Telah ditayangkan di media online SagoeTV.com pada Jumat, 25 Juli 2025
Apa yang membuat sebuah bangsa atau daerah menjadi
maju? Apakah karena kekayaan alamnya? Atau karena bantuan dana dari pusat? Aceh
telah lama menjadi bahan refleksi nasional: sebuah provinsi dengan sejarah
perjuangan yang gagah, kekayaan alam yang melimpah, dan keistimewaan politik
yang diakui undang-undang, namun hingga kini masih tertinggal dalam banyak
aspek pembangunan. Salah satu penyebab utamanya mungkin bukan semata pada
sumber daya yang kurang, melainkan pada motivasi
manusia yang belum sepenuhnya diarahkan ke arah prestasi dan tanggung
jawab.
Dalam dunia ilmu psikologi dan pembangunan manusia,
nama David C. McClelland adalah
salah satu pemikir penting yang menjelaskan bagaimana kemajuan bisa dimulai
dari sesuatu yang tak kasat mata: motivasi dalam diri manusia. Melalui teorinya yang dikenal sebagai
Theory of Needs, McClelland menyebut bahwa ada tiga kebutuhan mendasar
dalam diri manusia: kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement),
kebutuhan untuk berafiliasi (need for affiliation), dan kebutuhan untuk
berkuasa (need for power). Di antara ketiganya, kebutuhan untuk berprestasi (nAch) adalah motor penggerak utama
kemajuan.
Teori ini telah diterapkan dalam berbagai konteks:
dari manajemen sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan, hingga pembangunan
ekonomi nasional. Bahkan, McClelland sendiri pernah menguji secara empiris
bahwa budaya masyarakat dengan motivasi
berprestasi tinggi cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan
dalam jangka panjang.
Lalu, bagaimana jika pendekatan ini kita terapkan di
Aceh? Dapatkah Aceh—dengan sekitar lima juta jiwa penduduk—membangun ulang masa
depannya melalui pembinaan motivasi berprestasi pada masyarakatnya?
1. Dari Kekhususan Menuju Ketangguhan
Aceh bukanlah daerah biasa. Ia memikul warisan sejarah
sebagai daerah pertama yang menyatakan kemerdekaan, pusat perlawanan kolonial,
dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan syariat Islam secara
formal. Namun justru karena status istimewanya inilah, Aceh sering terjebak
dalam narasi “keistimewaan pasif”: menerima, menunggu, dan berharap.
Jika Aceh ingin benar-benar maju, maka pendekatan
pembangunan harus bergeser dari distribusi
bantuan menjadi pembinaan
karakter dan motivasi manusia. Kita tidak lagi bertanya “apa yang
bisa diberikan untuk Aceh”, melainkan “apa yang bisa orang Aceh lakukan untuk
dirinya, lingkungannya, dan bangsanya.”
2. Sekolah Sebagai Kawah Pencetak Jiwa Berprestasi
Langkah pertama dan paling mendasar adalah pendidikan.
Sekolah di Aceh harus bertransformasi dari sekadar tempat menghafal menjadi
tempat membangun karakter.
Mata pelajaran sejarah bisa menampilkan kisah para pahlawan Aceh bukan hanya dalam
aspek perjuangan bersenjata, tetapi dalam semangat keuletan, strategi,
dan ketekunan mereka. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dhien, Tgk. Chik di Tiro,
dan Teuku Umar perlu diangkat bukan hanya karena keberanian mereka, tapi juga
karena kecerdikan dan dedikasi mereka yang merepresentasikan motivasi
berprestasi tinggi.
Di sisi lain, pembelajaran
berbasis proyek dan inovasi harus diperluas. Anak-anak Aceh perlu
dibiasakan untuk memecahkan masalah di sekitarnya, bukan sekadar mengerjakan
soal pilihan ganda. Misalnya, lomba sains tidak hanya di tingkat nasional, tapi
hingga ke gampong: siapa yang bisa membuat alat pengering hasil tani paling
sederhana, atau desain kursi sekolah dari limbah plastik.
Program seperti “Satu Anak Satu Mimpi” juga layak dikembangkan: setiap anak
di SD dan SMP diwajibkan menuliskan impiannya setiap tahun, dan guru membimbing
proses pencapaian jangka pendeknya. Ini adalah teknik yang terbukti
meningkatkan orientasi berprestasi sejak dini.
3. Ubah Budaya Birokrasi: Dari Jabat Tangan ke Jejak
Kinerja
Aceh memiliki anggaran besar, tapi hasilnya belum
terasa signifikan bagi rakyat. Salah satu penyebabnya adalah budaya birokrasi yang belum produktif.
Gaya kepemimpinan birokrat masih banyak yang berorientasi pada kekuasaan (nPow)
atau relasi personal (nAff), bukan pada pencapaian kinerja (nAch).
