Paradoks Publikasi Ilmiah Modern

Telah dimuat di media online kompas.id edisi Senin, 13 Oktober 2025

Di dunia akademik, menulis dan mempublikasikan hasil penelitian dianggap sebagai puncak dari perjalanan ilmiah seorang peneliti. Publikasi menjadi bukti kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di balik idealisme itu, tersembunyi paradoks besar: kerja ilmiah dilakukan oleh para akademisi, tapi keuntungan finansialnya justru dinikmati oleh penerbit komersial. Sistem yang semestinya menjadi ruang pengabdian ilmu pengetahuan kini berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar setiap tahun.

Fenomena ini semakin terasa ketika hampir semua jurnal ilmiah besar kini menganut sistem open access berbayar. Para peneliti bukan hanya harus bekerja keras melakukan riset, menulis, dan menyusun laporan ilmiah, tetapi juga harus membayar biaya publikasi (Article Processing Charge / APC) yang nilainya tidak sedikit—mulai dari ratusan hingga ribuan dolar per artikel. Ironisnya, semua aktor yang terlibat dalam proses ilmiah—penulis, reviewer, dan penyunting—melakukan tugasnya tanpa bayaran sepeser pun.

Dari Idealisme ke Industri

Pada awal abad ke-20, publikasi ilmiah tumbuh dari semangat murni penyebaran ilmu. Jurnal-jurnal ilmiah diterbitkan oleh lembaga pendidikan, asosiasi ilmiah, atau akademi nasional dengan tujuan tunggal: berbagi pengetahuan. Tak ada biaya bagi penulis, dan pembaca dapat mengakses hasil penelitian melalui langganan lembaga atau perpustakaan.

Namun, sejak paruh akhir abad ke-20, sistem ini berubah drastis. Penerbit komersial mulai masuk dan mengambil alih banyak jurnal yang sebelumnya dikelola oleh asosiasi akademik. Mereka memperkenalkan model bisnis berbasis langganan dengan harga tinggi, memaksa universitas dan lembaga riset membayar biaya besar untuk bisa mengakses karya yang ditulis oleh para akademisi mereka sendiri.

Ketika muncul gerakan open access pada awal tahun 2000-an, harapannya adalah membebaskan akses ilmu pengetahuan dari kungkungan dinding berbayar (paywall). Tapi pada kenyataannya, sistem baru ini justru menciptakan bentuk ketergantungan baru: bukan lagi pembaca yang membayar, tetapi penulis. Para peneliti yang ingin artikelnya dapat diakses secara bebas kini harus menanggung biaya publikasi yang sering kali memberatkan.

Akibatnya, sistem publikasi ilmiah kini menjelma menjadi industri raksasa. Penerbit-penerbit besar seperti Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, serta MDPI menguasai sebagian besar pasar global. Mereka mengelola ribuan jurnal dengan margin keuntungan yang sangat tinggi, sementara para akademisi menjadi pekerja sukarela di dalam rantai industri ini.

Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Jika kita menelusuri struktur kerja publikasi ilmiah, terlihat jelas betapa tidak seimbangnya sistem ini. Para peneliti bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mengumpulkan data, menulis laporan, dan menyusun argumen ilmiah. Mereka kemudian mengirimkan naskah ke jurnal, menjalani proses penyuntingan dan penelaahan sejawat (peer review) yang panjang—semuanya dilakukan tanpa imbalan.

Para reviewer, yang biasanya juga sesama akademisi, memeriksa kualitas dan validitas naskah, memberikan komentar rinci, memperbaiki struktur dan metodologi, tetapi tidak menerima kompensasi apa pun. Mereka melakukannya sebagai “pengabdian ilmiah”, sebuah bentuk solidaritas dalam komunitas akademik.

Sementara itu, pihak penerbit hanya menyediakan platform digital, sistem editorial, dan jaringan distribusi. Namun, dari sinilah keuntungan besar mengalir. Penerbit mengenakan biaya publikasi, biaya langganan, biaya lisensi, bahkan biaya tambahan untuk hal-hal sepele seperti “warna gambar” atau “akses cepat.”

Jika sistem ini diibaratkan sebagai rantai produksi, maka akademisi adalah petani yang menanam, memanen, dan mengolah hasil bumi, tetapi penerbit adalah pedagang besar yang mengambil seluruh laba dari hasil jerih payah itu.

Mengapa Akademisi Tidak Bisa Mengubah Sistem Ini?

Pertanyaan ini sering muncul di kalangan dosen dan peneliti. Jika semua kerja ilmiah dilakukan oleh akademisi, mengapa mereka tidak bisa mengambil alih sistem penerbitan dan menghapus biaya yang memberatkan itu?

Jawabannya ada pada struktur kekuasaan dan legitimasi dalam dunia akademik. Sejak lama, reputasi ilmiah diukur berdasarkan tempat publikasi. Artikel yang diterbitkan di jurnal bereputasi tinggi—terutama yang terindeks di Scopus atau Web of Science—menjadi tolok ukur utama kinerja akademik, baik untuk kenaikan jabatan, penerimaan hibah, maupun penilaian kinerja universitas.

Akibatnya, para akademisi tidak memiliki posisi tawar. Meskipun mereka tahu sistem ini tidak adil, mereka tetap harus tunduk jika ingin tetap diakui dalam dunia akademik global. Kritik terhadap penerbit besar sering kali tidak efektif karena sistem penilaian akademik justru bergantung pada otoritas penerbit itu sendiri.

Lebih jauh, infrastruktur penerbitan ilmiah tidak mudah dibangun. Untuk menghasilkan jurnal yang diakui internasional, dibutuhkan sistem editorial digital yang kompleks, pengelolaan DOI, indexing, keamanan data, hingga jaringan distribusi global. Semua itu membutuhkan investasi besar, dan sebagian besar universitas tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya.

Dengan kata lain, akademisi memiliki “ilmunya”, tetapi penerbit memiliki “panggungnya”. Dan siapa yang memiliki panggung, dialah yang mengatur permainan.

Bisakah Institusi Pendidikan Menjadi Penerbit Alternatif?

Secara prinsip, bisa. Banyak universitas sebenarnya telah berupaya menerbitkan jurnal sendiri melalui platform Open Journal Systems (OJS) yang disediakan gratis oleh Public Knowledge Project. Model ini dikenal sebagai diamond open access—publikasi terbuka tanpa biaya bagi penulis maupun pembaca.

Beberapa lembaga di Amerika Latin, seperti SciELO (Scientific Electronic Library Online), berhasil membangun sistem ini secara nasional, didukung pemerintah dan konsorsium universitas. Model serupa juga muncul di Eropa, seperti OpenEdition di Prancis. Namun, secara global, jumlah jurnal yang murni diamond open access masih sangat kecil dibandingkan jurnal komersial.

Masalah utamanya kembali pada pendanaan dan persepsi. Selama universitas dan lembaga penelitian masih menganggap publikasi di jurnal besar sebagai satu-satunya ukuran prestasi, penerbit komersial akan terus berkuasa. Ironisnya, banyak jurnal universitas yang gratis justru tidak diminati karena dianggap “tidak bereputasi”, padahal substansi ilmunya tidak kalah berkualitas.

Ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal paradigma. Dunia akademik terjebak dalam ilusi reputasi yang dikendalikan oleh sistem komersial global.

Gerakan Perlawanan dan Harapan Baru

Meski tampak sulit, perlawanan terhadap dominasi penerbit besar terus tumbuh. Di Eropa, muncul gerakan Plan S, yang mewajibkan semua riset yang didanai publik untuk diterbitkan secara open access tanpa dinding berbayar. Gerakan ini mendorong lembaga-lembaga riset untuk membiayai penerbitan secara kolektif, sehingga peneliti tidak lagi dibebani biaya pribadi.

Selain itu, berbagai repositori terbuka seperti arXiv, Zenodo, dan HAL memberi alternatif bagi peneliti untuk membagikan hasil riset mereka secara gratis tanpa melalui penerbit besar. Meskipun publikasi di repositori ini belum selalu dihitung sebagai “poin resmi” dalam sistem penilaian karier, keberadaannya mulai menggoyahkan monopoli penerbit komersial.

Harapan besar juga muncul ketika beberapa universitas mulai mendirikan jurnal internal yang serius dikelola, dengan model terbuka dan tanpa biaya. Jika konsorsium universitas di setiap negara mau bergotong royong membangun sistem penerbitan sendiri, dominasi korporasi besar bisa perlahan dikikis.

Ilmu Harus Kembali Menjadi Milik Publik

Sistem publikasi ilmiah modern mencerminkan ketimpangan antara pengabdian ilmiah dan keuntungan ekonomi. Akademisi adalah pemain utama yang menciptakan pengetahuan, namun justru tidak mendapat manfaat finansial dari kerja kerasnya.

Sementara itu, penerbit komersial memanfaatkan ketergantungan sistem akademik pada reputasi dan indeksasi untuk mempertahankan posisinya sebagai pengendali gerbang ilmu pengetahuan. Mereka tidak mudah dikritik karena sistem pengakuan ilmiah itu sendiri telah disusun sedemikian rupa untuk bergantung pada mereka.

Sudah saatnya dunia akademik melakukan refleksi. Institusi pendidikan tidak boleh hanya menjadi pemasok konten bagi industri penerbitan, tetapi harus mulai mengambil peran sebagai penerbit pengetahuan. Dengan dukungan negara dan kebijakan riset yang berkeadilan, publikasi ilmiah dapat kembali kepada tujuannya yang hakiki: menyebarkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk menumpuk keuntungan korporasi.***

Banda Aceh, 8 Oktober 2025