Kita Semua adalah Wajib Pajak

Telah dimuat di harian Waspada edisi Kamis, 13 Maret 2025

Setiap menjelang akhir bulan Maret/April kita mulai disibukkan dengan pemberitahuan dari institusi pajak yang mengingatkan kewajiban pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) baik individu maupun Badan. Dan ada sanksi yang menanti jika warga terlambat atau terlupa untuk melaporkan SPTnya sesuai deadline yang ditentukan tersebut.

 

Pajak adalah elemen penting dalam kehidupan bernegara. Tanpa pajak, roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik, pembangunan terhambat, dan layanan publik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap warga negara, baik yang menyadarinya atau tidak, pada kenyataannya telah membayar pajak dalam berbagai bentuk. Pajak bukan sekadar potongan dari penghasilan bulanan, tetapi juga melekat dalam setiap transaksi harian seperti saat membeli barang, menggunakan layanan tertentu, atau bahkan saat menikmati fasilitas publik. Oleh karena itu, pajak adalah kewajiban kolektif yang harus dipahami secara mendalam oleh setiap warga negara.

 

Namun, muncul pertanyaan besar: jika pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara, maka di mana tanggung jawab pemerintah dalam mengelolanya? Apakah pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, atau justru menjadi beban yang tidak seimbang dengan manfaat yang diterima masyarakat?

 

Kewajiban yang Tak Terelakkan

Salah satu kesalahpahaman umum di masyarakat adalah anggapan bahwa hanya orang-orang dengan penghasilan tetap dan tinggi yang wajib membayar pajak. Faktanya, sistem perpajakan tidak hanya berlaku bagi karyawan, pengusaha, atau pemilik aset besar, tetapi juga bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Pajak tidak hanya berbentuk Pajak Penghasilan (PPh), tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, cukai, pajak kendaraan bermotor, hingga pajak daerah yang dikenakan terhadap berbagai layanan.

 

Ketika seseorang membeli makanan di restoran atau barang di pusat perbelanjaan, sebagian dari harga yang dibayarkan sudah termasuk pajak. Saat mengisi bahan bakar kendaraan, ada pajak yang dikenakan dalam harga yang dibayarkan. Bahkan dalam layanan digital seperti langganan streaming, belanja online, atau transaksi keuangan elektronik, pajak tetap diberlakukan. Dengan kata lain, pajak adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun, terlepas dari status ekonomi mereka.

 

Namun, tidak semua orang memahami bahwa mereka telah berkontribusi dalam sistem perpajakan ini. Banyak yang masih berpikir bahwa hanya mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berkewajiban membayar pajak. Padahal hampir seluruh rakyat tanpa terkecuali telah menyumbangkan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar bahwa pajak adalah bagian dari kehidupan mereka dan bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pajak tersebut digunakan oleh pemerintah.

 

Tanggung Jawab Pemerintah sebagai Pemungut Pajak

Jika rakyat sudah secara otomatis menjadi pembayar pajak, maka pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan mendistribusikan pajak secara adil. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek utama:

 

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pajak adalah amanah dari rakyat. Setiap rupiah yang dikutip dari pajak harus digunakan untuk kepentingan publik dan dikelola dengan transparan. Pemerintah wajib menyediakan laporan anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk rincian mengenai ke mana dana pajak dialokasikan. Tanpa transparansi, rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan cenderung merasa terbebani tanpa melihat manfaat yang mereka terima.

 

2. Pelayanan Publik yang Berkualitas

Salah satu alasan utama mengapa pajak dipungut adalah untuk membiayai layanan publik. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi bagi kelompok ekonomi lemah, semuanya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jika layanan publik ini tidak berjalan dengan baik, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan ke mana uang pajak mereka digunakan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan manfaat yang sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan.

 

3. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem perpajakan adalah kebocoran anggaran akibat korupsi dan penyalahgunaan dana. Korupsi dalam pengelolaan pajak bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Jika rakyat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan justru masuk ke kantong pribadi pejabat yang tidak bertanggung jawab, maka kepatuhan pajak akan semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan pajak dan memastikan bahwa dana pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

 

Harapan terhadap Sistem Pajak yang Ideal

Dalam sistem perpajakan yang ideal, rakyat tidak hanya diwajibkan membayar pajak, tetapi juga diberikan hak untuk mendapatkan manfaat dari pajak tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa harapan yang harus diperjuangkan agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan lebih adil:

 

1. Pajak yang Proporsional dan Berkeadilan

Pajak sudah seharusnya dibebankan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Orang dengan penghasilan tinggi seharusnya membayar lebih banyak pajak dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, pajak tidak boleh menjadi beban yang terlalu berat bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang dengan prinsip keadilan agar tidak semakin memperlebar kesenjangan sosial.

 

2. Pemerintah Harus Lebih Transparan dalam Mengelola Pajak

Selain menagih pajak dari masyarakat, pemerintah juga berkewajiban memberikan edukasi mengenai bagaimana pajak digunakan. Jika rakyat bisa melihat secara langsung bahwa pajak mereka digunakan dengan baik, maka kesadaran dan kepatuhan pajak akan meningkat. Selain itu, laporan keuangan negara harus lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

 

3. Peningkatan Layanan Publik

Jika pajak dipungut dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka layanan publik harus benar-benar terasa manfaatnya. Pendidikan harus lebih terjangkau, akses kesehatan harus lebih baik, dan infrastruktur harus lebih merata. Rakyat berhak mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik sebagai imbalan dari pajak yang mereka bayarkan.

 

Pajak bukan sekadar kewajiban administratif bagi sebagian orang, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang secara otomatis dikenakan kepada seluruh warga negara, baik yang menyadarinya atau tidak. Karena rakyat telah membayar pajak dalam berbagai bentuk, mereka berhak untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dari pemerintah mengenai bagaimana pajak tersebut digunakan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikutip dari pajak benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang berkualitas, transparan, dan adil.

 

Itu artinya jika kasus penyalahgunaan keuangan negara seperti skandal korupsi yang tak habis-habisnya dilakukan oleh oknum aparat pemerintah, maka kita sebagai rakyat sangat berhak menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat tidak bisa lagi pasif dan diam menyaksikan skandal korupsi yang terus merajalela. Karena skandal ini adalah bentuk pengkhianatan terang-terangan dari pemerintah atas amanah rakyat melalui dana pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat tidak terkecuali. Dan masyarakat harus terus mengawal penggunaan pajak dan menuntut transparansi dari pemerintah agar pajak benar-benar menjadi alat untuk kesejahteraan bersama, bukan sekadar beban bagi rakyat.***

 

Banda Aceh, 8 Maret 2025

 

Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M.Sc.

https://scholar.google.co.id/citations?user=eqIxf5gAAAAJ&hl=id