Perlu revolusi kecil: promosi jabatan dan penghargaan bukan lagi berdasarkan senioritas atau
koneksi, melainkan pada capaian inovatif dan dampak nyata. SKPK yang
berhasil menciptakan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien harus
diberi ruang lebih besar dan dijadikan rujukan daerah lain.
Aceh bisa menjadi pelopor dalam membangun birokrasi berorientasi hasil (result-oriented
bureaucracy). Bahkan bisa dibayangkan sistem insentif daerah yang
memberi bonus khusus bagi ASN yang berhasil menyelesaikan target publik
berdampak tinggi, seperti menurunkan angka stunting di satu kecamatan atau
menaikkan pendapatan nelayan lokal lewat intervensi kebijakan.
4. Kembangkan Role Model Lokal dan Ekosistem Prestasi
Orang belajar dari contoh, bukan ceramah. Maka, Aceh
butuh sebanyak mungkin figur publik
yang menjadi simbol keberhasilan karena kerja keras, bukan karena koneksi.
Ini bisa dalam bentuk petani sukses, wirausahawan muda, inovator teknologi,
penulis, seniman, guru kreatif, dan lain-lain.
Media lokal harus mulai memberi ruang pada kisah-kisah
seperti ini, bukan hanya berita konflik dan politik. Televisi daerah dan kanal
YouTube bisa membuat program seperti “Tokoh Minggu Ini” yang menghadirkan
anak-anak muda Aceh yang sukses di berbagai bidang.
Dalam jangka panjang, bisa dibentuk Pusat Prestasi Aceh: lembaga nirlaba
yang mengkurasi, membina, dan memberi panggung bagi generasi muda berprestasi
di Aceh, sekaligus menjadi penghubung mereka dengan dunia luar: nasional dan
global.
5. Intervensi Budaya: Dari Syair hingga Serial YouTube
Teori McClelland juga menekankan pentingnya narasi
budaya dalam menanamkan motivasi. Di Aceh, ini bisa dimulai dari syair, hikayat, tarian, dan cerita rakyat
yang ditulis ulang dengan semangat kemajuan. Misalnya, kisah Laksamana
Malahayati bukan hanya ditampilkan sebagai pejuang, tapi juga pemimpin perempuan
yang tegas dan cerdas secara strategi.
Kita bisa membayangkan serial animasi Aceh di YouTube
untuk anak-anak, yang setiap episodenya menyisipkan pesan-pesan kerja keras,
keberanian mencoba, dan pentingnya meraih mimpi. Atau program dakwah di televisi
yang menampilkan narasi Islam sebagai agama kerja, disiplin, dan
kejujuran—sesuai semangat hadits “Sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi manusia lain.”
6. Pemuda Aceh: Dari Pegawai Negeri ke Pelopor Negeri
Salah satu fenomena yang perlu dikoreksi adalah
kecenderungan generasi muda Aceh untuk menggantungkan masa depan pada “tes
CPNS” sebagai satu-satunya jalan karier. Ini bukan hal buruk, tapi jika 80
persen anak muda hanya mengejar pekerjaan yang aman, maka potensi inovasi dan
kewirausahaan akan lumpuh.
Aceh butuh lebih banyak pemuda yang berpikir seperti
pembuat solusi, bukan pencari jaminan. Maka pemerintah perlu menggulirkan
program seperti:
·
1000
Startup Aceh: program pelatihan dan pembinaan usaha berbasis
masalah lokal.
·
Beasiswa
Berbasis Ide: bukan hanya IPK tinggi, tapi proposal inovasi sosial
dan teknologi.
·
Magang
Internasional: bekerja sama dengan lembaga global agar anak muda
Aceh melihat dunia dan pulang dengan semangat baru.
7. Evaluasi dan Ketekunan: Kunci dari Semua Upaya
Semua yang telah disebutkan di atas hanya bisa
berhasil jika dilakukan secara
konsisten dan dievaluasi berkala. Universitas-universitas di Aceh
seperti USK, Unimal, dan UIN Ar-Raniry bisa dilibatkan untuk merancang Indeks Motivasi Prestasi Masyarakat Aceh
(IMPA) - sebuah survei berkala yang memantau perubahan orientasi
masyarakat.
Evaluasi juga bisa dilakukan pada capaian sekolah,
output wirausaha baru, dan jumlah inovasi yang lahir dari gampong.
Tanah Rencong sebagai Tanah Pencapaian
Aceh bukan hanya tanah tangis duka dan perjuangan. Ia
juga bisa menjadi tanah pencapaian dan pembaruan. Dengan mengambil inspirasi
dari teori McClelland, kita sadar bahwa pembangunan bukan hanya soal jalan dan
jembatan, tapi tentang isi kepala dan
isi hati rakyatnya.
Motivasi adalah bahan bakar paling dalam dan bernilai
dari kemajuan. Maka membangun Aceh masa depan berarti menanamkan semangat berprestasi dalam generasi sekarang. Di
sinilah jalan baru bisa dimulai: dari dalam diri, menuju perubahan kolektif.***
Banda Aceh,
24 Juli 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar