Telah dimuat di harian Rakyat Aceh edisi Jumat 12 September 2025
Indonesia tengah berada pada fase politik yang memanas. Gelombang protes rakyat merebak di berbagai kota besar dan kecil, menandai akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah dan parlemen. Rakyat merasa aspirasi mereka diabaikan, kebijakan yang lahir kerap lebih berpihak kepada elit ketimbang kepentingan orang banyak, sementara perilaku anggota parlemen—yang seharusnya menjadi wakil rakyat—justru sering menyinggung nurani rakyat itu sendiri.
Demonstrasi
besar-besaran yang berlangsung akhir-akhir ini adalah puncak dari
ketidakpuasan. Di Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, hingga Surabaya, ribuan
massa tumpah ruah ke jalan. Tuntutan mereka beragam: menolak kebijakan yang
dianggap memberatkan rakyat kecil, menolak korupsi yang merajalela, menolak
gaya hidup hedon para pejabat di tengah krisis ekonomi, hingga mendesak
parlemen agar kembali menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh.
Fenomena ini bukan
sekadar protes sesaat. Ia merupakan sinyal bahwa ada jurang yang semakin
menganga antara rakyat dan para penguasa. Pertanyaan besar pun muncul:
bagaimana Islam memandang fenomena rakyat yang berdemo menentang pemerintah?
Dan, yang lebih penting, strategi apa yang paling Islami dan efektif untuk
menyalurkan protes di tengah kondisi politik Indonesia hari ini?
Islam dan Kritik
terhadap Penguasa
Dalam tradisi
Islam, mengingatkan penguasa adalah bagian dari amar ma‘ruf nahi munkar.
Rasulullah pernah bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat yang
benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah)
Hadis ini menegaskan
bahwa mengoreksi pemimpin bukanlah tindakan tercela, melainkan mulia, bahkan
setara dengan jihad. Ulama klasik seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa nasihat
kepada pemimpin adalah kewajiban kolektif umat, agar kekuasaan tidak
disalahgunakan dan rakyat tidak menjadi korban kezhaliman.
Namun, Islam juga
menekankan adab dalam menyampaikan kritik. Rasulullah mengajarkan agar nasihat
pertama kali diberikan dengan cara lembut, langsung, dan tertutup. Akan tetapi,
bila penguasa tetap bebal, maka kritik terbuka demi menyelamatkan kemaslahatan
umat diperbolehkan. Prinsipnya jelas: kritik boleh, bahkan wajib, selama tidak
menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemungkaran yang hendak
diluruskan.
Mengukur Fenomena
Demo dalam Timbangan Syariat
Demonstrasi adalah
produk zaman modern. Dalam fiqh klasik tidak ada istilah demo, tetapi ada
konsep hisbah, yaitu aktivitas kolektif masyarakat untuk menegakkan amar
ma‘ruf nahi munkar di ruang publik. Dalam logika ini, demonstrasi damai bisa
dianggap sebagai bentuk hisbah modern, yakni usaha rakyat menegur
penguasa secara kolektif.
Para ulama
kontemporer berbeda pandangan soal demo. Sebagian menolak karena dianggap
menyerupai huru-hara, sebagian lain membolehkannya dengan syarat. Pendekatan
yang lebih moderat melihat bahwa hukum demonstrasi bersifat mubah, bahkan bisa menjadi wajib
bila itu satu-satunya jalan menyelamatkan rakyat dari kebijakan zalim. Dengan
catatan: Dilakukan tanpa kekerasan; Tidak merusak fasilitas umum; Menjaga
keamanan dan keselamatan; Murni untuk menegakkan kebenaran, bukan kepentingan
kelompok semata.
Jika syarat-syarat
ini terpenuhi, maka demonstrasi rakyat di berbagai kota Indonesia hari ini
dapat dipandang sebagai bagian dari amar
ma‘ruf nahi munkar kolektif.
Strategi Islami
Menyuarakan Protes
1. Nasihat dan
Dialog Formal
Tahap awal yang
paling Islami adalah menyalurkan kritik melalui jalur resmi: dialog, audiensi,
petisi, atau sidang dengar pendapat. Jalur ini mencerminkan upaya menasihati
penguasa secara langsung dan tertutup, sesuai sunnah Nabi. Meski kerap
diabaikan, tahapan ini tetap penting sebagai legitimasi moral bahwa rakyat
telah berusaha menempuh jalan damai terlebih dahulu.
2. Kekuatan Moral
Ulama dan Intelektual
Dalam sejarah
Islam, ulama sering menjadi “rem” bagi penguasa. Imam Ahmad bin Hanbal,
misalnya, berani menolak tekanan Khalifah dalam fitnah Mihnah meski harus
dipenjara. Di Indonesia, peran ulama dan cendekiawan tetap vital. Mereka bisa
menjadi corong moral rakyat, menyuarakan kebenaran lewat khutbah, tulisan, dan fatwa.
