1. Febi Anggraini, (2022), Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong Ke Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh, Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry.

2. Khalila, Febi Jauzah, Zainuddin Zainuddin, and Farisa Sabila. (2023), "Kesesuaian Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Al–Mahirah Berdasarkan SNI Pasar Rakyat." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 7.2: 30-37.

Krisis Iklim Sudah di Depan Mata

 

Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi Jumat, 18 Agustus 2023

Dunia kini menghadapi tantangan besar yang perlu segera dicarikan solusinya. Yaitu krisis perubahan iklim. Tanda-tandanya sudah semakin jelas dan terang-benderang. Suhu bumi sudah semakin memanas. Menurut istilah yang dipakai oleh Sekjen PBB Antonio Guterres dunia sekarang sedang mengalami pendidihan global, bukan lagi pemanasan global. Sungguh sebuah kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama.

 

Dalam laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyebutkan bulan Juli lalu menjadi bulan yang terpanas sepanjang peradaban dunia. Berbagai negara telah mengalami langsung suhu panas di negara masing-masing bahkan ada yang mengalami suhu mencapai 50 derajat C. Dan diperkirakan keadaan ini akan semakin parah di masa depan jika tidak ada langkah-langkah yang drastis dan strategis untuk mencegahnya. Efeknya akan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi. Pulau-pulai kecil akan hilang dan penghuninya terpaksa meninggalkan pulau tersebut. Daerah pesisir kian tergerus dan hunian di kawasan pesisir harus tersingkir pula.

 

Isu iklim dunia memang menjadi bahan yang selalu menarik untuk dibahas. Namun sudah saatnya semua pihak tidak hanya sekedar bicara panjang lebar tentang kenyataan krisis iklim. Sudah saatnya melakukan aksi nyata untuk membendung perluasan krisis iklim ini.

 

Semuanya bermula dari revolusi industri yang mulai tumbuh di abad 18. Perubahan besar-besaran terjadi dalam cara manusia menjalani kehidupannya yang modern. Dunia modern membutuhkan energi besar yang perlu digerakkan dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Kehidupan modern glamor dan maju identik dengan penciptaan alat dan peralatan canggih yang membantu manusia menikmati hidup dengan lebih berkualitas.

 

Namun semua itu ternyata membutuhkan pengorbanan yang besar pula dari sisi penghancuran dan penghilangan nilai-nilai keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Hukum alam berlaku, di saat pertumbuhan di satu sisi sangat berlebihan maka akan memberi dampak ketimpangan pada sisi yang lain. Dunia yang modern dan hedonis telah memanjakan manusia dengan kehidupan yang sangat menyenangkan yang dianggap sebagai hidup yang berkualitas. Namun semua ini mengorbankan kehidupan alami dan menghancurkan sisi dunia lain yang lebih natural.

 

Untuk mendapatkan posisi yang ideal sesungguhnya perlu ada keharmonisan dan keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi dengan langkah penjagaan kelestarian ekosistem lingkungan. Namun, pada kenyataannya manusia sukar untuk menentukan pada titik mana keseimbangan itu harus dicapai.

 

Dunia terbelah pada bagian manusia yang maju dan mampu menumbuhkan kehidupannya, dan di sisi lain ada bagian manusia yang terbelakang dan kurang cekatan dalam mengeksploitasi alam. Bagian dunia yang didiami oleh manusia-manusia unggul ini katakanlah berada di sisi Utara bumi, umumnya menjadi bagian bumi yang negaranya maju, modern, berteknologi tinggi dan mempunyai power besar untuk menguasai dunia dan menentukan arah pertumbuhan dunia. Sedangkan di bagian Selatan umumnya didiami oleh manusia yang sedikit terkebelakang dan kehidupannya lebih sederhana apa adanya dan tidak terlalu berperan dalam menentukan arah kehidupan dunia.

 

Kenyataan krisis iklim yang melanda dunia lebih banyak dipicu oleh sikap dan perilaku penghuni bumi yang berada di Utara ini. Yaitu perilaku manusia-manusia yang disebut unggul dan menciptakan teknologi canggih namun ujung-ujungnya menyengsarakan seluruh muka bumi ini. Dampaknya dirasakan oleh seluruh penghuni bumi. Termasuk penghuni bumi yang berperan kecil dalam kontribusi terhadap krisis iklim, namun terpaksa menerima dampaknya pula. Ditambah lagi, harus terlibat pula dalam mencari solusi yang nyata-nyata diciptakan oleh pihak manusia maju ini.

 

Kini semua pihak berteriak keras tentang krisis iklim. Dan berusaha merangkul semua pihak dan semua negara dunia untuk bersama-sama menanggulangi krisis ini. Namun demi keadilan dan kesetaraan seharusnya beban untuk menghadapi krisis ini haruslah proporsional. Siapa yang yang paling banyak berkontribusi kepada penghancuran iklim, tentunya dia juga yang paling besar bebannya dalam menanggulangi krisis tersebut.

 

Bagaimana Islam memandang krisis iklim? Islam menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan. Alam perlu diurus dengan penuh hikmah dan berkeadilan. Manusia dalam pandangan Islam adalah khalifah di atas muka bumi. Manusia diberi peran penuh oleh Allah untuk mengelola bumi ini dengan penuh kebijaksanaan. Sikap serakah dan mau menang sendiri sangat dihindari dalam pandangan Islam. Sehingga krisis iklim adalah buah dari bentuk keserakahan umat manusia sebuah tindakan yang tentunya dimusuhi dan dimurkai oleh Allah.

 

Al Quran surat Al A’raf ayat 56 menyebutkan: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi (setelah) diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” Dengan kata lain krisis iklim adalah sebuah dampak paling signifikan dari tindakan manusia yang mengkhianati kodratnya sebagai khalifah di muka bumi.

 

Apa peran kita sebagai umat muslim untuk menghadapi krisis iklim ini? Secara global sudah ada gerakan dari para pemimpin negara Islam dalam bentuk Deklarasi Istambul pada tahun 2015 dengan nama Islamic Declaration on Global Climate Change (IDGCC). Isinya meminta agar semua warga muslim dunia 1,6 milyar jiwa turut aktif berpartisipasi dalam memerangi perubahan iklim. Juga perlunya semua pihak baik pemerintahan, ulama, masjid, lembaga pendidikan, dan pihak lainnya untuk segera mengambil tindakan yang selaras dengan konsensus saintifik mengenai perubahan iklim. Islamic Declaration on Global Climate Change mengingatkan kaum muslimin untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam mengelola sumber daya alam dan menyikapi perubahan iklim.

 

Sejak sekarang sepatutnya isu krisis iklim sudah harus menjadi agenda utama umat muslim sedunia. Untuk level Aceh sudah selayaknya semua kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh harus mengacu kepada upaya pencegahan pemanasan global dan krisis iklim. Untuk level yang terkecil, seperti diri pribadi dan komunitas keluarga sudah sejak awal ditanamkan pola dan gaya hidup yang menghormati kelestarian lingkungan. Hindari sikap berlebihan dalam hal apa pun. Karena hal yang berlebihan memicu kepada sikap keserakahan yang amat dibenci dalam ajaran suci Islam.

 

Usaha sekecil apa pun yang merujuk kepada kontribusi akan pemulihan krisis iklim sangat patut untuk diapresiasi dan menjadi inspirasi kepada pihak yang lain. Sehingga akumulasinya akan menjadi sumbangan besar kepada solusi menyeluruh krisis iklim yang sedang melanda dunia kita bersama ini.

 

Mari kita jadikan krisis iklim sebagai agenda besar bersama untuk dicarikan solusi permanen bagi masa depan kehidupan bumi yang lebih nyaman, aman dan berkelanjutan.***

 

Banda Aceh, 10 Agustus 2023