Tekanan moral ini sangat efektif karena penguasa sulit mengabaikan suara ulama
yang memiliki legitimasi spiritual di mata rakyat.
3. Aksi Damai
Kolektif (Demo Islami)
Demo yang damai,
tertib, dan bermartabat adalah strategi Islami yang sah. Aksi seperti 212 tahun
2016 membuktikan bahwa jutaan orang bisa turun ke jalan tanpa kekerasan, hanya
dengan doa, takbir, dan pesan moral. Aksi semacam ini lebih sulit dituduh
makar, dan sekaligus menunjukkan persatuan umat. Kekuatan solidaritas damai
bisa meluluhkan penguasa lebih ampuh daripada kekerasan.
4. Tekanan
Sosial-Ekonomi
Strategi lain yang
Islami adalah bentuk penolakan damai terhadap kebijakan zalim melalui boikot,
mogok kerja, atau civil disobedience. Kaidah fiqh menyatakan “la dharar wa
la dhirar” (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan). Jika kebijakan
penguasa membahayakan rakyat, rakyat berhak menolak berpartisipasi. Tentu
caranya harus tetap konstitusional, damai, dan terorganisir agar tidak
menimbulkan kerusuhan.
5. Konsolidasi
Politik Umat
Dalam sistem
demokrasi modern, rakyat masih punya saluran politik formal: pemilu. Strategi
Islami berikutnya adalah mengonsolidasikan suara umat agar tidak lagi memilih
wakil rakyat atau pemimpin yang terbukti bebal, korup, dan ingkar janji.
Rasulullah bersabda: “Seorang mukmin tidak akan jatuh ke lubang yang sama
dua kali.” (HR. Bukhari-Muslim). Maka kesalahan memilih pemimpin yang salah
harus ditebus dengan konsolidasi politik yang lebih cerdas di masa depan.
Strategi Islami
yang Efektif
Agar strategi protes
rakyat benar-benar Islami dan efektif, setidaknya memenuhi tiga kriteria. Pertama,
maslahah lebih besar daripada mafsadah.
Aksi harus membawa manfaat nyata (penguasa sadar, kebijakan direvisi, rakyat
terselamatkan) dan tidak menimbulkan kerusakan lebih besar (chaos, korban jiwa,
perpecahan bangsa). Kedua, bermoral dan
damai. Islam menolak kekerasan yang berlebihan. Kekuatan moral umat,
bila digerakkan dengan damai, justru lebih efektif karena sulit dibungkam
dengan cara represif. Ketiga, konsisten
dan kolektif. Aksi sporadis mudah dipatahkan. Protes Islami harus
konsisten, dilakukan berulang, dengan dukungan kolektif dari berbagai elemen:
ulama, mahasiswa, buruh, petani, hingga masyarakat sipil.
Islam bukanlah
agama pasif yang membiarkan kezhaliman merajalela, tapi juga bukan agama
anarkis yang menganjurkan kekerasan tak terkendali. Jalan tengah Islam adalah protes moral yang damai, tegas, dan konsisten.
Dalam konteks
Indonesia hari ini, strategi Islami yang paling tepat adalah: Menguatkan peran
ulama dan intelektual sebagai oposisi moral. Melakukan aksi damai kolektif
dengan disiplin tinggi. Menyalurkan protes melalui jalur formal sekaligus
tekanan sosial yang sah. Menjaga persatuan rakyat agar tidak mudah dipecah
belah oleh penguasa.
Dengan strategi
ini, rakyat bisa menyuarakan ketidakpuasan mereka tanpa kehilangan martabat,
tanpa terjebak pada anarkisme, dan tetap berada di jalur Islami.
Gelombang demo
besar-besaran yang melanda Indonesia adalah sirene nyaring bagi penguasa.
Rakyat sudah terlalu lama menahan kecewa, dan kini suara itu tak bisa lagi
dibungkam. Islam memberikan jalan: kritik penguasa adalah kewajiban, tapi harus
dilakukan dengan adab dan strategi yang tidak melahirkan kerusakan baru.
Maka, strategi
Islami yang paling efektif untuk rakyat Indonesia saat ini adalah menyatukan kekuatan moral umat dalam aksi
damai, konsisten, dan kolektif. Inilah jalan tengah yang memungkinkan
suara rakyat sampai ke telinga penguasa, sekaligus menjaga agar bangsa ini
tidak hancur oleh kegaduhan dan kekerasan.
Sejarah
membuktikan, kekuatan moral rakyat yang bersatu lebih ampuh dari kekuatan
senjata. Dan dalam Islam, suara kebenaran yang disampaikan dengan damai jauh
lebih bernilai daripada kerusakan yang lahir dari kemarahan.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar